Selamat Datang di Website Pribadi Agussalim – Widyaiswara Kementerian Kelautan & Perikanan RI – Mobile Contact: 085242074257

Category: Karya Tulis

Pergeseran Base Line Sumberdaya Pesisir dan Laut Hakatutobu

Oleh: Agussalim, S.Pi, M.Si

Abstrak

             Sumberdaya pesisir dan laut telah mengalami pergeseran berdasarkan waktu disebabkan adanya berbagai aktivitas di pesisir dan laut yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Banyaknya aktivitas yang terjadi, menyebabkan berubahnya struktur ekologi wilayah dan berakibat pada pergeseran base line sumberdaya yang ada pada wilayah tersebut. Pergeseran tersebut tidak terdokumentasikan dan kadang tidak dirasakan oleh masyarakat disebabkan perubahan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Mengumpulkan data yang bersumber dari masyarakat dalam berbagai lapis generasi akan memberikan benang merah garis perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dan memberi informasi tentang penyebab perubahan garis dasar tersebut melalui FGD. Aktifitas masyarakat dengan motivasi ekonomi lebih dominan memberi dampak terhadap perubahan lingkungan dibandingkan perubahan karena faktor alam. Pergeseran base line ekosistem pesisir di Hakatutobu dominan disebabkan oleh limbah tambang yang masuk ke wilayah perairan Hakatutobu.

 

PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang

Kemajuan pembangunan yang sangat pesat yang berlangsung sejak pasca Perang Dunia II sampai era Milenium saat ini banyak membawa perubahan pada kehidupan manusia. Perubahan tersebut tidak terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya tetapi juga perubahan pada struktur ekologis dan keanekaragaman hayati. Demikian halnya yang terjadi pada lingkungan pesisir dan pulau-pulau di Nusantara.

Kegiatan eksploitasi sumberdaya laut pesisir dan pulau berlangsung dalam kurun waktu lebih dari setengah abad dalam rangka pembangunan insfrastruktur untuk memajukan kehidupan perekonomian masyarakat setempat. Kegiatan tersebut tak pelak berimbas pada pergeseran posisi sumberdaya dari kondisi dasarnya (base line). Pergeseran yang berlangsung lama tersebut membuat perubahan yang terjadi hampir tidak dirasakan oleh penduduk setempat mengingat jarak usia suatu generasi dengan generasi berikutnya biasanya berlangsung sekitar 20-30 tahun, sehingga perubahan yang berlangsung dalam 40 atau 50 tahun bisa saja tidak dirasakan oleh satu generasi jika perubahan tersebut berjalan lambat.

Data tentang perubahan lingkungan masih jarang disajikan secara spesifik mengingat terbatasnya penelitian yang dilakukan secara spesifik pada tiap-tiap daerah. Hal ini menyebabkan kurangnya data yang dimiliki untuk mengetahui sejauh mana perubahan ekologis dan pergeseran garis dasar ekosistem yang dialami oleh suatu lingkungan. Penelitian yang minim disebabkan oleh jumlah sumberdaya yang basicnya peneliti jugakurang serta biaya penelitian yang diberikan oleh lembaga juga sangat minim mengingat hanya beberap lembaga saja yang memiliki tupoksi peneliian.

Inisiatif untuk melakukan pengumpulan data tidak terbatas pada tugas dan fungsi peneliti tetapi bisa dilakukan oleh siapapun sepanjang memiliki keinginan untuk mengumpulkan data. Termasuk didalamnya seorang pelatih atau fasilitator yang sering berkomunikasi dengan masyarakat yang dialatihnya bisa memanfaatkan momen pelatiha untuk mengumpulkan data dari masyarakat, seperti data pergeseran garis dasar ekosistem pesisir dan laut yang diambul dari berbagai usia masyarakat yang sedang menjadi peserta pelatihan

B. Rumusan Masalah

Berbagai aktivitas di pesisir dan laut menyebabkan berbagai dampak pada wilayah tersebut. Dalam waktu yang lama dampak yang ditimbulkan berbagai aktivitas pesisir adalah pergeseran base line ekosistem pesisir. Bagaimana pergeseran base line ekosistem pesisir dan sejauh manakah pergeseran tersebut? Faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran base line tersebut dan seperti apakah pergeseran base line pada Pesisir Hakatutobu yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan data tentang berbagai jenis pergeseran base line sumberdaya pesisir dan perubahan ekosistem yang terjadi di Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan faktor penyebab perubahan tersebut.

Manfaat penelitian ini menjadi informasi yang berguna untuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Hakatutobu dan wilayah pesisir lainnya di tanah air.

 

TINJAUAN PUSTAKA

A. Permasalahan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut

Penanaman Mangrove di Timbunan Lumpur Tambang Hakatutobu            Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan di Indonesia dihadapkan pada kondisi yang bersifat mendua, atau berada di persimpangan jalan. Di satu sisi ada beberapa kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan (dikembangkan) dengan intensif. Di sisi lain banyak kawasan psisir dan lautan Indonesia yang tingkat pemanfaatannya belum optimal, atau bahkan belum terjamah sama sekali. Sehingga indikasi telah terlampauinya daya dukung atau kapasitas keberlanjutan (potensi lestari) dari ekosistem pesisir dan lautan, seperti pencemaran, tangkap lebih (overfishing), degradasi fisik habitat pesisir, dan abrasai pantai, telah muncul di kawasan-kawasan pesisir yang telah dimanfaatkan dengan intensif. Fenomena ini telah dan masih berlangsung, terutama di kawasan-kawsan pesisir yang padat penduduknya dan tinggi tingkat pembangunannya, (Dahuri dkk, 2001).

Hal yang ironis adalah suatu kenyataan bahwa disamping telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran, pembangunan sumberdaya kelautan masih menyisakan sebagian besar penduuk pesisir terlilit dalam keiskinan di kaawasan timur Indonesia maupun kawasan barat Indonesia. Padahal kenyataan membuktikan bahwa keiskinan seringkali memaksa manusia untuk mengeksploitasi sumberdaya kelautan dengan cara-cara yang merusak kelestariannya, sekedar untuk memenuhi kebutuhan manusia yang paling dasar, yaitu memenuhi pangan. Penambanagn batu karang, penggunaan bahan peledak atau racun  utnuk menangkap ikan karang, pembabatan mangrove selain dilakukan oleh kelompokmanusia serakah, juga seringkali oleh penduduk yang karena kemiskinan absolut atau tidak tahu tentang bahaya kerusakan lingkungan, terpaksa melakukannya. Dengan demikian, kerusakan lingkungan bukan saja disebabkan industrialisasi dan laju pembangunan yang pesat, tetapi juga oleh kemiskinan, (Dahuri dkk, 2001).

 

B. Pergeseran Base Line yang ditandai oleh Hancurnya Sumberdaya Pesisir

Sumberdaya pesisir yang mengalami perubahan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Tetapi proses perubahan sumberdaya yang berjalan lambat kadang tidak disadari oleh masyarakat. Perubahan sumberdaya yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat pesisir biasanya adalah sumberdaya yang mengalami kerusakan parah atau mengalami kehancuran. Ketika perubahan sumberdaya itu teridentifikasi maka penyebabnya dengan mudah bisa dikenali.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi banyak aspek dan sektor. Di samping menimbulkan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat, kegiatan setiap sektor juga menimbulkan dampak negative terhadap ekosistem-ekosistem yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Seringkali kegiatan oembangunan di wilayah peisisr dan laut dilakukan tanoa memoertimbangkan aspek ekologis, atau dapat dikatakan bahwa pembangunan yang dilaksanakan lebih didominasi oleh aspek ekonomi. Bahkan  tidak jarang untuk kegiatan pembangunan dilakukan konversi kawasan lindung menjadi peruntukan kegiatan pembangunan lainnya, (Dahuri dkk, 2001).

Abrasi pantai dapat diakibatkan oleh proses alami, aktivitas manusia, atau kombinasi keduanya. Erosi kawasan pesisir di Indonesia utamanya disebabkan oleh gerakan gelombang pantai terbuka. Di samping itu, karena keterkaitan eksositem, maka perubahan hidrologis dan oseanografis juga dapat mengakibatkan erosi kawasan pesisir. Sebagai contoh penebangan hutan atau pertanian di lahan atas (up land) yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah mengakibatkan peningkatan laju erosi dan masukan beban ke dalam perairan sungai dan akhirnya sedimen ini akan terbawa oleh aliran air sungai serta diendapkan di kawasan pesisir, (Dahuri dkk, 2001).

Meningkatnya sedimentasi, pencemaran, pengeboman ikan, penggunaan sianida serta alat tangkap tak ramah lingkungan menyebabkan kondisi terumbu karang Indonesia semakin buruk dalam dua dekade terakhir ini. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hanya 7% terumbu karang yang berada dalam kondisi sangat baik dan 26% dalam keadaan baik; sementara sisanya berada dalam kondisi kurang baik, (Suharsono dan Giyanto, 2003 dalam Terangi, 2005).

          

METODOLOGI

A. Waktu dan Tempat

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada kegiatan pelatihan konservasi perikanan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh BPPP Ambon pada bulan Agustus 2015 di Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Sumber Data

Data yang disajikan dalam tulisan ini adalah data primer yang bersumber dari 30 orang nelayan Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga sebagai peserta pelatihan Konservasi.

 C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui interview langsung 30 orang nelayan pesisir Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dalam Focus Group Discussion (FGD), dan pengamatan objek dengan pengamatan langsung dan snorkelling untuk objek bawah air.

 D. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan adalah pedoman FGD dan pedoman observasi

 E. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif menggunakan table frekuensi identifikasi sederhana tentang pergeseran base line sumberdaya dalam tahun, dan tabel identifikasi dampak dari kegiatan perikanan dan kegiatan non perikanan yang diisi oleh nelayan dengan nelayan dan pengamatan langsung pada objek pesisir menggunakan perahu dan camera bawah air serta alat snorkelling.


HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hakatutobu adalah wilayah pesisir dengan berbagai potensi alam yang besar. Di bagian darat desa ini terdapat bahan tambang nikel yang dikelola oleh banyak perusahaan tambang. Selain Antam (Aneka Tambang) tambang Hakatutobu dikelola juga oleh perusahaan tambang lain yakni PT. DRI (Darma Rosadi Internasional), PT. PMS (Putra Mekongga Sejahtera), PT. Akarmas (AMI), PT. Bola Dunia, dan PT. Toshida. Di perairannya, daerah ini memiliki potensi laut berupa teripang (omzet mencapai 40 juta per panen tahun 1982). Ikan julung omzet mencapai 1000 ekor/trip (1982) (H. Burman/pengepul hasil laut Hakatutobu). Rumput laut juga berlimpah dengan omzet mencapai 7 ton per bulan pada tahun 2004 sampai tahun 2007. Budidaya kerapu sunu pada keramba jaring apung menghasilkan 50 juta/unit 10m2 pada tahun 2010 sampai tahun 2014.

Dasar perairan merah karena sedimentasi           Potensi teripang mulai mengalami penurunan sejak tahun 1990 dan tahun 2000 sudah sangat menurun produksinya sampai 30% dan tersisa 30% disekitar tahun 2010 dan tinggal 10% saat ini (2015) karena tidak ada upaya  budidaya lagi. Karang yang padat mulai terganggu sejak tahun 1999 dan menjadi rusak setelah tahun 2000 dan saat ini (2010 ke atas) kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Pantainya mulai bergeser sejak tahun 2000an. Mangrove mulai berkurang tahun 1980 bermula sejak munculnya pemukiman penduduk. Sunu, kepiting, cumi-cumi, kima dan beberapa biota laut lainnya seperti japing, alga hijau, lamun berkurang sejak tahun 2000an. Hiu sering ditemukan memijah dipantai tahun 1980 dan tahun 2000 sudah mulai berkurang seiring dengan adanya penampungan gelondongan milik BMW kayu  pada spowning ground hiu. Penyu tahun 1970-1980 masih sangat banyak (10-20 ekor/hari) dan tahun 2000-2010 berkurang sampai 80% dan saat ini sudah sangat langka (1 ekor/tahun) oleh sedimentasi akibat limbah tambang, dan habis tahun 2015. Dulu pernah ada eksploitasi penyu oleh pengepul dari Bali yang sekaligus menangkap pari manu.

Karang dimanfaatkan untuk bangunan oleh masyarakat 1990 sampai 2000an dan tersisa 30%. Mangrove tersisa 50%, penyebabnya karena bakau jadi bahan bakar tambang (arang untuk pengganti batu bara untuk membakar nikel), yang dibeli dari masyarakat. Lamun (nambo, lokal red.) dulunya hijau bahkan ada yang berbuah, tahun 2000-2010 ruasnya tertutup lumpur (sedimentasi) sehingga tersisa 45% saat ini.

Kepiting tahun 2010 sudah menurun sejak beroperasinya pukat rajungan dan tersisa 10% saat ini. Japing/kakapes (sejenis kerang) yang dikenal menurunkan kadar kolesterol dan mengatasi diabetes tahun 2000 mulai berkurang 30% dan saat ini tersisa 15%. Penurunan populasi japing disebabkan oleh sedimentasi. Burungeng (siput) yang hidup di mangrove juga drastis mengalami penurunan sejak terjadinya sedimentasi.

Pari ayam (pari manu) yang jumlahnya sangat banyak, berkurang tahun 2000 sejak adanya sedimentasi, dan semakin berkurang sampai 50% dengan adanya dermaga untuk kapal-kapal tambang. Lobster juga dulunya melimpah dan berkurang sejak tahun 2000 dan sudah sangat langka saat ini selain karena limbah juga karena bius oleh nelayan. Duyung juga terdapat dulu tetapi sekarang tidak ada lagi.

Terjadi invasi spesies baru atau blooming alga yang dikenali masyarakat Hakatutobu dengan istilah lumut sutera yang mulai muncul sejak tahun 2000-an dan terus meningkat kepadatannya sampai saat ini. Alga asing ini ditengarai muncul bersamaan limbah tambang. Keberadaan alga tersebut sangat mengganggu masyarakat setidaknya dalam empat hal utama yakni budidaya rumput laut, menutupi karang, merusak propeller, dan mengganggu pengeporasian alat tangkap jaring.

Sedimentasi oleh limbah tambang di antaranya disebabkan oleh jebolnya ckeckdam penampungan limbah tambang Antam tahun 1985. Antam muncul tahun 1960. Hakatutobu mulai dihuni sejak tahun 1976 setelah sebelumnya hanya merupakan kebun. Pemekaran dari desa Tambea dan Sopura tahun 1999.

Dampak limbah tambang yang menimpa Hakatutobu juga menyebabkan jarak fishing ground nelayan juga semakin menjauh disebabkan karena perairan di sekitar pesisir mereka sudah sangat tercemar dan sebagian besar biota yang berkembangbiak di sana menjadi mati. Demikian halnya dengan tutupan mangrove sangat berkurang disebabkan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kematian pada mangrove dan kesulitan untuk tumbuhnya anakan baru.

Masyarakat Hakatutobu mengalami dampak ekologi dan ekonomi sekaligus sebagai akibat dari limbah tambang tersebut. Masyarakat yang telah menjual perahu dan beralih profesi menjadi pekerja tambang pada akhirnya harus kehilangan pendapatan karena perusahaan tambang tempat mereka bekerja harus tutup akibat moratorium menteri ESDM terkait tambang. Masyarakat juga kesulitan kembali melaut karena alatproduksi mereka sudah dijual dan lingkungan perairannya sudah tidak produktif disebabkan karena pencemaran oleh limbah tambang. Sesungguhnya kondisi ini juga terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat nelayan akan strategi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Dahuri, dkk (2001) bahwa rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan serta menguntungkan bagi rakyat, khususnya masyarakat peisir.

 

B. Pembahasan

Pergeseran base line yang terjadi di hampir semua wilayah pesisir yang dihuni oleh nelayan umumnya tidak terjadi secara alami tetapi disebabkan oleh banyak faktor. Faktor penyebab pergeseran base line bisa terjadi secara alami, tetapi pada umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia. Aktifitas yang dilakukan manusia dialndasai berbagai motivasi, yang secara garis besarnya dibagi dalam aktivitas perikanan dan aktivitas non perikanan.

 

  1. Pergeseran Base Line

            Base line atau garis dasar adalah kondisi sedia kala dari suatu lingkungan sebelum adanya perubahan yang terjadi pada lingkungan tersebut disebabkan oleh faktor alam atau akibat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitarnya. Dari pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pergeseran base line adalah perubahan yang terjadi terhadap kondisi sedia kala dari suatu lingkungan. Pergeseran tersebut bisa berupa punahnya atau hilangnya suatu jenis spesies mahluk baik hewan atau tumbuhan, atau berkurangnya populasi dari jenis mahluk tertentu, atau bergesernya jarak sesuatu terhadap sesuatu yang lain misalnya pergeseran garis pantai, pergeseran daerah penangkapan ikan (range collapse) dan sebagainya.

Pergeseran base line bisa terjadi pada banyak jenis lingkungan, termasuk lingkungan perairan. Hal yang paling mudah dikenali dari pergeseran base line pada lingkungan perairan adalah berkurangnya spesies ikan tertentu atau biota perairan lainnya. Selain itu semakin berkurangnya tumbuhan pantai seperti berbagai jenis mangrove dan pohon yang tumbuh di pantai disertai semakin terkikisnya garis pantai oleh abrasi juga menjadi tanda yang paling umum terjadi pada hampir semua daerah perairan pantai.

Pergeseran base line umumnya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena pergeserannya yang perlahan, sehingga masyarakat yang ada cenderung kurang menyadari perubahan tersebut. Hal yang paling menjadi perhatian dari masayarakat atas sebuah perubahan adalah hal yang baru muncul sebagai akibat perubahan dan abai terhadap hal yang hilang. Ketika terjadi pembukaan lahan mangrove untuk pembangunan gedung atau jalan, maka yang terlihat adalah gedung atau jalan yang baru tersebut, alih-alih memperhatikan hilangnya kepiting bakau atau semakin dekatnya garis pantai ke pemukiman mereka.

Pergeseran base line akan lebih mudah terlihat jika masyarakat dari berbagai lapis generasi dikumpulkan dalam brainstorming menapaktilasi ingatan-ingatan terjauh mereka terhadap apa yang terjadi dan berubah dalam kurun waktu terjauh yang bisa terjangkau oleh ingatan mereka. Akan tercengang mereka demi menyadari bahwa bahwa banyak hal berubah tanpa mereka sadari. Keadaan demikian akan mudah mengantar mereka pada kesadaran pentingnya pelestarian sumberdaya lingkungan dengan mencegah kegiatan-kegiatan yang memacu perubahan yang negatif.

 

  1. Penyebab Pergeseran Base Line Ekosistem Pesisir

Faktor apa saja yang menjadi penyebab teradinya pergeseran garis dasar pada lingkungan? Secara garis besar terdiri atas faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam merupakan sesuatu kejadian yang tidak terencana dan tidak direkayasa serta tidak mampu dicegah karena terjadi secara alami, tetapi biasanya akan tercapai keseimbangan baru atau kembali ke keseimbangan lama setelah kejadian itu berlalu. Contoh faktor alam adalah gempa bumi, zunami dan sebagainya.

Pergeseran garis dasar yang disebabkan oleh faktor manusia, jenis dan jumlahnya banyak dan cenderung berefek negatif terhadap lingkungan. Contoh kegiatan manusia yang menyebabkan pergeseran garis dasar lingkungan perairan di antaranya :

  1. Penebangan pohon mangrove. Mangrove adalah jenis tumbuhan pantai yang berfungsi menahan ombak dan mencegah abrasi pantai. Mangrove ada berbagai jenis, ciri yang bisa dikenali dari tumbuhan ini di antaranya adalah akar nafas yang muncul dari dalam perairan atau akar rimpang. Mangrove menjadi habitat yang sangat baik untuk berbagai jenis biota perairan khususnya yang sesuai dengan perairan payau (antara asin dan tawar). Penebangan pohon mangrove dari dulu sudah dilakukan oleh umumnya penduduk pesisir untuk kepentingan kayu bakar dan bahan bangunan rumah mereka. Dewasa ini penebangan mangrove dilakukan dalam skala yang lebih besar dengan tujuan pelebaran jalan, pembangunan gedung, lokasi budidaya ikan, maupun untuk perluasan wilayah pemukiman penduduk.
  2. Penebangan pohon pantai. Pohon pantai tidak hanya berupa mengrove tetapi terdapat berbagai jenis pohon yang tumbuh subur dan ikut menjadi penyangga garis pantai dan menjadi habitat bagi berbagai organisme. Sama halnya dengan mangrove, tujuan penebangan pohon pantai umumnya untuk digunakan pada bangunan rumah dan kayu bakar. Perluasan lahan budidaya seperti tambak dan empang di pesisir juga mengakibatkan penebangan pohon pantai dalam jumlah banyak
  3. Pengambilan karang dilakukan secara masiv di hampir setiap pesisir yang dihuni oleh nelayan untuk kepentingan tertentu. Ada masyarakat yang mengambil krang untuk pembangunan rumah berupa pondasi maupun dinding rumah batu, untuk hiasan taman bahkan untuk dijual. Pengambilan karang juga dilakukan oleh nelayan penjual ikan hias, disebabkan karena sebagian ikan hias berada pada sela-sela karang sehingga untuk mengambilnya nelayan memotong karang dan membawanya ke daratan. Pengambilan karang juga dilakukan oleh nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bubu, karang digunakan sebagai pemberat untuk menindih bubu agar tidak hanyut terbawa arus.
  4. Penangkapan ikan dengan alat yang merusak adalah faktor yang paling dominan menyebabkan pergeseran base line karena itu terjadi hamper setiap hari sepanjang musim penangkapan dan dilakukan oleh banyak nelayan. Alat tangkap yang termasuk merusak termasuk di antaranya trawl atau pukat harimau serta pengoperasian jaring dengan mata kecil. Jarring bermata kecil merusak karena menyebabkan banyaknya ikan kecil yang tertangkap dan hanya menjadi discard atau tangkapan yang dibuang, serta adanya biota-biota penting perairan non target yang ikut tertangkap seperti duyung, lumba, dan penyu. Selain jarring bermata kecil ukuran 1 inci, penangkapan yang merusak juga disebabkan oleh penggunaan bom, potassium dan sianida.
  5. Cara penangkapan ikan yang merusak. Selain alat yang merusak seringkali cara penangkapan ikan juga merusak biota perairan, di antaranya bameti dan balobe. Bameti adalah istilah untuk kegiatan mencari biota perairan pada daerah pasang surut yang kering pada saat air surut. Bameti merusak karena masyarakat sering menggunakan benda keras untuk mencungkil karang agar bisa mendapatkan kerang atau kepiting yang diinginkan. Selain bameti, nelayan di kawasan timur Indonesia juga mengenal istilah balobeh atau memburu ikan dengan tombak atau panah. Adakalanya nelayan memburu ikan sambil berenang tetapi lebih sering dengan berpijak pada karang sehingga menyebabkan karang patah dan rusak. Maka bameti dan balobe bisa dikategorikan cara penangkapan yang merusak.
  6. Pembuangan sampah pada perairan banyak dilakukan oleh penduduk pesisir di hamper semua daerah pesisir. Hal ini seperti sudah membudaya di masyarakat sehingga sampah menjadi ciri khas lingkungan pesisir dan laut. Laut dan pantai seperti tempat pembuangan sampah paling efektif dan luas. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah di pesisir juga ikut memberi justifikasi bahwa sampah bisa di buang di mana saja di pesisir pantai. Sebagian besar sampah yang dibuang cenderung akan merusak lingkungan dan menimbulkan polusi. Lebih parah lagi jika sampah tersebut didominasi sampah plastic yang sulit diurai. Sampah menjadi kendala dalam pengembangan wilayah dan sampah menjadi tantangan utama pengembangan wilayah pesisir yang akan dikembangkan menjadi objek wisata.
  7. Reklamasi/penimbunan pantai pada 10 tahun terakhir banyak menjadi warna pembangunan kota-kota pesisir di tanah air. Keterbatasan lahan untuk perluasan kota menyebabkan ide penimbunan laut menjadi daratan banyak dilakukan pemerintah daerah yang wilayah kota administratifnya berada di peisir pantai. Reklamasi pantai akan menyebabkan perubahan ekosistem pesisir pantai yang menjadi objek reklamasi. Ruwaya ikan akan berubah dan seluruh biota sesil akan mati disebabkan penimbunan pantai.
  8. Pengambilan berbagai jenis biota unik/langka banyak dilakukan nelayan dengan motivasi ekonomi dan sebagian untuk konsumsi. Biota menjadi langka diantaranya disebabkan oleh produktivitas dan survival rate biota tersebut rendah, juga karena biota tersebut mengalami eksploitasi yang tinggi. Eksploitsi yang tinggi terhadap biota tertentu disebabkan oleh permintaan pasar yang tinggi sehingga masyarakat memburu biota tersebut meskipun sudah masuk status langka dan dilindungi.
  9. Aktivitas pertambangan di pesisir atau pertambangan yang limbahnya sampai di pesisir. Limbah tambang yang masuk ke perairan menyebabkan berbagai organisme tidak mampu bertahan hidup karena perubahan lingkungan. Sebagian organisme bertahan dan melakukan adaptasi tetapi mengalami kematian. Limbah tambang juga menyebabkan munculnya spesies baru yang berbeda dengan spesies asli. Spesies infasif akan bersaing dengan spesies asli dan mengakibatkan perubahan rantai makanan.
  10. Perluasan pemukiman pesisir. Pembangunan rumah-rumah nelayan atau penduduk di atas sepadan pantai berakibat pada tersingkirnya berbagai organisme yang memanfaatkan sepadan pantai untuk mencari makan dan beraktivitas. Penyu misalnya yang biasanya naik ke pasir pantai bertelur menjadi terhalangi ketika pada daerah tersebut telah dibangun pemukiman atau rumah di atasnya.
  11. Penambangan pasir. Aktivitas yang umum terlihat di pantai adalah pengambilan pasir oleh penduduk untuk berbagai tujuan pembangunan fisik di darat. Akibat yang ditimbulkannya terhadap struktur pantai ternyata tidaklah sedikit. Penambangan pasir yang berlangsung lama mengakibatkan penurunan ketinggian pasir di bibir pantai yang berakibat pada bertambahnya kekuatan ombak yang menghantam pantai karena pasir yang menghalangi ombak sudah sangat berkurang. Pohon pantai juga banyak yang tumbang karena komposisi pasir tempatnya tumbuh menjadi hilang. Demikian halnya dengan biota yang menghuni sempadan pantai tersebut.

 

 

 PENUTUP

A. Simpulan

Terdapat berbagai penyebab terjadinya pergeseran base line yang pada umumnya disebabkan aktivitas manusia. Aktivitas tersebut berupa kegiatan yang bertujuan untuk perikanan dan kegiatan yang tujuannya non perikanan. Aktivitas yang berdampak pada di antaranya penangkapan ikan dengan alat yang merusak, penangkapan ikan dengan alat yang merusak, penangkapan biota langka/dilindungi, pengambilan karang, penebangan mangrove dan pohon pantai, penambangan pasir, pembuangan sampah di pantai dan laut, limbah tambang yang sampai di pantai, pemukiman di atas sepadan pantai dan reklamasi/penimbunan pantai.

Pergeseran base line di Desa Hakatutobu berdasarkan hasil FGD dengan masyarakat nelayan setempat dan hasil pengamatan langsung disebabkan oleh limbah tambang nikel dari beberapa cekdam penampungan limbah tambang perusahaan tambang di daerah tersebut sehingga menimbulkan sedimentasi pada perairan. Pergeseran yang terjadi di antaranya hilangnya berbagai jenis biota perairan yang menjadi andalan produksi nelayan Hakatutobu seperti teripang, lobster, udang, berbagai jenis ikan, terumbu karang dan berkurangnya vegetasi mangrove dan lamun serta sulitnya reboisasi mangrove. Berbagai spesies asli digantikan oleh spesies invasive yang sangat merugikan nelayan dan penduduk Hakatutobu.

Dampak dari pergeseran base line yang dialami oleh masyarakat Hakatutobu adalah penurunan pendapatan masayarakat dan hilangnya beberapa mata pencaharian nelayan di pesisir di sebabkan oleh rusaknya ekosistem perairan di wilayah tersebut. Jarak fishing ground nelayan menjadi jauh karena perairan di dekat pemukiman mereka tidak produktif karena tercemar serta potensi budidaya ikan, teripang dan beberapa spesies andalan tidak bisa lagi dilakukan. Nelayan yang pada umumnya beralih profesi menjadi penambang juga kehilangan pekerjaan sama sekali karena ketika perusahaan tambang banyak yang tutup, asset berupa perahu untuk melaut pun sudah tidak mereka miliki lagi.

 

B. Saran

Pengelolaan wilayah pesisir harusnya mengkalkulasi besar kecilnya damapak yang akan terjadi baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah pesisir dan laut. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masayarakat harus dibangun agar sedapat mungkin pergeseran base line sedini mungkin bisa diminimalisir agar masyarakat bisa memperoleh sebesar-besarnya manfaat yang diberikan oleh lingkungan pesisir dan laut secara berkelanjutan. Regulasi yang berhubungan dengan pengelolaan pesisir dan laut harus menitikberatkan pada aspek konservasi pesisir dan laut agar kegiatan pembangunan yang dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah tidak kontra produktif dengan upaya menjaga dan melestarikan seumberdaya pesisir dan laut untuk kesejahteraan rakyat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Dahuri, dkk. 2001. Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Peissir dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramitha, Jakarta.

Terangi. 2005. Selamatkan Terumbu Karang Indonesia. Buku Panduan Pelestarian Terumbu Karang. Yayasan Terumbu Karang Indonesia, Jakarta Selatan.

Menetapkan Batas Perubahan yang Dapat Diterima

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya pembaruan-pembaruan strategi pengelolaan, terkait teknologi yang digunakan, metode yang diterapkan, dan juga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, sebab inti keberlanjutan terletak pada bagaimana strategi pengelolaan senantiasa tepat sasaran dalam waktu dan kondisi yang terus berubah (Agussalim).

  1. Pendahuluan

Pelabuhan DoboPembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang merupakan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memadukan konsep pengelolaan sumberdaya agar memiliki daya saing dan pengelolaan yang berkelanjutan. Visi ini menjadi solusi ditengah banyaknya model pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang cenderung hanya mengeksploitasi tanpa memperhatikan kelestarian sumberdaya. Bahkan banyak pula yang mengeksploitasi sumberdaya dengan pengetahuan dan keterampilan tentang mutu yang kurang sehingga produk yang seharusnya bernilai tinggi tetapi tidak mampu bersaing dipasaran karena mutunya yang sudah jauh menurun. Misalnya para nelayan penangkap tuna yang masih melakukan proses loin di atas bodi yang cenderung tidak higienis sehingga tuna yang seharusnya bisa diekspor malah hanya dijual dipasar lokal atau dinilai dengan harga yang rendah. Atau penangkapan ikan-ikan karang dengan menggunakan potassium atau bom yang sangat merusak habitat ikan sehingga tidak bisa lestari untuk dinikmati masa-masa berikutnya.

Dewasa ini salah satu model pengelolaan perikanan adalah dengan adanya system zonasi dalam kawasan-kawasan perairan yang memungkinkan untuk pembatasan eksploitasi dalam upaya perlindungan sumberdaya agar tetap lestari disamping tetap memberi manfaat bagi masyarakat lokal. Meskipun belum semua kawasan perairan di Nusantara menerapkan pola pengelolaan semacam itu, tetapi paling tidak sudah bisa menjadi percontohan bagi kawasan perairan lainnya untuk menerapkan model pengelolaan yang sama. Contoh kawasan yang menerapkan model konservasi perairan adalah di Raja Ampat, Nusa Penida, Gili Matra, Anambas, dan beberapa daerah perairan lain yang sedang dalam persiapan.

Pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan keterlibatan para pemangku kepentingan, agar manajemennya bisa berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan kawasan juga sebaiknya memiliki nilai-nilai yang ditetapkan pada indikator-indikator sumberdaya yang terdapat dalam kawasan konservasi sehingga memudahkan upaya pemantauan. Dari indikator sumberdaya yang ada bisa ditetapkan bersarnya nilai standar sumberdaya yang dianggap baik kondisinya dan akan menjadi patokan pemantauan bagi pengeola apakah kondisi sumberdaya berada dalam kategori baik, rentan atau kritis. Selain nilai standar, terdapat nilai di bawah standar yang dikenal dengan batas perubahan yang bisa diterima atau menerima perubahan yang tidak dapat dihindari tetapi menetapkan batas tingkat perubahan dapat diterima, yang kemudian dikenal dengan istilah LAC atau limit of acceptable change.

Melalui penetapan nilai standar dan nilai LAC dari indikator sumberdaya yang terdapat dalam kawasan konservasi perairan ataupun kawasan perairan yang ingin dijaga keberlanjutan suberdayanya maka upaya pemantauan sumberdaya bisa dilakukan. Dengan nilai standard an LAC, upaya pencegahan kerusakan sumberdaya pada tingkat yang parah bisa dihindari karena adanay patokan nilai yang harus dijaga dan menjadi sejenis alarm kepada pengelola. Tulisan ini mencoba menguraikan secara sederhana tentang pentingnya membuat nilai-nilai pada sumberdaya dan menetapkan standard an LAC untuk menjaga agar upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan bisa tetap lestari disamping pengambilan manfaatnya.

  1. Limit of Acceptable Change (LAC)

LAC atau batas perubahan yang bisa diterima adalah kondisi terakhir/batas yang bisa ditoleransi atas dampak perubahan kondisi sumberdaya. Hal itu berarti kondisi ini bukan kondisi ideal yang distandarkan untuk suatu sumberdaya, tetapi merupakan pembatas antara kondisi yang bisa diterima dengan kondisi yang tidak bisa diterima akibat perubahan. Nilai ini menjadi sejenis lampu merah bagi para pengelola kawasan bahwa perubahan yang lebih jauh akan menyebabkan kerusakan sumberdaya yang sulit untuk recovery atau pulih lagi dalam waktu yang cepat. Batas perubahan ini ditetapkan dalam nilai yang terukur, sehingga mudah untuk dikontrol.

Mengadopsi konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang menitikberatkan perhatian pada kelestarian sumberdaya, tulisan ini mencoba menerapkan konsep LAC  dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Dalam pengelolaan sumberdaya pada pariwisata berkelanjutan dikenal istilah LAC atau limit of acceptable change. LAC mencoba untuk menentukan berapa banyak perubahan yang dapat diterima sebagai akibat dari kunjungan tersebut dan bagaimana mengatasinya. LAC membantu dalam menentukan ruang lingkup, tingkat keparahan, dan penyebab masalah idealnya sebelum berubah menjadi tidak dapat diterima. LAC mendorong pengelola untuk menilai berbagai alternative daripada hanya terpaku pada satu solusi. LAC merupakan sebuah sistem yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan ekologi, keanekaragaman hayati tertentu, maupun pertimbangan sosial-budaya yang ada di setiap kawasan, (Anonim, 2014).

Proses LAC pada awalnya dikembangkan oleh Dinas Kehutanan Amerika Serikat untuk dipergunakan dalam habitat teresterial hutan. Pada saat ini, proses tersebut sudah dipergunakan secara luas dalam berbagai lokalitas, termasuk dipergunakan dalam pengelolaan taman laut. Taman Nasional Afrika Selatan juga telah mengembangkan metode yang sama, berdasarkan istilah “Ambang batas Potensi Yang Dikhawatirkan/cemaskan” untuk menentukan kapan intervensi pengelolaan diperlukan dalam situasi tertentu (Anonim, 2014).

Logika dasar dari proses LAC ada enam (dikutip dari Buku Pegangan VERP, 1997 dalam Anonim, 2014) hal yaitu :

  1. Mengidentifikasi dua tujuan utama yang saling bertentangan
  2. Menetapkan bahwa kedua tujuan utama tersebut harus dikompromikan
  3. Tentukan tujuan utama mana yang pada akhirnya akan membatasi tujuan yang lain
  4. Menyusun standar LAC bagi tujuan utama yang sifatnya menghambat
  5. Kompromi tujuan utama ini hanya hingga standar LAC telah tercapai
  6. Kompromikan tujuan lain sebanyak yang diperlukan
  7. Mengidentifikasi dua tujuan utama yang saling bertentangan. Dalam kasus kawasan konservasi perairan, dua sasaran tersebut umumnya adalah perlindungan terkait dengan kondisi lingkungan dan kelestarian ekosistem dan sumberdaya yang terdapat di dalamnya (tujuan 1) dan akses tidak terbatas ke sumber daya untuk pemanfaatannya oleh masyarakat misalnya penangkapan ikan (tujuan 2). Dua tujuan yang bisa saling bertentangan adalah jika suatu lokasi merupakan daerah penangkapan ikan yang potensial tetapi juga merupakan daerah pemijahan ikan. Dari dua kepentingan besar tersebut pengelola kawasan konservasi harus mampu melihat dua hal tersebut dan mampu memprioritaskan tujuan mana yang harus diutamakan. Atau contoh lainnya misalnya pada perlindungan sumberdaya terumbu karang, tetapi daerah tersebut merupakan lokasi kunjungan para penyelam atau objek pemancing ikan karang.
  8. Menetapkan bahwa kedua tujuan utama tersebut harus dikompromikan. Jika satu atau tujuan utama lainnya tidak dapat dikompromikan, maka proses LAC tidak diperlukan – satu tujuan utama hanya harus dikompromikan seperlunya untuk memenuhi salah satu tujuan lain yang tidak dapat dikompromikan. Dari contoh kasus konservasi pada poin satu di atas, misalnya bahwa daerah penijahan tidak bisa dikompromikan karena tidak bisa atau sulit dipindahkan ke daerah lain, maka yang harus dikompromikan adalah penangkapan ikan di daerah tersebut harus di batasi atau malah dilarang sama sekali (dengan menjadikan wilayah perairan tersebut sebagai zona inti). Atau pada kasus sumberdaya terumbu karang, bahwa sumberdaya terumbu karang tidak bisa dikompromikan karena kerusakannya bisa berlangsung lama dan sulit untuk pulih kembali sehingga yang harus dikompromikan adalah minat para penyelam atau para pemancing apakah dengan melarang kegiatan tersebut atau membatasinya.
  9. Tentukan tujuan utama mana yang pada akhirnya akan membatasi tujuan yang lain. Dalam kasus kawasan lindung, tujuan utama untuk melindungi kondisi lingkungan dan pengalaman pengunjung akan hampir selalu membatasi tujuan akses yang tak terbatas. Pada kasus konservasi di atas, tujuan utama menjaga keletarian sumberdaya dengan memproteksi daerah pemijahan ikan tersebut akan membatasi upaya penangkapan ikan di wilayah itu. Juga upaya menjaga kelestarian terumbu karang membatasi kegiatan penyelaman dan pemancingan ikan karang di wilayah tersebut.
  10. Menyusun standar LAC bagi tujuan utama yang sifatnya menghambat. Standar LAC harus menunjukan kondisi minimal yang dapat diterima oleh lingkungan dan pihak yang mengambil manfaat. Dengan menyusun standar LAC pada suatu kawasan, maka bisa ditetapkan aturan pengelolaan yang sifatnya menghambat, yang satu sisinya memberi kemampuan recovery sumberdaya (ikan mampu memijah dengan baik, atau tutupan karang bisa bertumbuh dengan baik) dan disisi lain kepentingan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan bisa terpenuhi atau para penyelam atau rekreasi pancing tetap dapat menikmati indahnya ikan-ikan karang. Maka dalam kasus pertama ini bisa diterapkan pembatasan penangkapan ikan dengan waktu, ukuran tangkap, jumlah tangkapan, dan alat tangkap. Dan pada kasus kedua dengan pembatasan jumlah penyelam, waktu penyelaman, standar sertifikat penyelam, ukuran pancing, jumlah pemancing, jumlah tangkapan, atau ukuran ikan yang boleh dipancing.
  11. Kompromi tujuan utama ini hanya hingga standar LAC telah tercapai. Memperbolehkan terjadi penurunan kondisi lingkungan dan manfaat yang bisa dinikmati oleh nelayan, atau penyelam atau pemancing hingga pada standar minimal yang dapat diterima. Akses nelayan tidak boleh secara substansial dibatasi hingga mencapai standar yang ditetapkan. Demikian juga akses penyelam dan pemancing ikan tidak boleh dibatasi sepanjang sumberdaya berada pada kondisi baik di atas standar yang ditetapkan. Pembatasan penangkapan ikan, penyelaman, atau pemancingan untuk rekreasi ini bisa berubah ketika kondisi kelimpahan sumberdaya telah mencapai standar LAC.
  12. Kompromikan tujuan lain sebanyak yang diperlukan. Setelah standar untuk kondisi lingkungan dan nelayan tetap bisa mendapatkan hasil tangkapan, penurunan tidak lagi diperbolehkan terjadi pada kelimpahan sumberdaya pada daerah pemijahan, dan akses penangkapan akan dibatasi seperlunya untuk mempertahankan standar kelimpahan sumberdaya ikan pada area tersebut.

Melihat logika dasar dari proses LAC dengan cara seperti ini sangat membantu berdasarkan beberapa alasan. Pertama, cara berpikir seperti ini menggambarkan bahwa tantangan mendasar dalam penggunaan lokasi penangkapan oleh nelayan tidak begitu banyak memberikan jalan keluar terhadap konflik yang dihadapi antara melindungi sumber daya dan eksploitasi oleh nelayan. Sebaliknya, penekanan harus dilakukan pada mendefinisikan peluang daerah penangkapan lain yang berasal dari pengalaman yang dialami oleh  nelayan dan kondisi sumber daya, dan kemudian menentukan sejauh mana batas area pemijahan ikan dapat diakomodasikan. Kedua, logika ini memungkinkan pengelola untuk memberlakukan akses tidak terbatas – nilai yang harus dipatuhi oleh nelayan – adalah tujuan yang valid, tetapi tidak dapat diterapkan dengan bobot yang sama karena adanya keanekaragaman pengalaman yang dialami oleh nelayan dan perlindungan terhadap sumber daya.  Ketiga, pemahaman tentang proses berpikir generik sangat membantu dalam memahami bagaimana berbagai kerangka kerja dapat disesuaikan atau diberlakukan dalam situasi yang berbeda tanpa kehilangan unsur-unsur penting dari kerangka kerja tersebut. Keempat, karena sudah ada minat dari pihak pengelola untuk menerapkan proses LAC yakni untuk mengatasi masalah selain daya dukung, maka pengujian proses generic dapat membantu untuk menentukan situasi Kades Durjela Dobo Melepas Penyu ke Lautkapan aplikasi tersebut dapat bermanfaat dan pada situasi mana menjadi tidak bermanfaat.

 

  1. Indikator, Standar, LAC dan Upaya Pemantauan

Sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat dalam area-area yang dikelola secara terencana agar mampu dikendalikan harus menetapkan indikator, nilai standar dan nilai perubahan yang bisa diterima (LAC). Melalui nilai yang ditetapkan itu maka selanjutnya pengelola bisa melakukan pemantauan dengan baik dan terencana sehingga kerusakan sumberdaya bisa dicegah.

Indikator adalah variable yang menjadi patokan penilaian sumberdaya. Pada ekosistem terumbu karang misalnya, indikator yang bisa dinilai adalah tutupan karang. Pada ekosistem mangrove atau padang lamun indikator yang bisa ditetapkan adalah luasan vegetasi mangrove atau padang lamun. Bisa juga menggunakan indikator jumlah dan jenis vegetasi. Pada spowning ground indikatornya bisa berupa kelimpahan ikan atau ukuran-ukuran ikan pada area spowning ground tersebut.

Menurut Anonim (2014) indikator harus ditentukan sebagai parameter dalam melihat isu-isu penting di lokasi tertentu dalam zona tertentu. Indikator tersebut harus berkaitan langsung dengan kegiatan pengelolaan yang dapat dikontrol. Pertanyaan-pertanyaan berikut membantu ketika mengidentifikasi indikator:

  1. Apakah indikator dapat memberitahu kepada kita apa yang kita ingin kita ketahui? Pertanyaan apa yang akan dijawab?
  2. Apakah indikator berhubungan langsung dengan kondisi sosial atau ekonomi dari sumber daya utama (penting)?
  3. Dapatkah indikator diukur dengan mudah dan dengan biaya yang relatif murah?
  4. Dapatkah indikator tersebut memberikan peringatan kepada pengelola ketika kondisi sumber daya mengalami penurunan sebelum mencapai batas yang tidak dapat diterima?
  5. Dapatkah indikator diukur tanpa mempengaruhi kegiatan pengelolaan?
  6. Akankah indikator memberikan informasi yang sepadan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkannya?
  7. Siapa yang akan melakukan pemantauan?

Tim Penilai Kapasitas KKPD KaimanaStandar adalah besaran nilai yang ditetapkan untuk indikator-indikator. Nilai tersebut bisa dibuat dalam angka atau persentase. Misalnya nilai standar untuk tutupan karang di area A sebesar 90%, artinya kondisi sumberdaya terumbu karang dengan tutupan 90% dianggap ideal untuk partumbuhan karang tetap sehat. Nilai standar vegetasi mangrove sebesar 80% pada area B, berarti luasan itu dianggap ideal untuk mempertahankan daya dukung lingkungan ekosistem mangrove area tersebut dan kemampuannya untuk pulih kembali atas tekanan yang terjadi terhadap sumberdaya mangrove. Standar bisa terdiri atas beberapa kategori seperti standar fisik, biologi, sosial dan sebagainya.

Nilai LAC adalah nilai yang ditetapkan sebagai nilai kritis atau batas perubahan yang bisa diterima akibat adanya tekanan pada sumberdaya. Nilai LAC bergandengan dengan nilai standar sumberdaya. Misalkan nilai LAC untuk terumbu karang pada area A sebesar 85% berarti kondisi 85% tutupan karang pada area tersebut adalah ambang batas perubahan yang bisa diterima dan harus segera dilakukan upaya menaikkan tutupan karang hingga mencapai nilai standar bahkan di atas nilai standar. Oleh karenanya nilai standar untuk kasus seperti ini lebih besar dibanding nilai LAC, atau kondisi standar adalah lebih baik dibanding kondisi LAC.

Misalkan nilai LAC vegetasi mangrove suatu area sebesar 75% maka nilai standarnya berada diatas angka tersebut yakni 80% atau 85%, tergantung kondisi yang dianggap wajar dan kondusif untuk kelestarian sumberdaya mangrove pada area tersebut. Jika sebuah perubahan mencapai nilai standar sumberdaya maka itu merupakan lampu kuning agar pengelola berupaya menghambat perubahan dengan mengidentifikasi faktor penyebab perubahan dan melakukan upaya-upaya preventif. Dan jika kondisi sumberdaya berada pada nilai LAC maka itu merupakan lampu merah dimana semua faktor penyebab perubahan yang merusak sumberdaya harus segera dihentikan atau pengelola melakukan segala upaya yang bisa membuat kerusakan sumberdaya tidak berlanjut.

Untuk mengidentifikasi kesesuaian perubahan kondisi sumberdaya dengan nilai standar dan nilai LAC maka harus dilakukan upaya pemantauan terhadap indicator yang dinilai. Pemantauan yang baik jika dilakukan dengan terencana, misalnya dilakukan secara periodik oleh-oleh orang-orang yang telah ditentukan. Pemantauan akan optimal jika pemantau memahami indikator-indikator sumberdaya dan besaran nilai yang ditetapkan. Selain itu ketepatan waktu pemantauan juga membantu pengelola dalam pengambilan keputusan pengelolaan, mislnya tindakan pencegahn atau penghentian aktivitas tertentu pada area tersebut. Berikut contoh tabel indikator, standar, LAC dan pemantauan yang dimodivikasi dari tabel LAC Anonim (2014):

Sumber Daya Indikator LAC Standar Rencana Pemantauan
Standar Biologis Standar Fisik
Terumbu karang tutupan karang hidup

 

70% tutupan karang hidup Presentasi tutupan karang 80% Jumlah kerusakan karang  oleh pemancing Pemantauan terumbu karang dengan metode manta tow, transek.

Laporan dari penyelam dan nelayan.

 

4. Pelibatan Stakeholder Dalam Penentuan Batas Perubahan yang Bisa Diterima (LAC)

Aspek kunci dari proses LAC adalah melibatkan para pemangku kepentingan. Standar dan indikator, dan tindakan, ditentukan dalam pertemuan partisipatif dengan para pemangku kepentingan. Stakeholder tidak hanya diberikan informasi tentang indikator dan standar; mereka turut membantu untuk memutuskan. Pengalaman dari mereka yang pernah terlibat dalam mengembangkan dan memodifikasi proses LAC menunjukkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan sangat penting.

menggali kebutuhan masyarakatAda dua metodologi yang sangat baik yang dapat dipergunakan untuk memantau dampak yang diakibatkan eksploitasi: “mengukur keberhasilan” dan  “batas perubahan yang dapat diterima”.  Seperti yang telah disebutkan di atas, batas perubahan yang dapat diterima (LAC) telah berkembang, khususnya untuk memungkinkan sumberdaya mengatasi kekurangan dalam konsep daya dukung dan kemampuan sumberdaya untuk pulih kembali (recovery), meskipun juga telah diterapkan pada situasi pengelolaan sumber daya yang lebih umum. Mengukur Keberhasilan dapat diterapkan bagi setiap tahapan perencanaan pengelolaan, dan tidak hanya terbatas untuk kawasan konservasi, dan yang terutama tergantung pada penetapan tujuan yang dapat dengan mudah dipantau, (Anonim, 2014).

Seperti yang telah diuraikan di atas, LAC menerima perubahan yang tidak dapat dihindari tetapi menetapkan batas tingkat perubahan dapat diterima. Untuk menerapkan metodologi LAC, pengelola kawasan konservasi perairan perlu berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk menentukan visi bersama tentang kondisi seperti apa yang dapat diterima oleh suatu kawasan; tentukan indikator dan standar yang terkait dengan jumlah perubahan yang dianggap oleh pemangku kepentingan tidak dapat diterima di kawasan tersebut; dan secara terus menerus melakukan pemantauan untuk menilai dampak eksploitasi terhadap standar yang telah ditentukan sebelumnya.

Jika indikator menunjukan ambang batas penerimaan yang telah disepakati telah terlampaui, maka pengelola harus mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif. Pendekatan LAC mendorong pengelola untuk mengatasi dampak tersebut dengan pengelolaan yang lebih rinci dan cermat terhadap keseluruhan daya dukung. Selain itu, dengan melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dalam menetapkan batas-batas perubahan yang dapat diterima, maka pengelola dapat memperoleh lebih banyak kredibilitas ketika mereka mengajukan atau memerlukan perubahan pengelolaan yang mempengaruhi orang lain, seperti ketua adat, kelompok nelayan, tokoh masyarakat, penyuluh, operator wisata, pemandu  wisata, dinas terkait dan warga masyarakat.

 

5. Kesimpulan

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan tidak cukup dengan perencanaan pengelolaan yang tidak memasukkan penatapan nilai LAC (limit acceptable change) atau batas perubahan yang bisa diterima. Dengan menetapkan nilai LAC maka pengelola memiliki ukuran standar perubahan sumberdaya yang dieksploitasi sehingga tidak sampai rusak sama sekali. Ukuran perubahan tersebut dinilai melalui pemantauan indikator-indikator sumberdaya yang dikelola. Penetapan nilai LAC sangat berguna baik untuk pengelolaan kawasan konservasi perairan ataupun kawasan yang ingin dijaga kelestariannya. Indicator sumberdaya, nilai standar sumberdaya dan nilai LAC ditetapkan terhadap sumberdaya yang ingin dijaga kelestariannya disamping tetap memperoleh manfaat pengelolaannya.

Penetapan indikator, nilai standar dan nilai nilai LAC idealnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) sumberdaya yang dikelola. Dengan pelibatan stakeholder maka indicator yang dinilai akan lebih tepat, standar yang ditetapkan realsistis dan nilai LAC adalah kondisi yang bisa dihindari dan merupakan nilai yang tepat untuk upaya pelestarian sumberdaya. Pelibatan stakeholder juga akan sangat memudahkan upaya pemantauan, sebagai bagian vital pengkoreksian nilai-nilai yang ditetapkan berdasarkan perubahan yang terjadi terhadap sumberdaya. Dengan pemantauan yang periodik yang dilakukan secara konsisten, maka perubahan sumberdaya akan tetap bisa dikenali dan dapat dikendalikan.

Menerapkan LAC pada pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akan sangat membantu upaya pelestarian sumberdaya di tengah kegiatan eksploitasi yang terus berlangsung. Nilai LAC yang disepakati akan menjadi rambu bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan baik pengelola kawasan, nelayan, pemerintah, pelaku wisata, masyarakat umum dan siapapun yang memiliki akses terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Dengan demikian visi pembangunan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan akan lebih mudah terwujud jika dalam setiap upaya eksploitasi ada standar-standar yang tidak boleh dilewati. Dan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud. Semoga…

 

 

 

REFERENSI :

Anonim, 2014. Materi Pelatihan Pariwisata Berkelanjutan di Dalam Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. NOOA, USA.

 

Pariwisata Bahari Berbasis Konservasi dan Keberlanjutan Ekonomi Masyarakat Raja Ampat

Ditulis oleh : Agussalim*)

 Pembangunan ekonomi suatu wilayah yang dititikberatkan pada potensi utama wilayah tersebut akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pariwisata dan konservasi adalah dua hal yang jika disinergikan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Raja Ampat sebagai sebuah destinasi wisata internasional sejak dini sudah harus mengintegrasikan pengelolaan wisata berbasis konservasi agar tidak hilang bersama berlalunya para pengunjung yang datang silih berganti meninggalkan dampak yang bisa sangat merusak dan menyulitkan pemulihan sumberdaya dalam waktu yang lama.

Wanita Pesisir Raja Ampat dan pancing sederhana (Sumber: Edelina Folatpindu)

Wanita Pesisir Raja Ampat dan pancing sederhana (Sumber: Edelina Folatpindu, 2014)

I. PENDAHULUAN

 1.1. Latar Belakang

Siapa yang tidak pernah mendengar kata ‘zamrud khatulistiwa’? Bagi hampir setiap warga negara Indonesia yang pernah mengenyam pendidikan di negeri ini minimal setingkat Sekolah Dasar hampir pasti pernah mendengar dan tau apa maksud dari paduan kata tersebut. Zamrud khatulistiwa maksudnya adalah alam indah bak zamrud (berlian) yang ada di garis khatulistiwa (daerah yang dilalui garis khatulistiwa cenderung beriklim bagus sehingga kehidupan flora dan faunanya sangat baik pula). Itulah gambaran keindahan alam Indonesia yang sampai saat ini masih dominan terus menerus berusaha dipromosikan ke luar negeri agar penduduk negeri lain tau tentang keindahan itu.

Tidak sedikit warga negara dari berbagai penjuru dunia yang pernah mengunjungi Indonesia dan terpesona dengan keindahan alamnya. Dari cerita-cerita mereka sehingga membuat teman, saudara atau kolega mereka pun turut menjadikan alam Indonesia sebagai pilihan terbaik untuk berlibur atau sekedar pesiar atau bahkan tinggal menetap. Kehadiran mereka tentu saja menyebabkan adanya pertukaran mata uang dolar dengan rupiah dalam jumlah yang sangat banyak. Di beberapa lokasi wisata bahkan telah menerapkan entrance fee yang besarnya ada yang mencapai Rp. 1.000.000 per orang per tahun bagi turis mancanegara. Ekonomi masyarakat pun ikut terpengaruh dengan banyaknya pengunjung yang datang di wilayah mereka dan menggunakan jasa atau membeli barang yang mereka sediakan. Bahkan wisatawan domestik pun banyak mengalami pertumbuhan seiring dengan semakin baiknya sarana transportasi di tanah air.

Menyebut kawasan konservasi Raja Ampat, terbayang keindahan alam laut dengan pulau-pulau karst dan pantai yang indah dengan warna air laut yang tergradasi sempurna disebabkan topografi karang pada bawah lautnya. Terbayang pula pemandangan bawah laut yang tiada duanya, bagi mereka yang pernah menyelaminya. Kawasan Raja Ampat memang menjadi pusat keanekaragaman hayati terumbu karang dunia dan menjadi salah satu bagian penting dari Segitiga Terumbu Karang dunia. Sampai saat ini tercatat jumlah pengunjung sudah mencapai lebih dari 8000 orang per tahun (Disbudpar, 2014). Untuk pembangunan Kabupaten Raja Ampat tidak hanya mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, tetapi juga pemerintah pusat dan internasional. Di tingkat daerah telah terbentuk beberapa regulasi pengelolaan kawasan, di tingkat nasional Raja Ampat banyak mendapat program pembangunan di antaranya oleh KKP melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang saat ini telah memasuki tahap III (2013-2017). Kabupeten Raja Ampat saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Di tingkat internasional Raja Ampat termasuk dalam bagian The Coral Triangle Initiative (CTI), serta mendapat perhatian berbagai lembaga internasional seperti Conservation International (CI), World Wide Foundation (WWF) The Nature Conservancy (TNC), Starling Resources dan NGO lainnya.

Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang masih terbilang baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 12 April 2013. Ibukotanya berada di Waisai, yang terletak di Pulau Waigeo. Raja Ampat memiliki luas wilayah 46.296 km2 sekitar 85% dari luas wilayahnya merupakan lautan, sisanya sekitar 6000 km2 merupakan daratan. Kabupaten ini memiliki 610 pulau, terdiri dari empat pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dari seluruh pulau hanya 35 pulau yang berpenghuni. Kabupaten kepulauan ini merupakan bagian dari bentangan laut daerah kepala burung (bird head sea scape) yang termasuk pula kawasan Teluk Cenderawasih, yaitu taman  nasional laut terbesar di Indonesia. Batasan geografis Raja Ampat yakni sebelah utara dengan Samudera Pasifik; sebelah selatan dengan Laut Banda Provinsi Maluku; sebelah barat dengan Laut Seram Provinsi Maluku; dan sebelah Timur dengan daratan Papua Barat, (Prayudha dkk, 2009).

Tetapi sejauh mana keindahan alam itu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat di sekitar tempat tersebut?, dan sejauh mana perubahan yang telah ditimbulkan dari upaya komersialisasi keindahan alam tersebut, baik terhadap ekologi, maupun terhadap sosial dan budaya masyarakat setempat? Itu adalah beberapa pertanyakan yang tidak bisa kita abaikan, mengingat bahwa alam ini adalah milik generasi mesa depan yang dititipkan kepada kita untuk disampaikan kepada mereka dalam kondisi yang tetap baik. Tulisan ini mengangkat pentingnya pengelolaan wilayah raja ampat dengan potensi wisata bahari yang besar dipadukan dengan upaya konservasi untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang lebih baik dan  berkelanjutan dan tentu saja sangat bergantung kepada keberlanjutan sumberdaya alam.

1.2. Tujuan

Tulisan ini ditujukan untuk melihat potensi wisata bahari di Raja Ampat dan sejauh mana upaya mengintegrasikan konsep konservasi dengan pengelolaan pariwisata bahari dan hubungannya dengan harapan keberlanjutan ekonomi masyarakat Raja Ampat.

1.3. Sumber Data dan Informasi

Data dan informasi yang disajikan dalam tulisan ini berasal dari pengamatan langsung di beberapa lokasi di Raja Ampat di antaranya Waiwo, Pianemo, Waisai, serta berbagai sumber informasi baik dari Pemerintah Daerah Raja Ampat (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan), dari LSM/NGO yang berada di raja Ampat yakni Conservation International, dan dari beberapa tulisan tentang Raja Ampat.

 

II. PARIWISATA BAHARI DENGAN PENGELOLAAN BERBASIS KONSERVASI UNTUK EKONOMI BERKELANJUTAN DI RAJA AMPAT

 2.1. Potensi Wisata Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat merupakan kabupaten yang masih terbilang baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong, resmi menjadi daerah otonom pada tanggal 12 April 2013. Ibukotanya berada di Waisai, yang terletak di Pulau Waigeo. Kabupaten kepulauan ini merupakan bagian dari bentangan laut daerah kepala burung (bird head sea scape) yang termasuk pula kawasan Teluk Cenderawasih, yaitu taman  nasional laut terbesar di Indonesia. Batasan geografis Raja Ampat yakni sebelah utara dengan Samudera Pasifik; sebelah selatan dengan Laut Banda Provinsi Maluku; sebelah barat dengan Laut Seram Provinsi Maluku; dan sebelah Timur dengan daratan Papua Barat, (Prayudha dkk, 2009).

Peta Raja Ampat (Sumber: Disbudpar Raja Ampat, 2014)

Peta Raja Ampat (Sumber: Disbudpar Raja Ampat, 2014)

Kabupaten Raja Ampat terdiri atas 4 Pulau Besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misool, dan 1800 Pulau-Pulau Kecil. Luas wilayahnya 46,108 km2 (87 % – laut), dengan jumlah populasi sekitar 60.000 penduduk. Laut sekitar Kepulauan Raja Ampat memiliki keragaman spesies laut terkaya di dunia. Hasil Survey Marine RAP oleh CI tahun 2001 dan Survey Marine REA oleh TNC tahun 2002 menunjukan biodiversity yang tinggi dimana Raja Ampat memiliki sekitar 600 jenis karang termasuk 75% dari semua spesies karang yang dikenal. Memiliki 1427 jenis ikan karang, dan 700 spesies moluska serta jumlah tertinggi untuk spesies udang kipas/barong. Memiliki ikan endemik 15 jenis, paus dan Lumba-lumba 15 jenis, ikan duyung 1 jenis, penyu 5 jenis, berbagai jenis Pari (Manta) dan berbagai jenis Hiu unik seperti Wobbegong dan Kalabia (Hiu berjalan), serta berbagai jenis kuda laut, (Disbudpar, 2014).

Menapaki kawasan Kabupaten Raja Ampat, merupakan anugerah tersendiri yang layak dibayar harganya oleh siapapun yang menyukai keindahan panorama wisata bahari. Raja Ampat memang menjadi primadona wisata bahari dunia saat ini. Mengunjungi lokasi wisata terbaik dunia belum lengkap tanpa melihat keindahan Raja Ampat. Raja Ampat juga merupakan tempat peneluran penyu yang besar, juga merupakan tempat hidup biota-biota besar seperti dugong, manta dan hiu. Perairan Raja Ampat adalah tempat perlintasan 16 jenis paus dan lumba-lumba. Terdapat mangrove dengan area yang luas pada pesisir Raja Ampat.

Burung Cenderawasih

Burung Cenderawasih (Sumber: Disbudpar Raja Ampat, 2014)

Selain wisata bahari, budidaya mutiara juga menjadi andalan kabupaten Raja Ampat. Di salah satu kawasan Konservasi Perairan Daerah Misool, dengan luas: 343.200 Ha yang saat ini dikelola oleh Kabupaten Raja Ampat, diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya ikan dan dimanfaatkan untuk tujuan wisata bahari. Di perairan ini juga terdapat aktivitas budidaya mutiara nan canggih yang telah memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat kampung di sekitar kawasan konservasi. Selain wisata bahari juga terdapat wisata darat di Raja Ampat. Terdapat Wisata Burung (watching bird) dengan berbagai jenis burung endemik yang menawan seperti Cenderawasih Merah, Cenderawasih Wilson, Kakatua, Nuri, Maleo, dan Kasuari, (Disbudpar, 2014).

Gua Jaman Purba

Gua Jaman Purba (Sumber: Disbudpar Raja Ampat, 2014)

Di Kabupaten Raja Ampat juga terdapat destinasi wisata sejarah dan budaya. Raja Ampat memiliki banyak kekayaan sejarah dan budaya di antaranya wisata sejarah peninggalan perang Dunia II, gambar tangan pada relief gua-gua jaman purba. Terdapat pula manusia perahu (Kajang). Budaya sasi juga dikenal sebagai kearifan lokal dalam mengelola alam wilayah Raja Ampat dan dijadikan sebagai salah satu objek wisata budaya. Selain itu juga terdapat berbagai jenis tari dan lagu daerah. Potensi budaya dan sejarah ini menjadi pelengkap khasanah wisata di Raja Ampat dan menjadi satu kesatuan cerita menarik dan tak terlupakan yang akan dibawa pulang oleh para pengunjung yang datang ke Raja Ampat. Situs sejarah dan wisata budaya itu juga mengundang pengunjung bukan hanya peminat wisata bahari tetapi juga para budayawan dan antropolog. Selain itu juga terdapat wisata hutan berupa jelajah hutan, berkemah, pengamatan flora fauna (cenderawasih merah, kuskus, cenderawasih wilson, maleo, kakatua, nuri, dan beragam anggrek, (Disbudpar, 2014)

 

2.2. Pengelolaan Pariwisata Bahari Raja Ampat

Model Perencanaan memperlihatkan umpan balik dari pengalaman kepada teori, fakta-fakta, tujuan-tujuan dan kontrol yang membawa apa yang kita pelajari dari pengalaman kepada model, kebijakan dan rencana (Ricardson, 2001). Pariwisata bahari yang mengandalkan sumberdaya bahari sebagai daya tarik wisata sudah seharusnya berbasis konservasi. Konservasi yang berarti pemanfaatan yang bertanggungjawab sekaligus perlindungan untuk keberlanjutan sumberdaya. Konservasi sering dikonotasikan dengan perlindungan, cenderung mengarahkan pengelolaan agar sumberdaya terus bisa memberi manfaat kepada manusia dari waktu ke waktu. Konservasi mulai dikenal masyarakat saat ini dengan bagian yang familiarnya yakni sistem zonasi atau pembagian ruang pengelolaan, yang di antaranya berisi zona inti atau no take zone, zona pemanfaatan dan sebagainya. Termasuk dalam bagian konservasi adalah pengelolaan dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan atau tidak merusak. Progress yang terus didorong oleh konservasi adalah bagaimana menemukan formulasi baru pengelolaan yang terus meminimalkan dampak negatif dari upaya pemanfaatan. Sehingga jika konservasi menjadi basis pengelolaan wisata bahari, maka besar harapan sumberdaya wisata baik alam maupun sosial dan budaya akan berkelanjutan sehingga ekonomi masyarakat setempat pun akan berkelanjutan.

Ciri pengelolaan pariwisata bahari berbasis konservasi juga terlihat pada metode penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi ikan para pengunjung. Penangkapan ikan dengan menggunakan pancing lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan penggunaan jaring apalagi dengan jaring bermata kecil. Demikian pula halnya dengan upaya melepaskan biota nontarget (bycatch) yang tertangkap pada alat tangkap nelayan seperti penyu, lumba dan spesies lain yang bukan merupakan target tangkapan. Nelayan berusaha menurunkan tingkat tangkapan ikan-ikan kecil yang nantinya terbuang (discards) juga merupakan upaya konservasi sumberdaya. Nelayan tidak membuang alat tangkap yang rusak ke perairan karena akan menjadi ghost fishing (alat tangkap hantu) juga adalah kapasitas konservasi yang harus diterapkan nelayan.

Ciri pengelolaan pariwisata bahari berbasis konservasi di pesisir juga ditunjukkan dengan pencehagan penebangan mangrove untuk berbagai alasan, bahkan sebaliknya menanam anakan mangrove untuk penghijauan dan penguatan struktur pantai. Selain itu menghidupkan kearifan lokal berupa sasi juga menjadi bagian pengelolaan berbasis konservasi. Pada tahap tertentu di beberapa daerah, mangrove dan kearifan lokal manjadi salah satu aset atau spot wisata yang dijadikan destinasi oleh pengunjung. Pemasangan papan informasi tentang pelestarian lingkungan jga menjadi bagian penting upaya konservasi, termasuk di antaranya penyediaan tempat sampah dan larangan membuang sampah sembarangan.

Berbagai konsep konservasi tersebut telah diterapkan di Raja Ampat dalam pengelolaan wisata bahari yang telah terkenal di dunia. Penerapan konsep tersebut juga dalam rangka mengantisipasi dampak akibat banyaknya pengunjung yang menyebabkan besarnya tekanan terhadap sumberdaya yang ada di sana. Seiring dengan itu masyarakat Raja Ampat juga terus teredukasi dengan konsep pelestarian sumberdaya tersebut sehingga dalam waktu yang lama konservasi benar-benar tertanam di dalam benak masyarakat dari generasi ke generasi. Evaluasi konsep pengelolaan juga terus dilakukan oleh pengelola, agar senantiasa selaras dengan arah pengelolaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat yang ditujukan untuk mencapai 3 tujuan utama yani kesejahteraan masyarakat (menjamin ketahanan pangan) mendukung pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan wisata bahari dan perlindungan biodiversity,  (Disbudpar, 2014).

Keindahan Raja Ampat tentu tidak hanya untuk dinikmati saat ini saja, tetapi juga harus dipikirkan bagaimana keberlanjutannya bagi generasi mendatang. “Potensi kawasan konservasi Raja Ampat tersebut masih sangat besar. Oleh sebab itu untuk menjaganya, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu mengawinkan antara pariwisata, keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, pada saat kunjungan kerja di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua. (Sabtu 26/04). Sharif menegaskan, konsep tersebut sudah diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP), yang sudah masuk tahap III atau COREMAP III dimulai pada tahun 2013 dan berakhir pada 2017. Pada tahap II, Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang pada kurun waktu tahun 2003 hingga 2011, salah satu lokasinya di Kabupaten Raja Ampat. Melalui program ini, aktivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dilakukan secara kolaboratif berbasis masyarakat, berbagai mata pencaharian alternatif dikembangkan, monitoring kondisi kesehatan ekosistem terumbu karang dilakukan secara berkala, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya secara lestari dan berkelanjutan, (LittleKomhukum, 2013).

Wujud nyata program Coremap banyak dinikmati masyarakat. Dimana kabupaten Raja Ampat meliputi 39 kampung. Di setiap kampung tersebut memiliki suatu Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK) dengan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). LPSTK ini mengelola dana Village Grant untuk pembangunan fisik di kampung, yang besarannya berkisar Rp. 50 juta-Rp 100 juta. Disamping itu terdapat Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengelola dana Seed Fund (dana bergulir) di setiap kampung, yang besarannya berkisar Rp. 50 juta – Rp. 100 juta. Dana ini dimanfaatkan masyarakat untuk menunjang mata pencaharian alternatif masyarakat,  (LittleKomhukum, 2013).

Pondok Informasi Raja Ampat (Sumber: Edelina Folatfindu, 2014)

Selain itu, terdapat beberapa Kelompok Masyarakat (pokmas) di setiap kampung, antara lain Pokmas Konservasi dan Pengawas, Pokmas Usaha dan Produksi dan Pokmas Pemberdayaan Masyarakat. Saat ini, di 39 kampung lokasi COREMAP II Raja Ampat terdapat 137 kelompok masyarakat. Di setiap kampung lokasi COREMAP II didirikan Pondok informasi yang dimanfaatkan sebagai pusat informasi dan kegiatan-kegiatan masyarakat. Di Sekolah-sekolah diajarkan Muatan Lokal Pesisir dan Lautan. Masyarakat diberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, antara lain pelatihan tentang perikanan berkelanjutan, selam dan monitoring kesehatan terumbu karang, sistem pengawasan berbasis masyarakat dan teknik pengambilan data potensi perikanan dan tempat pendaratan ikan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan pesisir dan laut khususnya terumbu karang di Raja Ampat telah ditetapkan Rencana Strategis Terumbu Karang dan Peraturan Daerah Terumbu Karang No. 19 Tahun 2010. Peran masyarakat pada program Coremap sangat besar. Bahkan, di setiap kampung lokasi COREMAP II Raja Ampat ditetapkan Daerah Perlindungan Laut (DPL) yang dikukuhkan dengan Peraturan Kampung. Penetapan ini dilakukan masyarakat kampung setempat untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan terumbu karang dari kegiatan penangkapan ikan dan aktifitas manusia lainnya yang bisa merusak kawasan konservasi. Apalagi, kawasan terumbu karang yang kaya nutrisi menyediakan tempat hidup dan makanan bagi ikan untuk hidup, makan, tumbuh dan berkembang biak, (LittleKomhukum, 2013).

Saat ini DPL di lokasi COREMAP II Raja Ampat mencakup luasan berkisar 2.179,9 Ha. Kondisi Terumbu Karang di DPL mengalami peningkatan 30% dalam kurun waktu 4 tahun. Selain DPL, pemerintah bersama masyarakat dan lembaga internasional lainnya menetapkan beberapa kawasan konservasi di Kabupaten Raja Ampat. Di antaranya, Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat, luas 60.000 ha dan SAP Waigeo sebelah Barat, luas 271.630 Ha. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membentuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kepulauan Ayau Asia, luas 101.400 Ha, KKPD Teluk Mayalibit luas 53.100 Ha, KKPD Selat Dampier luas 303.200 Ha, KKPD Kepulauan Kofiau dan Boo luas 170.000 Ha serta KKPD Misool seluas 343.200 Ha, (Disbudpar, 2014).

Pola ini merupakan bukti bahwa konservasi tidak hanya perlindungan semata, namun upaya pemanfaatannya dapat menyejahterakan masyarakat. Kawasan konservasi yang dikelola pusat tidak kalah menarik yaitu SAP Waigeo Sebelah Barat. Kawasan ini merupakan konservasi perairan seluas 271.630 Ha yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan melalui nomor Kep.65/MEN/2009 pada tanggal 3 September 2009. Kawasan konservasi ini merupakan kawasan yang sebelumnya dikelola Kementerian Kehutanan dan kemudian diserahterimakan pengelolaannya ke KKP. Waigeo Sebelah Barat merupakan ikon Raja Ampat yang telah dikenal dunia. Demikian pula kemilau mutiaranya memancar indah dan selalu menjadikan kenangan yang tak terlupakan sebagai penghias keindahan dunia, (LittleKomhukum, 2013).

KJA di Waiwo

Keramba Jaring Apung di Waigeo (Sumber: Agussalim, 2014)

Pengelolaan budidaya ikan dengan konsep keramba jaring apung yang ramah lingkungan yang mulai banyak dilakukan di perairan Raja Ampat diharapkan dapat mendukung keberlanjutan sumberdaya ikan dan dimanfaatkan untuk tujuan wisata bahari. Dengan kemampuan membudidayakan ikan pada keramba jaring apung maka akan mereduksi banyaknya kegiatan penangkapan ikan dengan pengeboman, dan akan meningkatkan stok ikan serta memenuhi kebutuhan konsumsi ikan para pengunjung.

 

2.3. Peran Stakeholder

Pariwisata bahari berbasis konservasi untuk pertumbuhan ekonomi perlu didukung dengan keterpaduan peran berbagai pihak, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM lokal maupun internasional, tokoh masyarakat, masyarakat adat serta para pengusaha/investor. Mereka akan bekerjasama sekaligus meningkatkan komitmen untuk melindungi dan melestarikan sumberdaya yang ada, untuk dikelola secara lestari dan dimanfaatkan secara bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seperti halnya di daerah lain, pembangunan wilayah pesisir dan laut di Raja Ampat juga menghendaki adanya kerjasama dari para pihak atau stakeholders pembangunan di kawasan pesisir dan laut, yaitu pemerintah pusat dan daerah, masyarakat pesisir, pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat. Para pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam di kawasan pesisir dan laut harus menyusun perencanaan pengelolaan terpadu yang dapat mengakomodir segenap kepentingan mereka dengan menggunakan model pendekatan dua arah yaitu pendekatan top down dan bottom up. Pembangunan wilayah pesisir juga menghendaki adanya keterpaduan pendekatan sebab pengelolaan wilayah pesisir dan laut memiliki keunikan wilayah dan beragamnya sumberdaya yang mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut secara terpadu.

Lima alasan yang mendasari pentingnya pengelolaan secara terpadu (Tuwo, 2011) yaitu: Satu, secara empiris, terdapat keterkaitan ekologis baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan peisisir dengan lahan atas dan laut lepas. Dengan demikian perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, misalnya hutan mangrove, cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Demikian pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan misalnya industri, pertanian, dan pemukiman, di lahan atas suatu daerah aliran sungai tidak dilakukan secara arif atau berwawasan lingkungan, maka dampak negatifnya akan merusak tanaman dan fungsi ekologis kawasan pesisir. Dua, dalam satu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari satu jenis sumberdaya alamiah, sumberdaya buatan dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Tiga, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari suatu kelompok masyarakat yang memiliki kepeterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda seperti petani sawah, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga dan sebagainya. Empat, baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur atau single use sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Lima, kawasan pesisir merupakan sumberdaya milik bersama yang dapat digunakan oleh siapa saja dimana setiap pengguna sumberdaya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir rawan terkena masalah pencemaran, over-eksploitasi sumberdaya alam dan konflik pemanfaatan ruang.

Contoh keterpaduan tersebut adalah tindaklanjut dan dukungan upaya pengelolaan kawasan konservasi perairan secara efektif melalui pemanfaatan wisata bahari yang berkelanjutan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai daerah dengan potensi wisata bahari yang besar, maka pemerintah daerah Raja Ampat menempatkan pengembangan pariwisata menjadi prioritas pembangunan dan akan menopang sektor lain. Sehingga penataan ruang untuk pengembangan juga mengacu pada kriteria-kriteria wisata. Disbudpar (2014), menyatakan bahwa prioritas kegiatan wisata di Raja Ampat adalah Wisata Bahari (diving, kayaking, lifeaboard, snorkeling, sport fishing) dan Wisata Darat (jelajah hutan, bird watching, landscape, situs budaya, seni,   kampung wisata).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat (2014) menyebutkan bahwa berdasarkan kekayaan keanekaragaman hayati laut, ada 4 kawasan potensial untuk pengembangan wisata bahari di Raja Ampat  yaitu: Kawasan Kepulauan Wayag Dsk; Kawasan Pulau Gam, Kri, Mansuar Wai (Wilayah Selat Dampier); Kawasan Pulau Ketimkerio dsk (Wilayah Misool Selatan); dan Kawasan Pulau Kofiau.

Berdasarkan kekayaan terumbu karang dan keanekaragaman hayati lautnya, teridentifikasi 4 (empat) kawasan yang berpotensi besar untuk pengembangan kegiatan wisata bahari, yaitu: Kawasan pulau Wayag hingga gugusan pulau Kawe di bagian utara Waigeo; Kawasan pulau Gam – pulau Kri, Mansuar dan pulau Wai; Kawasan pulau Ketimkerio – pulau Wagmab dan pulau Walib dibagian selatan Misool; dan Kawasan gugusan pulau Kofiau dibagian timur kepulauan Raja Ampat, (Disbudpar, 2014).

Dalam penataan ruang pesisir dan laut, secara ekonomis dibagi atas spot-spot wisata dan upaya konservasi sekaligus. Zonasi tersebut lalu dibagi dalam tiga zona yaitu Zona Intensif di sekitar Ibukota Waisai, Zona Semi Intensif di Perairan Selat Dampier, Pulau Gam, dan sebagian Waigeo Barat, serta Zona Ekstensif di Perairan Misool Timur Selatan, Kofiau, dan sekitar Pulau Wayag.

  1. Pengembangan Pariwisata di Zona Intensif
    • Pembangunan sarana pariwisata diarahkan untuk dapat menerima kunjungan   wisatawan dalam skala lebih besar dengan berbagai aktivitas wisata.
    • Pembangunan sarana yang bersifat permanen, seperti dermaga, hotel, restoran, sarana rekreasi pantai dan daratan, sarana hiburan, sarana olah raga dan area atraksi budaya
    • Usaha pariwisata lainnya dapat dikembangkan pada zona ini.
  2. Pengembangan Pariwisata di Zona Semi Intensif
    • Pembangunan sarana pariwisata diarahkan untuk menerima kunjungan wisatawan dalam skala lebih kecil
    • Aktivitas wisata terbatas dan bersifat spesifik, seperti pengamatan satwa liar (burung cenderawasih), jelajah hutan, menyelam, snorkeling, dan kayaking.
    • Pembangunan akomodasi yang diperbolehkan seperti tipe resort, dengan jumlah kamar terbatas dan pengembangan homestay (di kampung Wisata)
  3. Arah Pengembangan Pariwisata di Zona Ekstensif
  4. Arah Pengembangan Pariwisata di Zona Ekstensif
    • Kegiatan diarahkan khusus untuk kegiatan wisata dan penelitian
    • Kegiatan wisata yang dapat diselenggarakan di zona ini seperti menyelam, snorkeling, kayaking, dan sebagainya.
    • Kawasan ini diprioritaskan untuk penelitian dan pendidikan

Untuk kebutuhan pengembangan kapasitas dalam membudidayakan ikan maka salah satu stakeholder Raja Ampat yakni Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Ambon yang merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membawahi Raja Ampat, telah melatih masyarakat Raja Ampat untuk membudidayakan ikan pada Keramba Jaring Apung (KJA).

Dalam menjaga daya dukung lingkungan yang menjadi andalan pariwisata Raja Ampat, masyarakat Raja Ampat juga dibekali dengan kapasitas konservasi pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berisi strategi pengelolaan perikanan tangkap dengan pembatasan alat tangkap, pelarangan alat tangkap yang merusak, penetapan kuota tangkap dan sebagainya. Masyarakat juga dilatih memahami fungsi zona-zona perairan dan dilatih membentuk zonasi pada wilayah perairan mereka. Masyarakat Raja Ampat juga dibangun kesadarannya akan pentingnya penegakan aturan baik aturan nasional maupun aturan yang digali dari kearifan lokal daerah mereka.

Masyarakat Raja Ampat juga dilatih mengolah ikan dan rumput laut agar lebih bernilai ekonomis tinggi dengan mengubahnya menjadi abon, nuget, kerupuk, kaki naga, dodol, manisan dan berbagai diversifikasi olahan lainnya. Untuk ikan nonkonsumsi masyarakat juga dilatih membuat kerajinan kulit kerang dari kulit kerang mutiara yang merupakan limbah budidaya kerang mutiara (blue economy) agar menjadi hiasan yang layak jual dan bernilai tinggi, yang akan menjadi cindera mata bagi para pengunjung dan menjadi tambahan pendapatan bagi masyarakat Raja Ampat. Semua upaya itu dilakukan agar masyarakat tidak lagi terpaku pada pola pikir bahwa hanya dengan penangkapan sumber keuangan satu-satunya bagi mereka. Sehingga hal ini akan mencegah masyarakat melakukan eksploitasi sumberdaya alam secara besar-besaran bahkan cenderung destruktif. Semua upaya itu dilakukan dalam rangka menjaga keberlanjutan Raja Ampat baik dari segi ekologi, sosial budaya dan menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat, dengan menjadikan pariwisata sebagai ujung tombaknya.

 

2.4. Pengelolaan Tarif Masuk dan Sumber Pendapatan Masyarakat Lainnya

Model pengelolaan yang telah diterapkan di Raja Ampat adalah adanya entrance fee atau tarif masuk. Dalam perkembangannya, pengelolaan dengan tarif masuk juga mengalami revisi sesuai tuntutan kondisi yang terjadi. Tarif masuk di Raja Ampat telah ditetapkan sejak tahun 2004 oleh Bupati melalui Peraturan Bupati (Perbup) No.53 tahun 2004 tentang Pajak Orang Asing dimana setiap turis dikenakan tarif Rp.200.000,-/orang. Pembagian hasil tarif masuk untuk pengelolaan daerah Rp.100.000,- untuk PAD; Rp.25.000,- untuk leges; Rp.40.000,- untuk pengawasan dan Rp. 35.000,- untuk kampung, (Disbudpar, 2014).

Kapal cepat Raja Ampat - Sorong

Kapal Cepat Raja Ampat – Sorong (Sumber: Agussalim, 2014)

Timbul masalah di tahun-tahun awal penerapan tarif masuk karena pembagian ke masyarakat tidak jelas sehingga masyarakat tidak puas dan menimbulkan terjadinya pungli ke kapal-kapal wisata. Wisatawan diharuskan melapor ke kampung-kampung. Hal tersebut juga disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Maka pada tahun 2006 Dinas Pariwisata bersama CI dan TNC melakukan revisi terhadap kebijakan tarif masuk, serta melakukan sosialisasi ke kampung tujuan wisata dan sosialisasi aturan ke liveaboard/kapal wisata dan resort. Selain itu Disbudpar melakukan training untuk kapasiti building tenaga pengelola dan training untuk kapal wisata. Survey willingness to pay (kerelaan membayar) terhadap para wisatawan juga dilakukan, (CI, 2014).

Hasil revisi terhadap Perbup Tahun 2004 menghasilkan Perbup No. 63 tentang tarif masuk untuk pariwisata (250.000,-/orang untuk turis lokal dan 500.000,-/orang untuk turis internasional) per tahun, Perbup No.64 tentang non retribusi dan No.65 tentang Pembentukan Tim Pengelola. Sejak tahun 2011 berlaku pembatasan jumlah kapal pengunjung yakni maksimal 40 ijin untuk kapal yang rutin dan maksimal 10 ijin untuk kapal yang sekali kunjung. Perbup No.4 tahun 2011 juga menetapkan aturan melarang kegiatan banana boat, jet ski, para sailing kecuali di Waisai (ibu kota kabupaten); Memacing hanya boleh dilokasi tertentu dan dengan ijin dari kampung; Konstruksi bangungan tidak boleh bangunan beton, harus ramah lingkungan, (CI, 2014).

Pengelolaan tarif masuk menggunakan mekanisme satu pintu sehingga wisatawan hanya membayar tariff satu kali saja. Hasilnya kemudian dikelola bersama oleh segenap stake holder dengan ketentuan 30% untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan 70% dikelola oleh sebuah badan (perwakilan berbagai komponen masyarakat sehingga tidak terjadi konflik) yang peruntukannya untuk masyarakat dan konservasi, (CI, 2014).

Selain tarif masuk, pemilik resort juga memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Raja Ampat dengan menyumbangkan 10% dari keuntungan resortnya untuk konservasi di Raja Ampat. Selain itu resort yang terdapat di Raja Ampat juga mempekerjakan masyarakat lokal dengan gaji di atas upah minimum. Pada beberapa kampung diperoleh keterangan bahwa pemilik resort di Raja Ampat juga menanggung kebutuhan BBM masyarakat baik untuk penerangan maupun untuk operasi penangkapan ikan dan transportasi laut.

Disbudpar (2014), menyebutkan bahwa aktivitas utama dari pariwisata bahari di Raja Ampat adalah menyelam. Selain selam, hal yang bisa dilakukan pengunjung adalah berenang, snorkeling, kayaking (bersampan), berjemur, mancing, memberi makan ikan (di Resort Waiwo), menyaksikan hiu paus dan berlayar. Sumber-sumber pendapatan masyarakat yang bisa digali dari kegiatan selam dan kegiatan lainnya di antaranya membangun dive centre yang memberi layanan penyewaan alat, pemandu dan instruktur yang memenuhi standar. Selain itu pengunjung sudah pasti membutuhkan sarana transportasi yang baik  berupa speed boat atau liveaboard/ kapal ke lokasi wisataPengunjung juga membutuhkan media interpretasi dengan info yang lengkap tentang site, arus, ombak, musim, lisensi, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di lokasi, maupun waktu yang baik untuk aktivitas tersebut. Pengunjung juga sudah pasti membutuhkan fasilitas rekreasi berupa cottage, restoran, toko cinderamata, marina, kolam, tempat bilas, toilet, klinik kesehatan, security, serta aksesibilitas yang baik. Semua itu juga menjadi sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat Raja Ampat.

Semua hal yang dibutuhkan oleh wisatawan hampir telah disediakan oleh pengelola wisata Raja Ampat. Selain menyiapkan sarana dan prasarana wisata, pemerintah bersama stakeholder juga melakukan peningkatan kapasitas  agar masyarakat menjadi pelaku utama dari pengelolaan tersebut. Model pengelolaan yang dilakukan tersebut dalam rangka memajukan perekonomian masyarakat Raja Ampat dengan menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, dan upaya penyelamatan sumberdaya yang ada dengan penerapan konsep konservasi dan peningkatan kapasitas masyarakat.

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1. Kesimpulan

Raja Ampat merupakan kawasan wisata bahari yang punya potensi yang sangat besar dan telah menjadi tujuan wisata dunia. Dalam perkembangannya pengelolaan ekonomi dan kawasan di daerah ini dititikberatkan pada pengembangan pariwisata berbasis konservasi, terbukti dengan penetapan zonasi-zonasi dalam penataan ruang wilayah pesisir dan lautnya. Pemda bersama stakeholder juga terus melakukan pengembangan kapasitas masyarakat untuk sumber ekonomi alternatif melalui kapasitas pengelolaan budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan baik konsumsi maupun non konsumsi serta kemampuan mengelola jasa-jasa lingkungan di spot-spot wisata, dalam kerangka konsep konservasi. Penerapan sistem tarif masuk yang diarahkan untuk pembangunan konservasi, dan pengelolaan berbagai sumber pendapatan masyarakat dalam paket wisata bahari secara signifikan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, dan pembangunan Kabupaten Raja Ampat secara umum.

Kabupaten Raja Ampat tidak hanya mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, tetapi juga pemerintah pusat dan internasional. Di tingkat daerah telah terbentuk beberapa regulasi pengelolaan kawasan, di tingkat nasional Raja Ampat banyak mendapat program pembangunan di antaranya oleh KKP melalui program Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap) yang saat ini telah memasuki tahap III (2013-2017). Kabupaten Raja Ampat saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Di tingkat internasional Raja Ampat termasuk dalam bagian The Coral Triangle (CTI), serta mendapat perhatian berbagai lembaga internasional seperti Conservation International (CI), World Wide Foundation (WWF) The Nature Conservancy (TNC), Starling Resources dan NGO/LSM lainnya. Raja Ampat juga mendapat perhatian dari BPPP Ambon dalam pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan-pelatihan buat masyarakat meliputi pelatihan budidaya ikan di karamba jaring apung (KJA), diversifikasi pengolahan ikan, kerajinan kulit kerang mutiara, konservasi perikanan berkelanjutan, serta permesinan perikanan.

Semua wujud perhatian tersebut baik yang berbentuk regulasi maupun pendampingan masyarakat Raja Ampat, semuanya bersinergi menciptakan iklim yang sangat kondusif untuk pengelolaan pembangunan pesisir dan laut yang berkelanjutan, yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam jangka waktu yang panjang. Tak heran jika Raja Ampat kemudian dianggap layak menjadi contoh pengelolaan sustainable tourism di Indonesia karena Raja Ampat telah secara dini diproteksi dengan berbagai regulasi yang mengedepankan prinsip konservasi untuk kesejahteraan ekonomi dalam pengelolaan wisata bahari.

 

3.2. Saran

Distribusi peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur harus merata di semua daerah di Raja Ampat, agar pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menyeluruh dapat terus dipertahankan. Selain itu pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara efisien melalui kreativitas dan inovasi teknologi dan menjadikan prinsip konservasi sebagai screen untuk setiap konsep dan regulasi yang akan diterapkan di Raja Ampat. Sinergitas stakeholder juga harus terus dievaluasi dan diperbaharui agar senantiasa simultan mengawal dan mendorong pertumbuhan pembangunan Raja Ampat.

 

*) Agussalim (penulis) adalah PNS (trainer) di Balai Diklat Perikanan (BPPP) Ambon UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan yang wilayah kerjanya meliputi Papua, Papau Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Konsern pada Konservasi Perairan dan Pariwisata Bahari Berkelanjutan.

 

Referensi:

Agussalim. 2014. Foto Praktek Lapang Program Studi Ilmu Kelautan di Waigeo Raja Ampat, tahun 2014. PPS Unpatti, Ambon.

Ambo Tuwo. 2011. Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Brilian Internasional, Surabaya.

Bayu Prayudha, dkk. 2009. Monitoring Terumbu Karang Raja Ampat (Pulau-Pulau Batangpele). COREMAP II-LIPI, Jakarta.

CI. 2014. Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan dan Pariwisata Bahari Raja Ampat. Conservation International, Raja Ampat.

Disbudpar. 2014. Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Raja Ampat. Bahan Presentase Kadis Budpar Kabupaten Raja Ampat di Waiwo Resort Februari 2014. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

Edelina Folatfindu. 2014. Foto Praktek Lapang Program Studi Ilmu Kelautan di Waigeo Raja Ampat, tahun 2014. PPS Unpatti, Ambon.

LittleKomhukum. 2013. Raja Ampat, Padukan Konservasi, Pariwisata dan Ekonomi. octaviack.blogspot.co.id

Ricardson, 2001. Prinsip Pengelolaan Ekonomi Regional. Anonim, 2013 (Bahan Kuliah Program Studi Ilmu Kelautan Program Pascasarjana Unpatti), Ambon.

 

Tujuh Kategori Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Ditulis Oleh : Agussalim, S.Pi*)

 I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kawasan konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Pengelolaan kawasan perairan dengan cara konservasi merupakan bentuk kearifan dalam pengelolaan. Kearifan dalam mengelola alam sesungguhnya sudah menjadi ciri dari bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai kearifan lokal di berbagai daerah di tanah air yang merupakan peninggalan beberapa lapis generasi terdahulu yang masih lestari hingga saat ini. Di antaranya kita mengenal sasi di Maluku dan Papua, Panglima Laot di Aceh, lubuk larangan di Sumatera, kelong di Batam, mane’e di Sulawesi Utara, awig-awig di Lombok, dan bahkan terdapat berbagai kearifan lokal yang berlaku dalam cakupan wilayah yang kecil di berbagai wilayah di Nusantara. Hal itu berarti konservasi sebagai sebuah kearifan dalam pengelolaan bukanlah hal yang baru, tetapi merupakan wajah kearifan masyarakat dalam konteks modern yang dibingkai dalam aturan hukum negara.

Indonesia mencanangkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sampai saat ini tercatat sudah sekitar 15 juta Ha kawasan konservasi dan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya luas wilayah kawasan konservasi perairan secara keseluruhan, pemahaman tentang pengelolaan kawasan konservasi yang ideal juga semakin berkembang. Hingga saat ini dikenal adanya beberap kategori yang menandai ideal tidaknya suatu kawasan konservasi baik nasional, atau daerah.

Terdapat tujuh kategori ideal kawasan konservasi perairan yakni perencanaan dan disain kawasan, pelibatan stakeholder, keatuhan dan penegakan hukum, kepatuhan dan penegakan hukum, monitoring dan evaluasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan, operasional lapangan, serta manajemen administrasi dan keuangan. Mengetahui kategori tersebut membantu pengelola untuk mengidentifikasi kondisi yang terdapat pada KKP tentang apa yang kurang atau perlu dibenahi dan dikembangkan.

 

b. Tujuan

Tulisan ini ditujukan untuk menjadi bahan informasi dan perbandingan dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan untuk menjadi rule dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan termasuk rencana pencadangan suatu kawasan untuk dibentuk menjadi KKP.

 

 II.  TUJUH KATEGORI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Mengelola sebuah kawasan konservasi  merupakan sebuah proses panjang untuk sampai pada tujuan besar pengelolaan. Berbagai kawasan konservasi di tanah air mengalami proses panjang untuk sampai pada pencapaian tujuan-tujuan pembentukan dan pengelolaannya. Dimulai dari perencanaan untuk dicadangkan, lalu pencadangan dan memperoleh legalitas dan pengakuan, kemudian pengelolaan sumberdaya secara minimu, lalu meningkat menjadi pengelolaan sumberdaya secara optimum, sampai kepada level tinggal landas dimana KKP sudah memperoleh berbagai bonus dari pengelolaan. Proses-proses tersebut membutuhkan waktu yang bisa sampai berpuluh tahun. Untuk memudahkan proses pengelolaan suatu kawasan maka penting untuk diketahui tentang kategori-kategori pengelolaan KKP yang ideal ada dalam pengelolaan suatu kawasan konservasi.

 1. Perencanaan dan desain Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

Suatu wilayah yang akan dijadikan kawasan konservasi penting memiliki rencana kawasan dan desain kawasan. Perencanaan kawasan akan sangat menentukan keberhasilan pengelolaan KKP. Di dalam perencanaan terdapat desain KKP yang akan dibentuk dan dikelola. Karakteristik setiap wilayah perairan cenderung berbeda dengan wilayah perairan lainnya, hal ini mempengaruhi perencanaan kawasan.

Contoh Zonasi KaimanaPerencanaan dan desain KKP akan menggambarkan visi yang akan dicapai dari pegelolaan KKP tersebut. Misalnya suatu kawasan direncanakan untuk menjadi wisata bahari untuk kesejahteraan masyarakat maka desainnya akan banyak menggarisbawahi hal-hal yang berhubungan dengan wisata bahari. Demikian pula halnya KKP yang direncanakan untuk menjaga stok biodiversity akan memiliki desain yang menitikberatkn pada penjagaan stok sumberdaya. Desain kawasan juga akan mengcover seluruh spot yang memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengelolaan.

Perencanaan dan desain KKP idealnya lahir melalui pembicaraan bersama antara seluruh masyarakat atau perwakilan masyarakat dengan segenap stakeholder yang ada dalam kawasan. Karena terdapat sangat banyak kepentingan di dalam suatu kawasan. Dengan demikian, desain yang lahir merupakan harmonisasi berbagai kepentingan stakeholder untuk pencapaian tujuan keuntungan bersama baik secara jangkan pendek maupun jangka panjang. Hal ini juga menghindari munculnya masalah didalam pengelolaan nantinya.

Suatu rancangan zonasi perairan adalah wujud perencanaan dan desain kawasan konservasi perairan. Zonasi yang baik merupakan upaya penataan ruang di wilayah pesisir dan perairan untuk kepentingan konservasi sumberdaya dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat dan para stakeholder. Tujuan zonasi akan bisa tercapai jika perencanaan dan desainnya baik dan benar. Dari rencana zonasi, akan memuat berbagai hal pengelolaan terutama batas-batas wilayah perairan dan segala aturan yang terkait didalamnya. Pencapaian tujuan zonasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai hal di dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti kepatuhan terhadap aturan, monitoring dan evaluasi, serta aspek pendanaan dan administrasi. Dan satu hal penting yang tidak bisa dilupakan adalah aspek ekonomi berkelanjutan dari masyarakat di dalam kawasan. Hal-hal tersebut akan dibahas kemudian.

Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan dalam rangka perencaaan dan desain KKP adalah apakah KKP itu penting bagi masyarakat setempat atau tidak. Pertanyaan itu sebaiknya diajukan pada saat lokakarya atau berkumpul dengan masyarakat. Jika jawabannya tidak penting, maka kemungkinan masyarakat membutuhkan sosialisasi yang baik dari stakeholder tentang pentingnya KKP bagi mereka. Setelah masyarakat merasakan bahwa KKP adalah kebutuhan yang penting bagi mereka maka mayarakat itupun dengan mudah bisa diajak untuk merumuskan perencanaan dan desain KKP mereka. Masyarakat adalah elemen yang paling mengenal karakter wilayah mereka dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Karena masyarakatlah yang dalam kurun waktu lama bahkan turun temurun telah bergaul dengan kawasan tersebut berikut berbagai sumberdaya yang ada di dalamnya. Masyarakat juga mengenal dengan baik batas-batas wilayah serta karakter yang terdapat di setiap wilayah tersebut. Oleh karena itu sangat penting membaca kebutuhan masyarakat sebelum membuat perencanaan dan desain KKP. Dengan bersama masyarakat maka rencana pengelolaan akan lebih realistis tercapai karena mereka merupakan salah satu aktor penentu tercapainya tujuan pengelolaan tersebut.

 

2. Pelibatan Stakeholder

Stakeholder atau para pihak merupakan segenap elemen yang punya kepentingan terhadap sesuatu baik dalam hubungannya dengan ruang ataupun waktu. Stakeholder dalam suatu kawasan atau wilayah perairan termasuk di dalamnya masyarakat pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasara skala kecil), pelaku usaha perikanan maupun masyarakat tani/kebun di pesisir dan pariwisata. Stakeholder juga termasuk pemerintah pusat dan daerah dengan berbagai jenis institusinya seperti kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda), perindustrian perdagangan dan koperasi, serta perhubungan. Stakeholder juga mencakup berbagai lembaga non pemerintah atau LSM (Non government organization) terutama yang membidangi tentang pengelolaan kawasan konservasi perairan. Stakeholder juga mencakup lembaga-lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang terdapat di dalam kawasan atau memiliki keterkaitan dengan kawasan tersebut, serta lembaga-lembaga masyarakat seperti lembaga adat dan sejenisnya yang turut memiliki andil dalam mempengaruhi perilaku dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan.

menggali kebutuhan masyarakatTerdapat berbagai LSM atau NGO yang bergerak dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Ada yang wilayah kerjanya lokal dan ada pula yang sampai di tingkat internasional. NGO ini banyak melakukan pengkajian dan pendampingan ke masyarakat secara intens dalam membangun kawasan mereka. Sebagian NGO berkantor atau memiliki pos-pos di masyarakat sehingga familiar bagi masyarakat. Ada pula yang secara tidak langsung memback-up masyarakat tanpa masyarakat ketahui. Selain dengan masyarakat terdapat pula NGO yang membangun kapasitas aparat atau pengelola kawasan itu sendiri seperti Starling Resources yang berkantor di Bali. Bagi penggiat kawasan konservasi perairan tentu familiar dengan NGO seperti CI (Conservation International), WWF (World Wide Foundation), CTC (Coral Triangle Center), TNC (The Nature Conservancy), RARE, Terangi (Terumbu Karang Indonesia) dan berbagai NGO lainnya. Bahkan saat ini NGO konservasi tergabung dalam MPAG atau Marine Protected Area Governance.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, mulai dari proses pencadangan dan perencanaan serta pembuatan desainnya harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di tempat itu. Biasanya kegiatan kumpul bersama dalam lokakarya dan sejenisnya difasilitasi oleh NGO/LSM bekerjasama dengan lembaga pemerintah tertentu dan mengundang berbagai stakeholder terkait. Keterlibatan stakeholder akan mematangkan proses perencanaan dan mengeliminir kemungkinan masalah dan konflik yang bisa muncul kemudian.

Pelibatan stakeholder juga akan mengefektifkan pengelolaan serta mengefisienkan anggaran. Dalam pertemuan-pertemuan bersama antara stakeholder akan memunculkan keinginan mengsinkronisasikan berbagai program dari para pihak baik program kerja lembaga pemerintah, NGO atau program masyarakat. Sebaliknya jika proses perencanaan dan pengelolaan tidak melibatkan stakeholder maka capaian pengelolaan juga tidak akan maksimal bahkan berpeluang menemui hambatan yang akan menggagalkan pencapaian tujuan pengelolaan kawasan itu sendiri. Tanpa pelibatan stakeholder maka pengelolaan akan menjadi parsial dan berjalan lambat serta tidak maksimal.

Apa langkah yang tepat agar semua stakeholder mau dan bisa terlibat dalam pengelolaan kawasan konservasi? Pertama yang harus dilakukan oleh pihak yang menggagas pencadangan kawasan adalah mengidentifikasi dengan detail stakeholder yang ada. Termasuk didalam bagian ini adalah mengidentifikasi kepentingan setiap stakeholder dan peluang keterlibatan mereka dalam pengelolaan kawasan. Tujuan identifikasi tersebut adalah agar kehadiran mereka tidak sekedar menjadi pelengkap tetapi semua memiliki peran penting dan mereka merasa dibutuhkan untuk kesuksesan pengelolaan kawasan konservasi. Selanjutnya mengundang mereka pada pertemuan perdana dengan agenda yang sudah dibatasi agar pertemuan tersebut efektif dan tidak membosankan bagi stakeholder. Hal pertama yang penting dilakukan pada pertemuan perdana adalah penyampaian pentingnya kawasan konservasi perikanan serta pentingnya motivasi dan visi bersama untuk pencapaian tujuan pengelolaan. Langkah ketiga adalah pelibatan setiap stakeholder dalam action plan yang disusun bersama oleh seluruh stakeholder.

Ada hal yang sering dilupakan dalam pembicaraan tentang stakeholder pengelolaan kawasan konservasi yakni kaum wanita dan ibu-ibu nelayan. Peran wanita nelayan sering dianggap sudah terwakili secara penuh oleh para nelayan (suami) mereka. Padahal sesungguhnya sudut pandang mereka bisa saja berbeda, termasuk apa yang dominan mereka alami dan rasakan berbeda dengan dunia suami mereka. Mereka memiliki pemikiran dan harapan sendiri tentang keluarga dan anak-anak mereka serta kehidupan ekonomi rumah tangga mereka. Kaum wanita nelayan juga memiliki ide tentang ekonomi kreatif yang bisa mereka kembangkan untuk membantu suaminya menghidupi keluarga. Hal-hal itu bisa saja luput dari perhatan ketika wanita nelayan tidak dilibatkan sebagai salah satu dari stakeholder yang punya peranan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

 

3. Kepatuhan dan Penegakan Hukum

Hukum adalah masalah yang cukup krusial di Negara kita saat ini. Kewibawaan hukum sedikit banyak tergerus oleh perilaku sebagian aparat penegak hukum yang mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum itu sendiri. Dalam dunia perikanan kita mengenal hukum batas daerah penangkapan atau zona penangkapan, juga mengenal aturan tentang alat tangkap yang boleh dan tidak boleh digunakan didaerah tertentu, serta hukum tentang spesies yang dilindungi. Tetapi faktanya banyak sekali illegal fishing yang terjadi di depan mata masyarakat itu sendiri dan kurangnya upaya penegakan hukum yang serius dari aparat. Hal tersebut secara otomatis menumbuhkan keberanian masyarakat untuk ikut melanggar ketika orang lain disekitarnya berani melakukan pelanggaran dan tidak mendapat sangsi apa-apa. Minimal masyarakat akan apatis dan tidak mau tau dengan kondisi lingkungan ketika berulang-ulang bentuk palanggaran mereka saksikan.

Di dalam masyarakat sesungguhnya sudah terdapat hukum atau aturan yang mereka patuhi secara turun temurun atau yang kita kenal dengan kearifan lokal. Di dalam masyarakat juga biasanya terdapat pranata hukum atau aparat hukum yang disegani dan dipatuhi oleh masyarakat seperti tokoh adat atau tokoh agama. Kehidupan masyarakat berjalan harmonis dengan aturan-aturan tersebut, sampai aturan-aturan tersebut dilanggar oleh masyarakat dari luar yang tidak tahu tentang aturan tersebut atau karena tidak memiliki keterikatan dengan daerah tersebut. Pada konteks ini maka dibutuhkan payung hukum yang lebih besar untuk mengcover wilayah yang lebih luas, serta butuh penguatan dari pemerintah agar aparat penegak hukum dari pemerintah bisa terlibat dalam upaya penegakan hukum tersebut.

Aturan yang berasal dari kampung cenderung efektif untuk dijalankan karena secara pilosofis lahir dari kondisi mereka dan harapan kondisi ideal yang akan mereka capai ketika aturan itu ditegakkan. Namun aturan tersebut harus disoalisasikan bukan hanya secara internal masyarakat dalam kawasan itu sendiri tetapi secara eksternal harus tersosialisasi sehingga dipatuhi oleh masyarakat luar. Untuk mencapai hal tersebut peranan pemerintah dan LSM serta institusi pendidikan akan sangat membantu. Ketika sudah tersosialisasi maka aturan akan lebih mudah ditegakkan dan masyarakat punya acuan untuk penerapannya. Kumpulan aturan-aturan dari kampung-kampung itu akan membentuk sebuah aturan makro pengelolaan kawasan secara luas.

Menurut Anonim (2013) yang dimodifikasi dari Oposa (1996) ada empat prinsip dasar pada penegakan hukum yaitu :

1. Hukum adalah perjanjian pada seperangkat aturan yang tujuannya harus dianggap sebagai keinginan dan didukung oleh individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pada umumnya, hukum bertujuan untuk mempromosikan ‘kebiasaan baik.” Hukum bisa dilaksanakan lebih baik dan lebih efektif jika individu memahami dan menghargai alasan adanya hukum.

2. Pemasaran dan pendidikan tentang hukum pesisir. ‘Menjual hukum’ sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Orang-orang akan jauh lebih mematuhi aturan jika mereka (a) menyadari bahwa aturan itu ada, (b) mampu memahami, dan setuju dengan, alasan yang mendasari aturan, dan (c) menyadari bahwa akan ada konsekuensi jika mereka melanggar aturan itu. Orang harus disadarkan mengapa hukum tersebut ada, serta konsekuensi dari tindakan merekajika mereka melanggarnya.

3. Hukuman yang tepat harus dilaksanakan untuk mencegah perilaku ilegal. Penuntutan terhadap pelanggar yang terbukti secara hukum adalah penting. Proses penuntutan peradilan berfungsi sebagai alat untuk mengubah perilaku.

4. Faktor sosial budaya harus dipertimbangkan dalampelaksanaan hukum. Atribut budaya khusus, seperti yang kadang-kadang bersifat sangat pribadi tentang hubungan antara penegak dan pelanggar, dan faktor-faktor seperti “kehilangan muka” dan menghindar dari penghinaan publik, harus dipahami dan dimasukkan ke dalam rancangan pendekatan penegakan

Keberadaan aturan serta kepatuhan terhadap aturan tersebut akan mendukung pengelolaan kawasan konservasi perairan berjalan dengan baik. Semua perencanaan dan desain pengelolaan kawasan hanya akan berjalan efektif jika ada kepatuhan terhadap hukum. Sumberdaya alam sangat rentan terhadap degradasi oleh eksploitasi, apalagi dengan motivasi masyarakat untuk alasan ekonomi dan bertahan hidup. Dengan adanya aturan yang ditegakkan maka akan meminimalisir pelanggaran dan meminimalisir tingkat kerusakan sumberdaya.

 

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah maintenance dari program pengelolaan kawasan konservasi perairan. Monitoring atau pemantauan adalah kegiatan melihat proses pengelolaan kawasan dan menyesuaikannya dengan pencapaian tujuan pengelolaan berkelanjutan. Dari hasil pemantauan akan diketahui ada tidaknya perubahan yang terjadi pada sumberdaya berdasarkan rentang waktu periode pemantauan dan seberapa besar perubahan yang terjadi jika ada.

Monitoring dan evaluasiMonitoring dan evaluasi membutuhkan kapasitas yang memadai dari pemantau. Kapasitas pemantauan dan evaluasi adalah kemampuan membaca kondisi sumberdaya yang dikelola dan perubahan yang terjadi. Hal ini membutuhkan skill pemantauan atas tiga aspek utama pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, yang menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2010 tiga aspek tersebut yakni aspek tata kelola, aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek biofisik. Tata kelola di antaranya meliputi peningkatan SDM, kelembagaan dan administrasi, aturan, infrastruktur, kemitraan, jejaring dan pendanaan, serta monitoring dan evaluasi. Aspek sosial ekonomi dan budaya meliputi pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat dan budaya serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan aspek biofisik meliputi perlindungan serta rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan, penilitian dan pengembangan, pariwisata alam dan jasa lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi.

Ketiga aspek tersebut merupakan hal yang sangat kompleks, sehingga pekerjaan monitoring dan evaluasi harus dikerjakan bersama oleh stakeholder. Khusus untuk pemantauan biofisik juga dibutuhkan keterampilan membaca kondisi biofisik dengan memahami kriteria baku kondisi sumberdaya seperti yang tertuang dalam beberapa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang kriteria baku kerusakan mangrove, karang, padang lamun dan baku mutu air laut.

Selain pengetahuan tentang cara pengambilan data di lapangan, monitoring dan evaluasi juga membutuhkan pengetahuan tentang tata cara mengelola data (input, analisis dan interprestasi). Selanjutnya tim monitoring dan evaluasi juga harus punya pengetahuan tentang cara penulisan laporan dan mengkomunikasikan hasil monitoring dan evaluasi tersebut kepada stakeholder terkait. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan tentang pola pengelolaan apakah perlu perubahan atau tidak.

Monitoring dan evaluasi akan menjadi perangkat yang mengingatkan pengelola tentang kondisi baik atau buruk yang terjadi. Kondisi seperti ambang batas perubahan yang ditoleransi atau LAC (limit of acceptable change) atau standar perubahan yang ditetapkan atas sumberdaya, hanya bisa diketahui melalui kegiatan monitoring (Agussalim dalam www.bp3ambon-kkp.org, 2014). Perbaikan dan percepatan pengelolaan juga bisa diperoleh dari informasi hasil monitoring dan evaluasi.

 

5. Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Suatu kawasan konservasi perairan sebagai wilayah yang berada pada pesisir dan laut pada umumnya memiliki potensi sumber ekonomi berkelanjutan. Pesisir dan laut secara umum memiliki potensi perikanan, pariwisata bahari dan jasa. Potensi tersebut jika dikelola dengan baik akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan bagi masyarakat kawasan konservasi.

1. Budidaya Ikan dan Rumput Laut

Rumput Laut di KaimanaPotensi perikanan yang baik untuk dikembangkan menjadi aktivitas ekonomi berkelanjutan di antaranya budidaya ikan dan rumput laut. Ikan yang bisa dibudidayakan banyak jenisnya tergantung karakteristik wilayahnya serta nilai ekonomis jenis tersebut, misalnya kerapu, bobara/kuwe, dan jenis ikan lainnya termasuk udang, dan kepiting. Dari hasil budidaya perikanan masyarakat akan memiliki pendapatan yang baik dan berkelanjutan. Pengetahuan tentang budidaya ikan akan menjadi alternative yang sangat baik bagi masyarakat nelayan yang selama ini hanya bisa melakukan aktivitas penangkapan ikan.

2. Pengolahan Hasil Perikanan

Pengolahan hasil perikanan menjadi berbagai jenis olahan juga menjadi alternatif kegiatan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat kawasan konservasi perairan. Ikan hasil tangkapan nelayan bisa diolah oleh ibu dan wanita nelayan menjadi berbagai jenis olahan seperti abon, nugget, bakso, otak-otak, kerupuk, sosis, serta berbagai diversifikasi olahan ikan lainnya. Termasuk didalam berbagai jenis olahan tersebut adalah olahan rumput laut menjadi dodol, permen, manisan, selai, cendol, bahkan sabun, yogurt, saos, nata, biscuit dan sebagainya yang semuanya berbahan dasar rumput laut.

3. Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

Wilayah pesisir tidak hanya menyediakan produk perikanan dan laut, tetapi dipesisir juga terdapat pertanian dan perkebunan. Sebagian masyarakat di kawasan konservasi biasanya tetap mempertahankan ketergantungan sumber pendapatan mereka pada aktivitas bertani atau berkebun. Sebagian lagi menjadikan aktivitas pertanian sebagai alternative atau sambilan ketika sedang tidak melaut. Berbagai jenis hasil pertanian menjadi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat baik didalam kawasan konservasi maupun masyarakat secara luas. Produk pertanian terseut selain dijual utuh atau mentah juga potensial diolah menjadi berbagai jenis olahan yang bisa menjadi sumber pendapatan berkelanjutan bagi masyarakat. Contohnya di Kaimana masyarakat mengolah buah merah menjadi minyak buah merah yang memilikki banyak khasit untuk kesehatan. Meskipun harganya mahal tetapi buah merah diminati pengunjung Kaimana karena minyak tersebut sulit ditemukan di daerah lain. Terdapat juga sirup dari mangrove, serta berbagai jenis madu berkualitas tinggi seperti yang banyak dijual di Wakatobi. Masih banyak contoh lain yang bisa dimunculkan sebagai bukti bahwa produk pertanian/perkebunan pesisir kawasan konservasi memiliki potensi ekonomi berkelanjutan.

4. Pariwisata (alam, budaya dan kuliner)

Pariwisata menjadi salah satu komoditas yang berperan strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat kawasan konservasi perairan. Hal itu karena pariwisata selain menjadi salah satu produk yang dijual oleh masyarakat, pariwisata sekaligus menjadi pemasok konsumen (pembeli) bagi produk yang dihasilkan oleh masyarakat seperti ikan hasil tangkapan nelayan atau hasil olahan masyarakat baik olahan ikan, rumput laut, maupun olahan hasil pertanian/perkebunan. Produk pariwisata itu sendiri terbagi dalam berbagai jenis yakni wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner khas daerah.

Wilayah pesisir dan laut di nusantara menyajikan berbagai jenis keindahan alam yang berpotensi mengundang wisatawan. Keindahan alam itu terbentang mulai dari keindahan pantai dan pasir putihnya dengan berbagai flora dan fauna di sekitarnya sampai pada keindahan terumbu karang dengan berbagai jenis ikan warna warni didalamnya. Keragaman budaya di nusantara juga menjadi daya tarik wisata bernilai tinggi dan sebagian besar budaya tersebut berbasis pada budaya bahari sehingga menjadi paket tak terpisahkan dari kegiatan wisata bahari. Berbagai citarasa makanan khas daerah di tanah air juga menjadi potensi wisata, karena sebagian besar pengunjung memiliki keinginan mencoba cita rasa baru yang berasal dari daerah yang baru dikunjunginya, sehingga menjadi pelengkap kegiatan wisata yang dilakukannya.

Berbagai jenis kerajinan souvenir bisa menjadi pelengkap kegiatan wisata yang terdapat di dalam KKP. Souvenir kreasi masyarakat dalam kawasan akan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan menjadi pelengkap perjalanan para pengunjung. Bagian yang tak terlewatkan dari setiap pegunjung adalah cinderamata dari daerah tersebut. Peluang pendapatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Peluang itu dapat dimanfaatkan masyarakat maka perlu pembekalan keterampilan bagi masyarakat.

5. Jasa (transportasi laut, guide, dan bengkel laut)

Ketika suatu kawasan konservasi menawarkan kegiatan pariwisata maka akan tumbuh lagi suatu peluang ekonomi bagi masyarakat yakni jasa. Produk jasa yang bisa dijual masyarakat di kawasan konservasi adalah jasa transportasi. Sebagai wilayah perairan, maka transportasi laut berupa kapal, speed boat, perahu dan sejenisnya memegang peranan kunci untuk berbagai hal terutama untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jasa transportasi tidak harus selalu disiapkan oleh pemerintah. Masyarakat bisa mengambil peluang tersebut dengan menyiapkan jasa angkutan yang akan disewa oleh pengguna untuk mengantarnya sampai ke daerah tertentu. Contoh hal ini di antaranya terdapat di Raja Ampat, dimana pengunjung menggunakan jasa speed boat yang mengantar mereka ke spot-spot wisata seperti Wayag, Sayang, Pianemo dan spot wisata lainnya.

Kegiatan wisata bahari juga membutuhkan guide yang bisa melibatkan masyarakat lokal. Masayarakat selaku orang yang paling mengenal seluk beluk dan karakter wilayah setempat merupakan guide yang paling tepat (asal terlatih dan professional). Masyarakat bisa menjadi guide yang mengantar pengunjung ke spot-spot wisata, termasuk menjadi guide selam untuk wisata bawah air.

Lalu lintas yang terjadi di wilayah kawasan konservasi perairan otomatis membutuhkan jasa perbaikan alat transportasi laut atau bengkel laut. Kerusakan mesin atau bagian tertentu pada speed boat, kapal atau perahu besar kemungkinannya terjadi di laut. Kondisi demikian sangat membutuhkan bengkel laut. Bengkel laut bisa statis tetapi jika dinamis akan lebih baik, agar bisa mendatangi kendaraan laut yang sedang membutuhkan perbaikan.

Seluruh potensi ekonomi tersebut bisa dibangun dengan membekali masyarakat dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan mereka. Pihak pemerintah dan NGO serta berbagai stakeholder bisa bekerjasama dalam pembangunan kapasitas yang dibutuhkan masyarakat yang didahului dengan lokakarya perencanaan pengembangan kapasitas pengelolaan wilayah konservasi perairan.

 

6. Operasional Lapangan

Pengelolaan kawasan konservasi perairan sangat bergantung pada operasional lapangan yang meliputi pengawasan dan patroli. Operasional lapangan membutuhkan dana yang cukup besar dan komponen pendukung yang harus memadai. Operasional lapangan berkembang seiring perkembangan pengelolaan kawasan konservasi. Bisa dimulai dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas, selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan untuk pengawasan dari Pokmaswas tersebut. Kebutuhan akan pos pengawasan, speedboat pengawasan atau perangkat pengawasan seperti HT (handy talk), senjata api, GPS dan sebagainya bisa secara perlahan dipenuhi satu persatu berdasarkan prioritas dan kemampuan dana pengelolaan.

Menurut Anonim (2013) pengawasan melibatkan peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan untuk memastikan bahwa perundang-undangan nasional, kondisi akses, dan tindakan pengelolaan yang diamati. Komponen pengawasan dalam pemantauan, pengendalian dan pengawasan atau MCS (Monitoring, Control and Surveillance) memerlukan personil perikanan yang tidak hanya mengumpulkan data untuk aspek pemantauan MCS selama tugas pengawasan mereka, tetapi juga dapat berkomunikasi dengan dan mendidik para pemangku kepentingan yang terlibat dalam kegiatan konservasi partisipatif. Orang ini harus memiliki perlengkapan yang sesuai dan fasilitas, dana operasi dan pelatihan baik untuk mendorong kepatuhan sukarela dan untuk menegakkan hukum bila diperlukan. Pengawasan biasanya merupakan komponen terbesar dan paling mahal untuk didanai. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tidak dieksploitasi berlebihan, perburuan diminimalkan dan pengaturan pengelolaan dilaksanakan.

Jika ditarik kesumberdaya perikanan saja maka upaya meningkatkan kemampuan pengawasan dan penegakan hukum menurut Anonim (2013) melalui kegiatan, antara lain:

–          Meningkatkan kegiatan pengawasan;

–          Meningkatkan jumlah dan kemampuan petugas pengawasan perikanan dan penyelidik perikanan

–          Mengembangkan fasilitas dan prasarana pengawasan perikanan, termasuk pembangunan kapal pengawasan yang baru dan pengembangan Sistem Pemantauan KapaTim Penilai Kapasitas KKPD Kaimanal

–          Membentuk unit pelaksana teknis untuk pengawasanperikanan

–          Membentuk pengadilan perikanan

–          Membentuk forum koordinasi nasional untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum perikanan

–          Mengembangkansistem pengawasan perikananberbasis masyarakat

Suatu kawasan konservasi perairan yang telah memiliki perangkat pengawasan yang beroperasi dengan akan sangat mendukung pencapaian tujuan pengelolaan karena pengawasan yang baik akan mencegah kerusakan sumberdaya. Jika suatu kawasan konservasi belum memiliki kelengkapan operasional lapangan maka seluruh stakeholder harus memikirkan dan berupaya bersama untuk secara bertahap mengefektifkan operasional lapangan bisa berjalan dengan baik.

 

7. Manajemen Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan aspek finansial adalah salah satu faktor penentu pengelolaan kawasan konservasi perairan meskipun bukan satu-satunya tetapi tanpanya hampir semua aspek tidak bisa berjalan dengan baik. Aspek keuangan bukan hal yang sulit diperoleh oleh pengelola KKP tetapi aspek adminstrasi dan pengelolaan keuangan yang baik butuh keterampilan dan pendampingan dari NGO yang membidangi hal tersebut.

Keuangan kawasan konservasi bisa bersumber dari dana pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan dari bantuan badan internasional. Sumber keuangan kawasan konservasi juga bisa berasal dari entrance fee atau tarif masuk kawasan seperti yang berlaku di Raja Ampat Papua Barat yang sekian persen tarif masuknya adalah untuk pengelolaan kawasan konservasi.

Sumber keuangan pengelolaan kawasan konservasi perairan atau sumber pendanaan kawasan perlindungan menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2014) Ada 3 kategori yaitu (a) anggaran pemerintah, (b) kontribusi eksternal, (c) pendanaan lokal. Untuk memperoleh pendanaan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan (stakeholders) harus mempunyai komitmen meningkatkan alokasi pendanaan untuk pembentukan clan pengelolaan secara efektif kawasan perlindungan. Kontribusi sumber-sumber pendanaan lokal perlu ditingkatkan. Salah satu sumber dana lokal potensial adalah merealokasi sebagian dana subsidi yang saat ini diberikan pemerintah untuk pemanfaatan sumber daya alam menjadi dana konservasi. http://www.menlh.go.id/pendanaan-kawasan-perlindungan-di-indonesia/

Administrasi dan pengelolaan keuangan untuk kegiatan pengelolaan kawasan konservasi harus tertata dengan baik mengingat jangka waktu pengelolaan cenderung berjangka panjang. Selain itu banyaknya stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan bisa bermakna banyaknya kepentingan yang menunggu bagian kucuran dana. Oleh karenanya adminstrasi keuangan harus benar-benar berjalan baik, transparan dan senantiasa bisa dimonitor. Agar adminstrasi keuangan pengelolaan KKP bisa berjalan dengan baik maka pengelola harus mendapat pembekalan (capacity building) dan pendamipngan dari pemerintah maupun NGO. Starling Resources dan RARE adalah NGO yang focus pada pendampingan aparat pengelola kawasan konservasi.

 

 

III. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Pengelolaan kawasan koservasi perairan (KKP) yang ideal memang layaknya menerapkan tujuh kategori pengelolaan yang baik. KKP harus memiliki perencanaan dan desain kawasan konservasi perairan yang akan mengarahkan pada tercapainya visi dan tujuan pembentukan KKP tersebut. Dalam pengelolaan KKP harus melibatkan seluruh stakeholder yang terkait agar memudahkan proses pengelolaan, sinkronisasi program, pengefektifan pembiayaan dan mengeliminir masalah-masalah konflik kepentingan yang bisa terjadi dalam pengelolaan kawasan.

Pengelolaan KKP akan berlangsung dengan baik jika ada kepatuhan dan uopaya penegakan hukum dan aturan yang berlaku. Hukum yang berlaku idealnya adalah hukum yang bersinergi dan lahir dari masayarakat dan seluruh stakeholder yang ada dalam kawasan tersebut. Kepatuhan terhadap aturan juga membutuhkan monitoring dan evaluasi. Selain itu monitoring dan evaluasi akan senantiasa mengontrol kesesuaian proses pengelolaan dengan tujuan dan target pengelolaan KKP yang sudah dirumuskan. Aspek yang dimonitor dan dievaluasi adalah aspek tata kelola, aspek social ekonomi dan budaya serta aspek biofisik yang terdapat di kawasan.

Suatu kawasan perairan yang dikonservasi harus tetap memperhatikan aspek ekonomi berkelanjutan dari masyarakat. Pengembangan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat di KKP bisa dibangun melalui pembangunan kapasitas masyarakat untuk bisa melakukan budidaya perikanan dan rumput laut, pengolahan hasil perikanan dan rumput laut, pengolahan hasil pertanian/perkebunan, pariwisata, jasa transportasi dan jasa bengkel laut serta berbagai pengembangan ekonomi alternative lainnya.

Operasional lapangan berupa pengawasan dan patroli dalam KKP adalah bagian yang memegang peranan kunci keberlangsungan pengelolaan.Pengawasan biasanya merupakan komponen terbesar dan paling mahal untuk didanai. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya tidak dieksploitasi berlebihan, perburuan diminimalkan dan pengaturan pengelolaan dilaksanakan.

Administrasi dan keuangan menjadi penentu dari enam kaegori lainnya sebagai penggerak setiap aktivitas yang terkait dengan pengelolaan KKP. Pendanaan pengelolaan KKP bisa bersumber dari anggaran pemerintah, kontribusi eksternal, atau pendanaan lokal. Untuk memperoleh pendanaan secara berkelanjutan, para pemangku kepentingan (stakeholders) harus mempunyai komitmen meningkatkan alokasi pendanaan untuk pembentukan dan pengelolaan secara efektif KKP. Kontribusi sumber-sumber pendanaan lokal jua perlu ditingkatkan

 

b. Saran

Tujuh kategori pengelolaan KKP tersebut adalah kategori yang harus terpenuhi untuk keberhasilan pengelolaan KKP. Kategori tersebut hanya bisa dilakukan dengan baik jika pengelola dan segenap stakeholder KKP memiliki kapasitas untuk pengelolaan tersebut. Karena itu dibutuhkan identifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas pengelolaan melalui lokakarya dan selanjutnya melakukan pembangunan kapasitas melalui sosialisasi, penyuluhan, pedidikan, pelatihan, bimtek, magang, studi banding dan sebagainya, yang diperlukan untuk pengelolaan. Selain pembangunan kapasitas, juga sebaiknya dilakukan pendampingan dan penjadwalan pertemuan berkala para stakeholder dalam KKP.

 

*) Penulis adalah trainer konservasi perikanan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Ambon

 

 

Referensi

 

Anonim, 2013. Melaksanakan Aturan dan Perundang-Undangan Perikanan. Bahan Ajar Diklat Konservasi (Perikanan Berkelanjutan)

http://bp3ambon-kkp.org/menerapkan-limit-of-acceptable-change-lac-terhadap-pengelolaan-sumberdaya-kelautan-dan-perikanan-untuk-keberlanjutan-oleh-agussalim/   diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

http://www.bphn.go.id/data/documents/10pm030.pdf Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/MEN/2010 Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan. Diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

http://www.kkp.go.id/stp/index.php/arsip/c/834/. Sejarah Perkembangan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia. Diakses pada tanggal 4 Desember 2014.

http://www.menlh.go.id/pendanaan-kawasan-perlindungan-di-indonesia/. Pendanaan Kawasan Perlindungan. Diakses pada tanggal 5 Desember 2014.

 

Keterampilan Pengambilan Data Biofisik Bawah Air dan Manfaatnya untuk Pengelolaan Wilayah Perairan

Oleh: Agussalim

PENDAHULUAN

 a. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki beribu pulau yang terbentang dari ujung barat di Pulau Weh, Sabang, sampai ke ujung timur di Merauke. Hal itu berarti bahwa Indonesia didominasi oleh perairan, dimana sebagian besar wilayahnya dikelilingi oleh air. Jika dilihat sebagai potensi, maka bisa disimpulkan bahwa potensi terbesar Indonesia terletak pada perairannya. Namun, pengelolaan potensi selama ini lebih banyak difokuskan pada pengelolaan wilayah daratan dan masih sangat banyak potensi perairan yang belum dikelola dengan baik bahkan belum diidentifikasi dan dikenali dengan baik.

Kekurangan identifikasi terhadap potensi perairan terutama disebabkan oleh masih minimnya pengetahuan dan keterampilan untuk mengidentifikasi kekayaan potensi bawah air serta besarnya biaya yang dibutuhkan untuk operasional pemantauan. Selain itu faktor teknologi juga sangat memegang peranan penting. Teknologi tepat guna untuk bawah air di Indonesia harus diakui memang masih sangat minim, sehingga hasil-hasil riset dan pengelolaan sumberdaya pun masih terbatas.

Langkah yang harus segera dilakukan adalah meningkatkan skill dan pengetahuan masyarakat terutama kepada praktisi yang senantiasa berhubungan dengan perairan. Skill yang pertama dan utama adalah keterampilan mengambil data di dalam perairan. Selanjutnya menyiapkan teknologi yang tepat untuk mengeksplorasi potensi bawah air berdasarkan data yang telah ada. Eksplorasi potensi yang berbasis data bawah air tidak terbatas pada pengambilan sumberdaya untuk diolah dan dipasarkan tetapi juga bisa berarti upaya pemanfaatan untuk tujuan lain yang akan dinikmati oleh masyarakat baik lokal maupun internasional. Selain untuk eksplorasi, data bawah air juga bisa menjadi rujukan untuk penerbitan peraturan perlindungan terhadap spesies tertentu yang terancam mengalamin kelangkaan atau kepunahan, juga menjadi rujukan untuk penetapan suatu kawasan menjadi kawasan lindung, kawasan konservasi atau taman laut dan sejenisnya.

SDM yang memiliki skill pengambilan data bawah air masih sangat minim jumlahnya di nusantara, jika dibandingkan dengan luasnya wilayah perairan di tanah air. Hal ini disebabkan karena jarangnya dilaksanakan pelatihan semacam itu. Masyarakat harus dimotivasi dan difasilitasi untuk mendapatkan skill semacam ini. Dengan demikian nantinya akan tersedia semakin banyak data tentang potensi bawah air yang kita miliki sehingga perencanaan pembangunan nasional bisa menyentuh kepada aspek detail yang terdapat di dalam perairan.

 

b. Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya skill dan pengetahuan tentang cara pengambilan data bawah air. Informasi yang dihasilkan dari pemantauan biofisik bawah air akan menjadi referensi pengambilan keputusan bagi pemerintah, pengelola kawasan konservasi perairan, penelitian ilmiah, dan menjadi bahan sharing data internasional untuk kebijakan pengelolaan global.

 

II. PENTINGNYA PEMANTAUAN DATA BIOFISIK BAWAH AIR

 

Posisi penting Indonesia sebagai pusat berbagai eksosistem bawah air menjadi salah satu alasan pentingnya memiliki data biofisik bawah air yang diperoleh melalui program pemantauan. Apalagi mengingat bahwa saat ini ada kebutuhan untuk sharing data pada tingkat internasional. Data biofisik bawah air sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan seputar pengelolaan kawasan yang berhubungan lingkungan perairan. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan keahlian dalam melakukan pemantauan dan pengambilan data. Oleh karenanya dibutuhkan tenga-tenaga lapangan yang terlatih.

Banyak daerah perairan penting di tanah air yang membutuhkan pemantauan terhadap kondisi bawah airnya, terutama di wilayah-wilayah yang didominasi oleh perairan. Sebagian kota di tanah air juga berada di pesisir dan bahkan banyak terjadi reklamasi untuk perluasan kota. Bahkan di beberapa kota, seperti misalnya Kota Ambon, aktivitas di sekitar perairannya begitu padat mulai dari pertanian di pesisir, industry, pelayaran, penangkapan ikan, budidaya, maupun kegiatan rekreasi. Di beberapa titik di Teluk Ambon juga terdapat spot penyelaman. Bila dilakukan pemantauan biofisik bawah air maka akan sangat banyak informasi yang diperoleh yang sangat berguna untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengelolaan daerah.

 

a. Pentingnya Pemantauan

Terdapat tiga aspek utama yang harus terpenuhi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau KKP3K yang efektif. Tiga aspek tersebut yakni aspek tata kelola, aspek sosial ekonomi dan budaya, serta aspek biofisik. Tata kelola di antaranya meliputi peningkatan SDM, kelembagaan dan administrasi, aturan, infrastruktur, kemitraan, jejaring dan pendanaan, serta monitoring dan evaluasi. Aspek sosial ekonomi dan budaya meliputi pengembangan sosial ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian adat dan budaya serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan aspek biofisik meliputi perlindungan serta rehabilitasi habitat dan populasi ikan, pemanfaatan sumberdaya ikan, penilitian dan pengembangan, pariwisata alam dan jasa lingkungan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi. Hal di atas tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.30 Tahun 2010.

Untuk memenuhi aspek biofisik tersebut maka dibutuhkan data tentang kondisi biofisik pada kawasan-kawasan yang dikelola. Data biofisik awal akan menjadi data dasar atau T0 yang akan menjadi patokan penilaian data berikutnya. Data biofisik yang diperoleh dari pemantauan juga akan menjadi bahan untuk building blocks (bangunan balok)  dan menjadi indikator tahapan building blocks sebuah kawasan perairan yang dikelola. Pada tahap inisiasi sampai pengelolaan sumberdaya secara minimum KKP, yang ditandai dengan warna merah kuning dan hijau pada building blocks, bisa saja kawasan tersebut belum memiliki data biofisik (T0) sama sekali. Sedangkan pada tahapan pengelolaan secara optimum yang ditandai dengan blok berwarna biru, kawasan sudah harus memiliki data habitat, fisika kimia dan populasi biota target. Hal ini berarti data biofisik menjadi salah satu ukuran utama perkembangan pengelolaan kawasan dan menjadi kriteria untuk monitoring dan evaluasi pengelolaan.

Pertanyaannya kemudian, adakah dasar hukum yang mewajibkan perlunya dilakukan pemantauan? Jawabannya ada, yakni Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Pasal 8-11), PP No.28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan kawasan suaka alam (Pasal 26), PP No.60 tahun 2007 tentang Konservasi sumberdaya ikan, Permen KP No.2 tahun 1999 tentang Tata cara penetapan, dan Permen KP No.30 tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.

Lalu aturan apa yang menjadi acuan kegiatan pemantauan yang dilakukan? Jawabnya ada, yakni Kepmen Lingkungan Hidup (LH) No.04 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan terumbu karang, Kepmen LH No.115 tahun 2003 Pedoman Penentuan Status Mutu Air, Kepmen LH No.51 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, Kepmen LH No. 200 tahun 2004 tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Dalam Kepmen LH No. 04 tahun 2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang diuraikan tentang persentase baku untuk menilai kondisi kerusakan terumbu karang. Kriteria rusak buruk jika persentase tutupan karang 0-24,9%, rusak sedang jika tutupan karang berkisar antara 25-49,9%. Kondisi karang baik jika tutupan karang 50-74,9% dan baik sekali ketika tutupan karang 75-100%. (www.menlh.go.id)

Sedangkan baku mutu mangrove menurut Kepmen LH No.201 Tahun 2004 tentang Kriteria baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove adalah kriteria Baik sangat padat jika persentase penutupan adalah lebih besar atau sama dengan 75% dengan kerapatan lebih dari atau sama dengan 1.500 pohon/ha. Kriteria baik sedang jika persentase penutupan mangrove lebih dari 50% sampai di bawah 75% dengan kerapatan antara 1000 sampai 1.500 pohon/ha. Sedangkan jika tutupan persentase mangrove kurang dari 50% atau kerapatan kurang dari 1000 pohon/ha maka kondisinya termasuk jarang atau rusak. (www.menlh.go.id)

Kepmen Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004, menjelaskan tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun. Kriteria baik kaya/sehat jika persentase penutupan lamun lebih besar sama dengan 60%. Kriteria kurang kaya/kurang sehatng jika persentase penutupan lamun antara 30% sampai 59.9%. Sedangkan jika tutupan persentase lamun kurang dari 29.9%, maka kondisinya termasuk rusak miskin. Sedangkan kriteria baku kerusakan padang lamun menurut Kepmen LH No.200 jika luas area kerusakan lebih kecil dari 29.9% termasuk kategori kerusakan rendah, kerusakan dengan luas area antara 30% sampai 49.9% masuk kategori kerusakan sedang dan kerusakan sebesar 50% ke atas termasuk kategori tingkat kerusakan tinggi. (www.menlh.go.id)

 

b. Pentingnya Data Biofisik Bawah Air

Data biofisik bawah air meliputi dua hal utama yakni data bio (hidup) yang meliputi seluruh organisme hidup di bawah air dan data fisika kima air yang meliputi salinitas, visibility, pH air, suhu, sedimen, dan arus. Dalam kerajaan (kingdom) hewan/Animalia banyak fhylum yang terapat di bawah air. Menurut Wikipedia, Hewan atau animal yang kita kenal selama ini merupakan kelompok hewan bersel banyak (Metazoa)dapat dibagi manjadi beberapa kelompok filum/phylum yaitu Protozoa, Porifera, Coelenterata, Vermes, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata dan Chordata.

Protozoa adalah kelompok hewan bersel satu. Porifera adalah jenis hewan berpori yang habitat umunya di air laut atau tawar. Coelenterata adalah kelompok hewan berongga, dalam daur hidupnya dapat hidup sebagai polip atau medusa. Coelenterata terdiri atas dua filum, yaitu Ctenophora dan Cnidaria. Vermes adalah anggota kelompok dari cacing. Yang termasuk dalam filum ini antara lain Platyhelminthes atau disebut juga cacing pipih, Nematoda atau disebut juga cacing gilik, dan Annelida disebut juga cacing gelang. Mollusca atau disebut juga hewan lunak memiliki mantel yang dapat membentuk cangkang. Arthropoda adalah hewan dengan ciri khusus, yaitu kaki beruas-ruas. Echinodermatdisebut juga hewan berkulit duri. Tubuhnya tidak bersegmen-segmen tetapi berduri dan hidup di laut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Filum_hewan)

Begitu banyak fauna yang terdapat di dalam air yang tidak akan pernah kita ketahui komposisi dan perubahannya dengan seksama tanpa adanya data yang diperoleh melalui aktivitas pemantauan bawah air. Perubahan kondisi ekosistem di dalam air tidak bisa dilepaskan dari pengaruh aktivitas atau keadaan yang ada di sekitarnya termasuk pada permukaan air. Banyaknya limpasan limbah yang terbawa bersama air sungai yang mengalir ke laut akan berpengaruh terhadap visibility, pH dan salinitas air laut. Pengaruh terhadap faktor fisik air tersebut selanjutnya akan berpengaruh terhadap kehidupan biota-biota perairan. Demikian pula pengaruh limbah pupuk pertanian yang mengalir sampai di perairan akan menyebabkan pengaruh terhadap biota laut tertentu yang secara langsung mempengaruhi rantai makanan dalam perairan.

Biofisik bawah air memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga untuk mengetahui laju perubahan dan penyebab perubahan ekosistem dibutuhkan data biofisik dari seluruh komponen yang saling terkait tersebut. Dari data itu pula dapat dirumuskan cara mengatasi atau mencegah sebuah perubahan lingkungan sehingga daya dukung dan keseimbangan lingkungan dapat dipertahankan. Untuk mengukur perubahan maka dibutuhkan data awal atau T0 saat pertama kali pengambilan data dan menjadi acuan seberapa besar perubahan pada saat pengambilan data berikutnya.

Prinsip yang perlu dipegang dalam pengambilan data bawah air adalah pengambilan data awal dan data monitoring harus dilakukan pada posisi yang sama. Penentuan posisi dilakukan dengan menggunakan Global Positioning System atau GPS. Jarak deviasi yang masih dalam batas toleransi maksimal 5 meter. Person yang melakukan pemantauan bisa berbeda, yang terpenting posisi dan metode pemantauan sama. Dengan demikian perubahan bisa terlihat dengan jelas karena objek yang diamati sama.

 


III. KETERAMPILAN PENGAMBILAN DATA BIOFISIK BAWAH AIR

Pengambilan data biofisik bawah air sepintas terlihat sederhana dan mudah. Memang tidak terlalu sulit, tetapi paling tidak pengambil data bawah air membutuhkan empat keterampilan utama yakni keterampilan menyelam (keterampilan snorkeling tidak cukup untuk mengambil data dg akurat apalagi untuk kedalaman tertentu), keterampilan mengidentifikasi biota perairan (memahami takzonomi hewan laut), keterampilan mengukur aspek fisik air laut dan keterampilan mengestimasi ukuran ikan. Keempat keterampilan tersebut menjadi syarat keberhasilan pengambilan data bawah air bisa dilakukan dengan akurat.

  1. Keterampilan menyelam

Menyelam adalah aktivitas bawah air dengan menggunakan alat selam berupa masker, baju renang, sepatu selam dan fin (kaki katak), tabung udara, rompi BC (bouyancy compensator) yang berfungsi sebagai pelampung serta penggunaan pemberPeralatan selam dan bagian tubuhat, dan alat-alat lainnya (lihat gambar di bawah). Keterampilan menyelam termasuk di dalamnya keterampilan berenang atau bergerak di dalam badan air. Keterampilan menyelam juga meliputi keterampilan menggunakan alat-alat selam seperti menggunakan bernafas dalam air, penggunaan masker, penyesuaian terhadap kedalaman, membaca penunjuk kedalaman dan stok tabung serta kompas, dan penggunaan rompi pelampung atau BC (Bouyancy Compensator), penggunaan fins, serta penggunaan safety sausage (penanda untuk naik ke permukaan). Keterampilan menyelam juga meliputi keterampilan mengatasi masalah dalam penyelaman misalnya ada masalah dengan peralatan dan sebagainya. Keterampilan membaca isyarat dalam air juga sangat penting, sebagai alat komunikasi sesama penyelam. Dan hal prinsip yang tidak boleh dilupakan adalah jangan pernah menyelam sendirian (never dive alone). Selain itu masih ada keterampilan lainnya yang harus dikuasai seorang penyelam agar bisa menyelam dengan selamat dan bisa mengambil data bawah air dengan baik dan benar.

2. Keterampilan mengidentifikasi biota perairan

Keterampilan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang pemantau data biofisik bawah air adalah kemampuan mengidentifikasi biota perairan. Kemampuan mengidentifikasi biota perairan dilandaskan pada pengetahuan tentang takzonomi hewan perairan seperti jenis-jenis ikan, jenis-jenis karang, jenis-jenis avertebrata perairan dan sebagainya. Biota-biota perairan tersebut sangat banyak ragam dan jenisnya sehingga pengetahuan tentang takzonomi sampai pada kelas genus dan spesies akan sangat membantu identifikasi dengan benar dan akurat. Untuk sampai pada keterampilan membaca secara akurat sampai ke tingkatan spesies dibutuhkan waktu dan tingkat keseringan melakukan pemantauan. Tetapi paling tidak seorang calon pemantau harus mengetahui family dan genus hewan-hewan perairan, termasuk jenis substrat perairan.

3. Keterampilan mengukur aspek fisika kimia air laut

Mengukur aspek fisika kima air laut adalah hal yang mudah dipelajari dan dilakukan. Cukup melihat dan mempraktekkan sekali dengan panduan orang lain maka selanjutnya seseorang bisa melakukannya sendiri. Tetapi meskipun demikian, kemampuan melakukan pengukuran itu tetap sebuah keterampilan yang harus dimiliki pemantau mengingat yang diukur beberapa variable dan menggunakan alat yang berbeda.

Pengukuran terhadap salinitas dengan menggunakan alat yang disebut refraktometer. Caranya dengan mengambil sampel air laut di lokasi pemantauan lalu diteteskan pada layar refraktometer, kemudian angka akan terlihat. Sebelum digunakan sebaiknya refraktometer dikalibrasi dengan menggunakan air tawar agar angka standarnya nol dan tidak mempengaruhi angka salinitas air sampel yang diukur.

Pengukuran terhadap kecerahan atasu visibility menggunakan alat yang disebut pinggan sechi atau sechidisc. Sechidisc berdiameter minimal 30 cm dengan empat bagian yang bergantian hitam dan putih. Cara pengukuran dengan menurunkan sechi secara perlahan, lalu mencatat dimana perbatasan hitam dan putih sudah tidak terlihat, kemudian sechi diturunkan lagi beberapa meter lalu ditarik perlahan ke permukaan, setelah perbatasan hitam dan putih sudah terlihat catat kembali kedalamannya, lalu dua catatan kedalaman dirata-ratakan, dan itulah nilai kecerahannya.

Pengukuran suhu adalah hal yang mudah, tetapi untuk pengukuran suhu di lokasi pemantauan dilakukan dengan cara mengambil air dari lokasi transek dan di bawa ke permukaan untuk diukur suhunya dengan menggunakan termometer. Lalu mencatat suhu dan kedalaman pengambilan air. Pengukuran pH atau kadar basa air laut dilakukan dengan menggunakan kertas pH (kertas lakmus) skala 7 sampai 14.

4. Keterampilan mengestimasi ukuran ikan

Mengestimasi atau memperkirakan ukuran panjang ikan merupakan keterampilan tersendiri yang dibutuhkan untuk pemantauan. Simulasi dan latihan mengestimasi dapat dilakukan dengan menggunakan layar infocus, atau latihan mengestimasi dengan menggunakan alat bantu gambar/boneka ikan yang diletakkan sekitar beberapa meter dari pemantau sebanyak 40 buah dengan ukuran variatif. Kriteria sesorang bisa mengestimasi dengan baik jika mampu melakukan estimasi dengan tingkat kebenaran 30 dari 40 sampel, dan trend kemampuan mengestimasi menunjukkan angka yang meningkat.

Keterampilan memperkirakan ukuran ikan berhubungan dengan TKG (tingkat kematangan gonad) ikan yang diamati, usia ikan (apakah ikan tersebut termasuk masih remaja atau sudah dewasa dan sudah menjadi induk). Data ini nantinya akan berhubungan dengan recovery sumberdaya ikan, atau potensi pulihnya kepadatan populasi ikan berdasarkan jumlah indukan yang terdapat di lokasi transek.

 

 

IV. OUT PUT DATA PEMANTAUAN SEBAGAI REFERENSI PENGELOLAAN KAWASAN BERBASIS EKOSISTEM

 

Data hasil pemantauan sebagai output dari pemantauan biofisik baah air akan menjadi bahan yang bisa diolah menjadi informasi yang mendukung untuk pengelolaan kawasan. Informasi ini akan sangat berguna bagi setiap stakeholder terkait dengan setiap program yang akan mereka laksanakan yang ada kaitannya dengan kehidupan di seluruh ekosistem yang terdapat di perairan.

Out put data hasil pemantauan bukan hanya berguna bagi stake holder setempat tetapi juga sangat bermanfaat untuk menjadi data pada tingkat regional dan nasional. Selanjutnya untuk tujuan kemajuan nasional, data tersebut bisa disheringkan ke internasional untuk menjadi kajian bersama dan menjadi basis data untuk program global termasuk di antaranya program mengantisipasi dampak perubahan iklim atau program pengembangan biota tertentu.

a. Perlunya memahami keterkaitan antara komponen dalam ekosistem

Bagian penting dari seluruh data tentang sumberdaya adalah pemahaman bahwa ada hubungan saling ketergantungan antara satu komponen dengan komponen lain dalam ekosistem. Dalam ekosistem terdapat rantai makanan dimana satau mata rantai dengan mata rantai yang lain berhubungan satu sama lain dalam keseimbangan. Sehingga pemutusan salah satu rantai makanan tersebut akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Terganggunya ekosistem akan memaksa spesies yang ada di dalamnya melakukan adaptasi baru untuk membentuk keseimbangan baru. Organisme yang gagal beradaptasi akan mengalami penyusutan sumberdaya baik dalam postur atau dalam jumlah. Organisme yang beradaptasi akan mengalami perubahan sejauh perubahan yang terjadi dalam ekosistem yang menjadi habitatnya.

Memahami tentang ekosistem akan membantu pengkajian data hasil pemantauan bisa diinterpretasi dengan baik dan benar. Kehilangan satu jenis organisme di sebuah ekosistem dalam waktu tertentu akan berpengaruh langsung kepada pemangsa jenis organisme tersebut juga terhadap organisme yang menjadi target pemangsaan dari organisme yang hilang itu. Sebagai contoh, ketika hewan pemakan acantahaster (bintang laut berduri banyak) hilang maka jumlah acantaster melimpah, ketika acanthaster melimpah maka karang akan terancam rusak karena acanthaster adalah hewan pemakan karang. Pemahaman tentang hal ini akan membantu analisis data pemantauan menjelaskan segala jenis kondisi yang teramati di dalam perairan.

Keterkaitan dalam ekosistem juga membantu pemantau menentukan spesies target apa yang perlu dia prioritaskan dalam pengamatan karena akan menentukan kondisi perairan tempat pengamatan. Misalnya keberadaan ikan kakatua mengindikasikan bahwa recovery karang akan berlangsung normal bahkan cepat karena kakatua memakan alga yang menutupi karang. Ketiadaan spesies tertentu yang seharusnya ada bisa menjadi indikasi adanya perubahan ekosistem pada area tersebut.

b. Perlu memahami makna biota indikator, dilindungi dan bernilai ekonomi

Eksositem perairan selalu berisi beraneka ragam biota yang diantaranya ada yang bertindak sebagai peringatan awal terjadinya perubahan (contohnya kerusakan) pada jenis organisme atau pada ekosistem atau disebut biota indicator. Selain itu juga terdapat biota yang dilindungi karena beberapa alasan, dan sudah ada aturan hukumnya tentang perlindungan itu. Dalam ekosistem perairan juga terdapat organisme yang bernilai ekonomi karena memberi manfaat kepada manusia dari aspek ekonomi.

Biota indikator perlu diidentifikasi disebabkan karena biota tersebut menjadi penanda ada atau tidakAcanthasternya perubahan yang terjadi dalam ekosistem. Menurut CTC (Coral Triangle Center) dalam Anonim (2014) yang termasuk biota indicator perairan di bagi atas invertebrate dan ikan. Indicator invertebrata yakni trumpet triton, bulu babi, landak laut, acanthaster planci, lobster, teripang, udang coral, pencil urchin, dan giant clam (kima). Indicator fish atau ikan indicator yakni ikan kakatua, napoleon, ikan kupu-kupu, morey (sidat), grouper (kerapu), snapper, sweetlip, dan barramundi.

Ada jenis biota yang termasuk biota ekonomi karena memberi manfaat kepada manusia dari aspek ekonomis. Banyak sekali biota yang bernilai ekonomis baik itu berbagai jenis ikan seperti berbagai jenis ikan pelagis dan juga berbagai jenis ikan dasar dan ikan karang, bahkan termasuk ikan hias yang tujuannya sekedar menjadi hiasan akuarium juga tetap bernilai ekonomis bagi masyarakat. Selain ikan, udang juga bernilai ekonomis, demikian pula teripang dan berbagai jenis kerang, bahkan bulu babi juga dikonsumsi oleh sebagian masyarakat pesisir. Tetapi pemantau juga harus mampu membedakan antara biota yang bernilai ekonomi dengan biota yang dilindungi.

Biota perairan ada yang dilindungi karena memiliki beberapa alasan di antaranya populasinya kecil, jumlah individu menurun tajam, penyebaran organisme tersebut terbatas, atau karena kemampuan reproduksinya terbatas. Perlindungan terhadap biota tertentu bermakna bahwa organisme tersebut diberi status hokum dilindungi agar terhindar dari ancaman kepunahan. Status perlindungan bisa dilindungi penuh atau dilindung terbatas (berdasarkan waktu atau lokasi).

Pemahaman tentang adanya biota-biota tersebut perlu dimaknai dengan baik oleh pemantau atau pengambil data biofisik bawah air. Dengan memahami makna biota-biota tersebut maka pemantau bisa lebih cermat mengidentifikasi spesies. Karena tidak semua jenis hewan di perairan menjadi hewan indikator, dan sebagian biota yang bernilai ekonomis menurut masyarakat ternyata termsuk dalam biota yang tidak boleh ditangkap karena dilindungi secara hokum.

c. Data pemantauan sebagai referensi pengelolaan berbasis ekosistem

Data hasil pemantauan bawah air bisa menjadi referensi pegelolaan perikanan berbasis ekosistem, karena pemantau sudah dibekali dengan pemahaman akan adanya biota indikator, biota ekonomis dan biota dilindungi. Keberadaan atau ketiadaan biota indicator menunjukkan kondisi yang sedang dialami oleh suatu ekosistem. Demikian pula halnya kepadatan populasi biota bernilai ekonomis atau biota yang dilindungi mengindikasikan tingkat kesuburan ekosistem. Data juga akan mengindikasikan kelangkaan atau kepunahan spesies tertentu.

Data hasil pemantauan biota-biota perairan itu lalu dihubungkan dengan berbagai aktivitas yang terdapat di sekitar perairan yang berpengaruh langsung terhadap ekosistem, baik aktivitas di dalam perairan maupun di atas dan di sekitar perairan. Kesimpulan pembacaan data tersebut akan mengantar pada teridentifikasinya faktor yang bermasalah dalam sebuah eksosistem. Dari simpulan itu bisa direkomendasikan langkah pengelolaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang terdata. Sehingga dengan data tersebut bisa menjadi rujukan pemerintah untuk menetapkan suatu spesies masuk kategori dilindungi atau tidak dan suatu wilayah perairan menjadi kawasan lindung, taman laut dan sebagainya.

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Wilayah perairan kita yang begitu luas membutuhkan pemantauan untuk mendata biota-biota yang terdapat di dalam perairan. Hal ini merupakan amanat pengelolaan yang sudah mendapat bingkai hukum berupa peraturan menteri Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan. Untuk bisa melakukan pendataan bawah air dibutuhkan keterampilan mengambil data yang didalamnya inklud keterampilan menyelam, kemampuan mengidentifikasi jenis biota perairan, keterampilan melakukan pengukuran aspek fisika kimia air, serta keterampilan mengestimasi ukuran ikan.

Kemampuan melakukan pemantauan atau pengambilan data bawah air juga didasarkan pada kemampuan mengidentifikasi berbagai jenis biota di perairan terutama biota-biota yang termasuk biota indicator, biota yang dilndungi dan biota bernilai ekonomis bagi masyarakat. Pengetahuan tersebut akan membantu dalam mengiterpretasi data hasil pemantauan.

Out put berupa data bawah air yang diolah menjadi informasi tentang kondisi perairan yang telah dipantau akan sangat membantu dalam merumuskan program-program pengelolaan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Informasi biofisik tersebut juga akan menjadi referensi setiap stake holder yang membutuhkannya. Informasi tersebut bahkan menjadi bahan untuk shering data dan informasi internasional sehingga membantu dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pengelolaan global.

 

b. Saran

Mengingat pentingnya ketersediaan data biofisik perairan maka sebaiknya aktivitas pemantauan atau pengambilan data bawah air banyak dilakukan terutama di wilayah-wilayah yang potensial dihuni oleh biota-biota dilindungi. Pendataan harus sedini mungkin dilakukan mengingat pentingnya melindungi berbagai spesies penting dari kelangkaan atau kepunahan dan sekaligus melindungi ekosistem agar tetap dalam kesimbangannya.

Mempertimbangkan besarnya biaya yang dibutukan untuk kegiatan pemantauan dan pengambilan data bofisik bawah air, maka sebaiknya lembaga yang berkepentingan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama pemantauan agar lebih efektif dan efisien. Di samping itu diperlukan training untuk membekali calon pemantau agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan biofisik bawah air. Untuk wilayah perairan Indnesia yang begitu luas maka dibutuhkan banyak SDM handal untuk pemantauan biofisik bawah air.

Ambon, 18 Nopember 2014

 

 

 

 

 

Referensi

Anonim, 2014. Presentase Coral Triangle Center. Ujicoba Pelatihan Pengambilan Data Biofisik Bawah Air di Karimunjawa, Oktober 2014.

http://id.wikipedia.org/wiki/Filum_hewan. Diakses pada 16 Nopember 2014

paradiseunpad.blogspot.com. Peralatan Selam. Diakses pada 17 Nopember 2014

www.menlh.go.id. Kepmen Lingkungan Hidup No. 04 tahun 2001tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang

www.menlh.go.id. Kepmen Lingkungan Hidup No.200 tahun 2004, tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

www.menlh.go.id. Kepmen Lingkungan Hidup No.201 Tahun 2004 tentang Kriteria baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

www.scubadivingsurabaya.com. Teknik Scuba. Diakses pada 17 Nopember 2014.

 

Pelatihan P2MKP Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Mindset tentang masyarakat dewasa ini banyak mengalami pergeseran ke arah yang lebih positif. Saat ini banyak digaungkan istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang semula hanya pasif dan bersifat menunggu pemberian dari pemerintah dan lembaga-lembaga donatur, kini banyak distimulasi untuk lebih aktif melakukan hal-hal yang maju. Pemberdayaan sebagian bermakna pelibatan secara aktif dalam melakukan sesuatu, bisa juga berarti pemberian kewenangan untuk melakukan sesuatu dan bertanggungjawab atas sesuatu itu, yang sifatnya berguna bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Mindset tentang pemberdayaan ini lahir dari spirit bahwa yang paling tau tentang kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sisa dibekali dengan skill dan pengetahuan lalu pembiayaan dan pendampingan. Sehingga dari pemberdayaan itu bisa lahir philosofi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat bisa lebih cepat maju dan dan segala sumberdaya yang diarahkan untuk membangun masyarakat benar-benar tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan akhir agar masyarakat yang bersangkutan bisa mandiri. Agar tujuan itu tercapai maka pemberdayaan tidak bisa lepas dari pendampingan. Yang bertugas melakukan pendampingan adalah lembaga yang diaggap kompatibel untuk membuat masyarakat tersebut mandiri. Lembaga itu bisa merupakan lembaga milik pemerintah, LSM, organisasi masyarakat, NGO, perguruan tinggi, atau pun lembaga keagamaan. Pendampingan dilakukan sebagai katalisator agar masyarakat tersebut lebih cepat melakukan sesuatu dengan benar. Melalui pendampingan pula terjadi transformasi skill dan pengetahuan kepada masyarakat secara efisien, karena tenaga yang dibuthkan untuk pendampingan cenderung jauh lebih kecil dibanding jika dilakukan sendiri oleh sebuah lembaga.

P2MKP atau singkatan dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Nusantara. Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan difasilitasi untuk mandiri melalui pendampingan administrasi dan teknis serta didukung dengan biaya operasional yang kemudian disahkan menjadi P2MKP. Lembaga masyarakat ini kemudian menjadi mitra pemerintah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk melaksanakan pelatihan seputar usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan seperti usaha budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya.

Lembaga ini kemudian menjadi perpanjangan tangan dan membantu terdistribusinya pelatihan di wilayah kerja balai diklat perikanan milik Kementerian KP di seluruh Indonesia. P2MKP terdiri atas masyarakat yang memiliki usaha perikanan yang produktif dan bersedia membagi pengetahuan seputar usahanya termasuk proses-poses produksi dan manajemen usahanya kepada masyarakat di sekitarnya. Tujuannya adalah agar masyarakat di sekitarnya mampu membangun usaha yang sama dan turut berhasil. P2MKP melakukan pelatihan berdasarkan SK (Surat Keputusan) resmi dari Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP. P2MKP melaksanakan  pelatihan dengan pendampingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) yang berada di bawah naungan Pusat Pelatihan KP, termasuk di antaranya BPPP Ambon.

Asal muasal P2MKP lahir dari adanya unit usaha yang dibangun oleh pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, pengrajin) yang menjalankan usahanya secara swadaya. Unit-unit usaha ini sudah menghasilkan produk-produk yang diterima di pasaran. Pengelolaan usaha ini dijalankan oleh satu atau beberapa orang termasuk pemilik utama usaha. Unit usaha ini diusulkan untuk  diangkat menjadi P2MKP seetelah melewati verifikasi beberapa persyaratan oleh BPPP yang akan menjadi pembinanya. Persyaratan tersebut di antaranya adalah tersedianya fasilitas belajar/berlatih, tersedianya unit produksi (alat-alat produksi) tersedianya tenaga pelatih dan beberapa persyaratan lainnya. Unit usaha calon P2MKP mengisi formulir dari BPSDM-KP dan mendapat rekomendasi dari Dinas KP tempat dimana usaha ini berada.

Dari upaya pendampingan masyarakat dalam rangka melakukan pelatihan diketahui banyak banyak hal positif dari pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan yang diprogramkan BPSDM-KP ini, di antaranya:

  1. Kegiatan pelatihan P2MKP membantu distribusi pelatihan bidang kelautan dan perikanan di Nusantara. Keberadaan P2MKP sangat membantu BPPP lingkup Puslat KP untuk mendistribusi pelatihan dengan cepat karena beberapa kegiatan pelatihan bisa berlangsung serentak di beberapa P2MKP dan hanya membutuhkan satu orang pendamping dari BPPP untuk tiap kegiatan.
  2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terkait hal yang dilatihkan (budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya). Slogan begitu dekat begitu nyata, tepat digunakan oleh P2MKP dalam rangka membangun pengetahuan, keterampilan dan motivasi usaha para lulusan pelatihan. Pelatih dan tempat mereka berlatih berada begitu dekat dengan mereka sehingga menjadi bukti utama kebenaran pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru saja mereka terima.
  3. Meningkatkan produksi dari unit produksi P2MKP bersangkutan karena para purnawidya (luaran pelatihan) ada yang langsung ikut berproduksi bersama P2MKP yang melatihnya. Beberapa P2MKP produknya sudah diminta konsumen dalam jumlah banyak baik di kios-kios ataupun swalayan dan supermarket. Dengan adanya purnawidya yang mau langsung ikut berproduksi akan membantu meningkatkan produksi. Di sisi lain para purnawidya tersebut bias langsung berpendapatan karena produk yang dibuatnya sudah memiliki pasar yang jelas.
  4. P2MKP menjadi tempat berkonsultasi (konsultan bisnis) yang dekat bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang dikelola P2MKP bersangkutan.
  5. Pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan pelatihan sehingga sangat membantu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dalam setahun sebuah P2MKP bisa melatih lebih dari delapan angkatan. Sehingga pengulangan proses sesungguhnya membuat pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan itu dan mampu membenahi kekurangan yang ada secara bertahap.
  6. Terjadinya sirkulasi pengetahuan  (sharing) tentang usaha perikanan antar P2MKP melalui mediasi  BPPP yang membinanya atau mediasi Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan (Puslat KP). BPPP bisa memediasi pertukaran informasi melalui para supervisornya atau melalui pertukaran pelatih. Puslat memediasi sharing pengetahuan dan keterampilan bisa melalui pameran pelatihan.
  7. Meningkatkan pendapatan masyarakat baik pengelola P2MKP maupun para lulusan pelatihan. Kegiatan pelatihan di P2MKP berefek pada munculnya unit usaha baru pada masyarakat dan berkembangnya unit usaha yang sudah ada, sirkulasi pengetahuan juga melahirkan inovasi dan modivikasi baru yang semuanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Menyempurna melalui proses, seperti itulah yang dialami oleh unit usaha yang di SK-kan menjadi P2MKP. Kelengkapan fasilitas pelatihan, kecakapan administrasi pelatihan dan kecakapan melatih bagi para pelatih di P2MKP tentu saja tidak langsung sempurna. Tetapi hal itu dibenahi dari waktu ke waktu melalui kegiatan pelatihan yang terus dilakukan pada P2MKP. Dan hal ini menjadi tanggungjawab BPPP yang menjadi pembinanya.

Pelatih yang melatih masyarakat tempatnya berasal, dan bertempat tinggal, tentu sangat mengetahui  segala karakteristik masyarakat tersebut. Termasuk mengetahui potensi dan peluang sebuah usaha dikembangkan serta faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan suatu usaha di tempat itu. Dengan begitu konsep pelatihan yang dilakukan melalui P2MKP yang pelatihnya berasal dari masyarakat itu sendiri memiliki keunggulan dalam kemudahan komunikasi sehingga memudahkan transformasi pengetahuan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk langsung menjadi pelatih adalah hal yang sangat positif. Tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas mereka agar lebih kompeten dalam menyampaikan materi. Mereka (para pelatih P2MKP) dituntut untuk mampu mentransformasi pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta pelatihan, tanpa melalui TOT terlebih dahulu.

Para pelatih P2MKP adalah orang-orang yang menguasai teknis pengoperasian alat produksi pada unit usaha yang dikelola. Mereka dengan mudah bisa menunjukkan cara pembuatan atau pengoperasian alat-alat tertentu yang berhubungan dengan unit produksi. Tetapi metodologi pelatihan tentu saja belum sempurna karena mereka tidak dibekali dengan training of trainer (TOT) bagaimana melatih. Sehingga aspek motivasi usaha, manajerial usaha dan beberapa hal penting yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi peserta latihan menjadi mis (kurang). Out putnya adalah keluaran diklat yang tau cara membuat produk tetapi masih gamang tentang bagaimana memulai usaha dan bagaimana menghadapi kegagalan dalam berusaha, bagaimana mengakses permodalan dan bagaimana membangun jejaring usaha.

Para pelatih di P2MKP tersebut bukan tidak tau sama sekali tentang hal-hal tersebut, tetapi dalam penyampaiannya menjadi tidak sempurna disebabkan pengetahuan mereka tentang metodologi melatih sangat minim. Mengatasi hal tersebut adalah mudah. Cukup mengikutkan mereka pada pelatihan TOT bagaimana melatih masyarakat. Selain TOT, mereka bisa diikutsertakan pada pelatihan kewirausahaan atau manajemen usaha. Hanya saja kegiatan seperti itu belum dijalankan sehingga pembenahan itu belum berjalan maksimal. Apalagi mengingat bahwa supervisor atau pendamping yang berasal dari BPPP cenderung dominan mendampingi dalam administrasi dan pelaporan kegiatan.

Diharapkan output pelatihan yang dilakukan P2MKP akan meningkat kapasitasnya setelah para pelatih mengikuti TOT dan Diklat kewirausahaan.  Para pelatih akan mentransformasi kemampuan teknis dan menajerial sekaligus. Dan para luaran diklat selain mampu melakukan produksi, juga mampu membangun dan mengelola sebuah usaha.

Program pemberdayaan masyarakat semacam ini patut dijadikan contoh oleh lembaga lain yang konsen pada pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Pelatihan P2MKP adalah pelatihan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pihak BPPP hanya menjadi mentor dan supervisor untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan. Pada akhirnya para P2MKP tersebut akan mandiri melakukan pelatihannya sendiri bahkan bisa mengkomersilkan pelatihannya jika tidak mendapat bantuan dana pelatihan dari pemerintah lagi.

Ambon, Juni 2013

Agussalim

Membangun Profesionalisme Staf Diklat Melalui TRAINING OFFICER COURSE (TOC)

Dalam konteks zaman yang terus berubah kehadiran lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pelatihan, sangat dibutuhkan dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, demi meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meraih hal-hal terbaik (Agussalim, S.Pi)

 TOC pegawai BPPP Ambon

A.     Dasar Pemikiran

 

Seiring tuntutan zaman yang semakin kompleks dan rumit, maka kebutuhan akan peningkatan kemampuan sumberdaya manusia semakin dirasakan penting dan mejadi sesuatu yang tidak bisa ditawar. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh pribadi-pribadi dalam masyarakat, tetapi juga oleh lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Ditambah lagi dengan tingkat persaingan untuk memperoleh kebutuhan, baik persaingan dalam skala lokal maupun persaingan di tingkat global.

 

Dalam konteks zaman yang terus berubah itulah kehadiran lembaga-lembaga pendidikan (termasuk lembaga pelatihan) sangat dibutuhkan dalam rangka transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan, demi meningkatkan kemampuan berkompetisi dan meraih hal-hal terbaik. Dan seperti kita ketahui bahwa tingat pendidikan hanya sampai pada strata 3 (S3) dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara kebutuhan akan sebuah pengetahuan kadang bersifat sangat mendesak dan segera sehingga sangat tepat kemudian munculnya lembaga-lembaga kursus yang menawarkan short course yang hanya berlangsung dalam beberapa bulan atau beberapa minggu sudah bisa kompeten dalam suatu bidang. Bahkan yang lebih singkat dari itu adalah training atau pelatihan yang umumnya berlangsung dalam hitungan minggu atau bahkan kurang. Training lalu menjadi pilihan pavorit untuk mengembangkan SDM mengingat waktunya yang singkat dan biayanya cenderung lebih ringan, sehingga bisa dilaksanakan untuk meningkatkan SDM dalam jumlah banyak dalam waktu yang singkat.

 

 Lembaga training dewasa ini tidak hanya dimiliki oleh pemerintah berupa balai diklat atau pusat pelatihan, tetapi juga sektor swasta, perguruan tinggi, organisasi sosial politik maupun non politik. Bahkan banyak lembaga training yang bersifat nirlaba. Mengingat training atau pelatihan tak bisa dipisahkan dengan lembaga diklat, maka sebuah lembaga training haruslah memiliki segala prasyarat untuk bisa melaksanakan kegiatan training dengan baik dan mampu mencapai target. Khusus untuk lembaga diklat milik pemerintah, keberadaannya ditujukan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bangsa dan dalam hubungan antar bangsa yang mengacu kepada Good Governance.

 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelatihan sangat ditentukan oleh ketersediaan berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain. Komponen tersebut secara garis besar terdiri atas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang mendukung pelaksanaan diklat.  Komponen sumber daya manusia dalam sebuah training atau diklat terdiri atas pengelola diklat atau segenap jajaran struktur organisasi lembaga diklat, penyelenggara diklat atau segenap personil kepanitiaan sebuah kegiatan diklat, pelatih atau fasilitator diklat yakni para widyaiswara dan instruktur, dan peserta diklat.

 

Hanya orang profesional yang bisa memberikan pelayanan profesional. Tidak berlebihan pernyataan itu dan demikianlah faktanya, termasuk dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai sebuah layanan untuk pengguna lembaga diklat. Untuk mencapai tingkat professional dalam pelaksanaan diklat maka peningkatan kompetensi melalui diklat bagi pelaksana diklat menjadi sebuah keniscayaan. Diklat bagi pelaksana diklat kemudian dikenal dengan beberapa singkatan. ToT atau Training of Trainer merupakan diklat untuk para pelatih. ToT umunya berisi materi substansi yang akan dilatihkan pada latihan tertentu. Artinya setiap pelatih bisa melewati banyak ToT. selain ToT dikenal MoT yaitu diklat untuk para manager pelatihan yang terdiri dari pejabat dalam struktur organisasi diklat. Dan ada Training Officer Course atau TOC merupakan training untuk melatih para penyelenggara diklat atau seluruh staf lembaga diklat. Peserta TOC tidak terbatas pada staf diklat yang bukan merupakan pejabat struktur dan bukan pula trainer, tetapi manager dan trainer diklat  juga bisa menjadi peserta TOC.

 

 

 

B.     Peran Training Officer Course (TOC) bagi Penyelenggara Diklat

 

Mengapa TOC kemudian dianggap sangat berperan penting bagi profesionalitas pelayanan diklat ? jawabannya adalah agar para SDM diklat :

 

1.         Memahami konsep dasar sistem diklat

 

2.         Memahami pendekatan orang dewasa (andragogi)

 

3.         Memahami dan menerapkan etika kerja pelaksana diklat

 

4.         Mampu membuat perencanaan pelaksanaan diklat yang baik

 

5.         Mampu melakukan koordinasi penyelengaraan diklat

 

6.         Mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan diklat

 

7.         Terbangunnya kebersamaan tim diklat (team building)

 

8.         Memahami administrasi penyelengaraan diklat

 

9.         Mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan diklat

 

10.     Mampu memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat dari waktu ke waktu

 

11.     Mampu membuat laporan diklat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan

 

 

 

1.     1. Memahami konsep dasar sistem diklat

 

 

 

Melalui kegiatan Training Officer Course (TOC), penyelenggara diklat dilatih memahami konsep dasar system diklat. Memahami konsep dasar tersebut akan meningkatkan kompetensi penyelenggara diklat untuk mampu memahami pengertian, tujuan dan alasan orang mengikuti diklat. Dengan pemahaman itu maka penyelenggara diklat megetahui proses-proses dalam sistem diklat dan peranan penyelenggara diklat agar penyelenggaraan diklat dapat efektif.

 

Konsep dasar sistem diklat pada hakikatnya berangkat dari konsep dasar diklat itu sendiri. Menurut LAN (2003), ada empat kata kunci yang terkandung dalam pelatihan  yaitu proses belajar (learning),  kinerja/kompetensi kerja (performance), pegawai/karyawan (people), dan jabatan/pekerjaan (job). Belajar adalah proses sadar  sesorang untuk mengubah perilaku atau kemampuannya baik knowledge, skill dan attitude-nya. Performance atau kinerja adalah perbuatan yang berdaya guna atau prestasi. Pegawai atau karyawan adalah orang-orang yang membutuhkan diklat untuk peningkatan kemampuannya agar hasil pekerjaannya meningkat. Job adalah sejumlah pekerjaan atau tugas spesifik  yang memiliki tingkat kerumitan tertentu dan memiliki hubungan satu sama lain. Indikasi seorag pegawai dilatih senantiasa tidak lepas dari salah satu dari empat alas an yakni adanya pekerjaan baru sehingga butuh keterampilan baru pula, adanya kesenjangan pengetahuan pegawai, adanya kebijakan baru, atau untuk tujuan dipromosikan ke jabatan baru.

Ketika konsep dasar diklat tersebut kemudian dikumpulkan dalam sebuah sistem diklat maka akan menjadi seperangkat komponen atau unsur-unsur diklat yang saling berinteraksi (sistemik) untuk mengubah kompetensi kerja seseorang (pegawai/karyawan/dsb) menjadi lebih baik melalui proses belajar dalam diklat.

Input diklat berupa peserta, widyaiswara dengan kompetensinya, anggaran, waktu serta sarana dan prasarana diklat. Proses diklat meliputi proses belajar mengajar, evaluasi pra dan pasca diklat, penataan sarana dan prasarana diklat. Produknya bisa berupa materi diklat atau makalah, dan peguasaan kapasitas khusus. Outputnya adalah peserta (lulusan) diklat dengan kompetensi sesuai yang diaharapkan dan dikuatkan dengan sertifikat atau SIM dan sebagainya. Outcome atau dampaknya berupa peningkatan produktivitas lulusan/kontribusi yang diberikan kepada organisasi.

Mengetahui sistem diklat akan menjadi fokus acuan dalam setiap langkah penyelenggara diklat. Sehingga akan menjadi panduan tentang hal yang menjadi bagian dari eksistensi sebuah lembaga diklat. Contoh sederhananya seorang menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam diklat sebelum diklat itu dimulai. Lebih awal dari itu adalah kegiatan mengidentifikasi kebutuhan latihan. Di akhir pelatihan selalu ada evaluasi untuk mengukur capaian kegiatan pelatihan. Sehingga dengan pengetahuan tentang konsep dasar sistem diklat sebuah kegiatan pelatihan akan terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

1.     Memahami pendekatan orang dewasa (andragogi)

 

Penyelenggara diklat harus memahami bahwa peserta diklat adalah orang dewasa, yang cara belajarnya sangat berbeda dengan anak-anak. Cara belajar orang dewasa adalah proses belajar yang dilakukan dengan sengaja dan dengan mengadakan perubahan kemajuan ke arah pengetahuan sikap  dan nilai-nilai keterampilan yang telah mereka miliki atau dikenal dengan andragogi. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasil belajar orang dewasa akan nampak pada perubahan perilaku.

Para penyelenggara  diklat akan memperlkukan peserta diklat selaku orang dewasa yang memiliki konsep diri, memiliki berbagai pengalaman, yang keberadaanya dalam sebuah diklat karena kesiapan belajar sehingga diklat harus diarahkan pada orientasi waktu dan pemecahan masalah.

Pemahaman tentang cara belajar orang dewasa harus dipahami dengan baik oleh para pelatih diklat, sehingga akan menciptakan suasana belajar yang cocok dengan orang dewasa karena sebenarnya pelatih lebih merupakan fasilitator diklat. Suasana belajar orang dewasa didasarkan pada faktor fisiologis dan psikologis orang dewasa. Orang dewasa cenderung merupakan manusia aktif yang menginginkan suasana saling hormat menghormati, saling percaya, keterbukaan dan mengakui perbedaan. Orang dewasa juga lebih menyukai belajar yang didominasi oleh penerapan (praktek) daripada teori. Dengan demikian seorang pelatih selaku fasilitator akan bersikap lebih sebagai partner atau mitra dalam penyelesaian masalah, tidak menggurui, dan lebih banyak berempati, membuka diri dan memberikan keteladanan.

 

2.     Memahami dan menerapkan etika kerja pelaksana diklat

 

Sudah selayaknya etika kerja yang baik diterapkan di mana pun dan oleh siapa pun. Penyelenggara diklat menerapkan etika kerja yang baik terhadap pengguna layanan diklat secara eksternal dan sesama staf diklat secara internal. Melalui TOC penyelenggara diklat memahami etika kerja pelaksana diklat dan menerapkannya dalam melayani widyaiswara, etika kerja dengan peserta diklat, etika kerja dengan para tamu diklat serta etika kerja pelaksana diklata dengan pengelola diklat.

Dengan memahami etika kerja pelaksana diklat maka setiap orang akan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing dan berusaha memberikan yang terbaik dalam perannya itu. Dalam etika kerja diketahui apa kebutuhan masing-masing pihak yang dilayani, sehingga masing-masing pihak akan merasakan pemenuhan yang baik.

Memahami etika kerja akan meminimalkan sikap saling melempar tanggungjawab atau saling mengharap sehingga sebuah pekerjaan terbengkalai. Di sisi lain etika kerja akan menghindarkan dari menumpuknya beberapa perkerjaan kepada salah satu pelaksana (overload). Proses internalisasi pemahaman tentang etika kerja memang paling tepat dilakukan melalui pelatihan TOC, sebab jika disampaikan oleh atasan maka itu akan dianggap instruksi, dan jika disampaikan oleh rekan sesame karyawan maka itu bisa dengan mudah diabaikan. Tetapi melalui pelatihan benar-benar akan terjadi penyadaran dan pelaksana bisa saling koreksi satu sama lain.

Banyak sekali hal-hal yang menjadi bagian dari etika kerja pelaksana diklat, mulai dari hal yang remeh seperti urusan undangan, spanduk, kertas dan ATK, sampai kepada urusan menghubungi narasumber dan honor serta uang saku. Semua hal itu merupakan hal yang kompleks yang tidak bisa diseesaikan dengan baik jika setiap orang tidak memahami jobnya dengan jelas. Dan selain mengerti jobnya dengan jelas, aspek niat juga sangat berperan penting dalam melakukan proses pelayanan diklat.

 

3.     Mampu membuat perencanaan pelaksanaan diklat yang baik

 

Perencanaan yang baik idealnya harus melibatkan secara menyeluruh semua karyawan dalam setiap tingkatan manajemen (konsep ‘bottom up planning’). Tetapi itu menjadi hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat bahwa latar belakang pendidikan setiap pegawai tidak sama. Pada umumnya perencanaan terlaksana tetapi cenderung bersifat top down dari manajemen puncak ke tingkatan manajemen di bawahnya. Sehingga tidak terjadi pelibatan karyawan secara maksimal dalam penggalian ide-ide perencanaan.

Melalui diklat TOC maka penyelenggara diklat diajarkan tentang pentingnya mendasarkan setiap kegiatan diklat dengan perencanaan kegiatan.  Efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran diklat ditentukan oleh keterlibatan jajaran penyelenggara diklat dari mulai merencanakan sampai mengevaluasi. Kemampuan melakukan perencanaan diklat meliputi kemampuan menentukan tujuan perencanaan, manfaat dan tahapan perencanaan, pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing dan jadwal pelaksanaan diklat.

Perencanaan diklat bertingkat mulai dari top management, middle management sampai manajemen operasional. Setiap tingkatan melakukan perencanaan yang berbeda. Pada manajemen puncak dilakukan perencanaan strategis yang sifatnya jangka panjang yang biasanya lima tahun. Pada middle management perencanaan dibuat untuk kegiatan selama satu tahun ke depan. Sedangkan perencanaan pada  tingkat manajemen operasioanal adalah perencanaan  fungsional yang sifatnya operasional untuk satu program kegiatan tertentu.

4.     Mampu melakukan koordinasi penyelengaraan diklat

 

Koordinasi merupakan faktor yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu organisasi, oleh karena itu koordinasi harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Demikian pula halnya dalam rangka penyelenggaraan diklat peranan koordinasi sangat dominan. Tujuan penyelenggaraan diklat akan tercapai berkat kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti peserta diklat, pelatih, serta instansi penyelenggara diklat.

Kekurangan yang terdapat dalam setiap pelaksanaan kegiatan diklat umumnya disebabkan oleh lemahnya koordinasi. Sebaliknya kekurangan yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan bisa diminimalkan dengan memaksimalkan koordinasi dengan segenap pihak yang akan terlibat. Masalahnya kemudian adalah kemampuan personil diklat untuk melakukan koordinasi, dan kemampuan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat. Seringkali satu personil beranggaan bahwa tugasnya sendiri sebagai tugas yang paling penting dibandingkan dengan tugas-tugas lainnya. Satu hal yang juga sering kurang diperhatikan adalah faktor waktu, sehingga seringkali koordinasi ditunda untuk dilakukan sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Keberhasilan koordinasi juga sangat dipengaruhi oleh keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak-pihak yang berkoordinasi. Karena hal yang kerap muncul adalah ego sektoral pada masing-masing sektor yang melakukan koordinasi.

Koordinasi dalam lembaga diklat berlangsung dua arah yakni ke luar organisasi dan ke dalam  internal organisasi. Keberhasilan koordinasi akan menjamin segala sesuatu terjadi pada waktu dan tempat yang sesuai dan dalam urutan yang benar. Keberhasilan koordinasi juga akan mencegah konflik dan kontradiksi, mencegah persaingan yang tidak sehat, mencegah pemborosan dana. Selain itu koordinasi juga memastikan kesatuan gerak organisasi yang semakin kompleks.  

Mengingat pentingnya aspek koordinasi dalam kegiatan diklat,  maka penyelenggara diklat benar-benar harus dibekali dengan kemampuan berkoordinasi melalui diklat TOC. Dengan pemahaman yang benar tentang koordinasi maka setiap karyawan akan mampu mengenali pihak-pihak yang akan dikoordinasi, media koordinasi apa yang paling tepat untuk digunakan, bagaimana teknik menghadapi hambatan-hambatan dalam koordinasi, dan ketepatan waktu dalam melakukan koordinasi. Dengan demikian hasil koordinasi bisa maksimal atau bisa diperbaiki dari waktu ke waktu karena pemahaman tentang koordinasi itu telah dimiliki.

 

 

 

 

5.     Mampu melakukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan diklat

 

Peningkatan keterampilan berkomunikasi membutuhkan latihan. Kita tidak mungkin mampu meningatkan keterampilan berkomunikasi hanya dengan membaca buku-buku tentang komunikasi. Kita harus terjun langsung melakukan kegiatan komunikasi dan sekaligus mencoba mengevaluasi kegiatan komunikasi kita secara terus menerus dan melihat apakah ada peningkatan  atau tidak (LAN, 2003).

            Latihan TOC bagi penyelenggara diklat membuat para penyelenggara diklat memahami komunikasi yang efektif. Dimana komunikasi yang terjalin mengarah kepada persahabatan akrab, sehingga hubungan emosional antar pegawai semakin lama semakin baik dan pekerjaan semakin mudah untuk diselesaikan. Dengan demikian, pelatihan TOC yang didalamnya membahas tentang komunikasi yang efektif sangat tepat untuk diikuti oleh seluruh pegawai lembaga diklat. Keterampilan komunikasi pada karyawan diklat akan sangat menunjang kebutuhan lain yaitu koordinasi, dan membangun kerjasama team.

 

6.     Terbangunnya kebersamaan tim diklat (team building)

 

Mencapai keberhasilan kerja sebuah lembaga sangat ditentukan oleh kerjasama atau kebersamaan dalam bekerja suatu lembaga. Kebersamaan akan membuat tim kompak dan saling menutupi kekurangan. Tetapi untuk mencapai hal tersebut mengharuskan anggota tim mampu melewati konflik of interest di dalam tim.

Membentuk sebuah tim akan sangat bermanfaat dalam pencapaian sasaran. Menurut Robert B Maddux dalam bukunya Team Building dalam LAN (2003), manfaat membangun tim yang efektif adalah : sasaran yang relaistis ditentukan, komitmen dalam tim untuk saling mendukung, memahami prioritas anggota tim dan saling membantu, komunikasi bersifat terbuka, pemecahan masalah lebih efektif, umpan balik kinerja lebih memadai, konflik diterima sebagai hal yang wajar. Manfaat membangun tim juga adalah tim dihargai atas hasil yang sangat baik, anggota tim termotivasi mengeluarkan ide-idenya, anggota tim membiasakan mendisiplinkan diri, serta anggota tim lebib berprestasi dalam bekerjasama.

Kebersamaan sebuah tim dalam lembaga akan tampak dari luar tim. Kualitas citra lembaga yang bisa ditangkap oleh orang diluar lembaga yang bersangkutan sangat ditentukan oleh kemampuan karyawan dalam lembaga membentuk tim dan membangun kebersamaan dalam tim. Tim yang berkualitas bagus dibangun di atas kekuatan individu-individu yang saling mendukung, yng diorganisasikan dengan baik dengan peran dan tanggungjawab anggota yang jelas yang beroperasi secara efektif dengan berfokus pada hasil yang ingin dicapai.  Tim yang berkualitas senantiasa mampu menyelesaikan ketidaksepakatan, memiliki sinergitas dalam gerak, anggota tim senantiasa berkomunkiasi secara terbuka untuk mencapai keputusan yang objektif, dan anggota tim secara teratur bersama-sama melakukan evaluasi efektivitas tim.

Di  dalam pelatihan TOC karyawan lembaga dilatih untuk mengenal adanya tim, pentingnya membentuk tim, dan fungsi kebersamaan dalam tim. Tim diklat yang berkualitas akan menunjukkan kinerja tinggi dalam melakukan pelayanan diklat. Pengguna yang beragam dengan kebutuhan yang berbeda-beda yang berubah dalam waktu relative singkat membutuhkan kekompakan tim, agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Apalagi mengingat bahwa karyawan diklat juga beragam. Tahapan-tahapan membangun kebersamaan tim yang dinamis bukanlah proses yang mudah.

Melalui TOC, karyawan diklat akan dilatih membangun tim dan membangun kebersamaan tim yang dimulai dengan pengetahuan mengenai kebersamaan, tidak memandang pangkat, suku dan golongan, rasa saling percaya, saling menghargai dan dilandasi oleh keterbukaan. Melalui TOC juga dilatih tentang pengambilan keputusan win-win solution untuk mengatasi sebuah masalah terutama jika terjadi sebuah konflik agar konflik tersebut tidak berkepanjangan.

 

7.     Memahami administrasi penyelengaraan diklat

 

Administrasi penyelenggaran diklat adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan penyelenggaran diklat. Ada delapan garapan administrasi diklat yang merupakan kunci dalam penyelenggaraan diklat (LAN, 2003). Yang pertama dan utama adalah peserta diklat, atas alasan kebutuhan merekalah (TNA) maka diklat ada.  Garapan kedua adalah wisyaiswara selaku pemegang kewenangan untuk mendidik, mengajar atau melatih PNS. Ketiga, kurikulum yang menjadi acuan proses pembelajaran (administrasi keempat) yang muaranya adalah tujuan diklat tersebut. Kelima, sarana dan prasarana diklat selaku penunjang proses pembelajaran yang tanpanya maka pembelajaran tidak bisa maksimal terjadi atau tidak berjalan.  Keenam, ketatausahaan yang berisi tentang tulis menulis (clerical work). Ketujuh, organisasi diklat yang berisi pengorganisasian diklat  baik dari struktur, jenjang dan sebagainya. Dan kedelapan , administrasi keuangan.

Luasnya bagian administrasi dalam lembaga diklat, maka kedelapan garapan di atas harus disusun secara sistematis dan logis, karena merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan diklat. Maka agar lembaga diklat berhasil, administrasinya harus direncanakan dengan baik, diorganisasikan, dilaksanakan dan diawasi. Untuk melakukan hal itu tentu tidak mudah, oleh karenanya karyawan lembaga diklat harus dilatih terlebih dahulu tentang pentingnya memahami administrasi diklat melalui pelatihan TOC. 

Keberhasilan dalam menata administrasi lembaga diklat bukan perkara yang mudah mengingat nyaknya variable yang harus diperhatikan, bahkan sampai pada pengaturan bentuk ruangan sekalipun. Tetapi melalui TOC, maka proses penyempurnaan akan terus menerus dilakukan karena para penyelenggara diklat telah menyadari seluruh aspek administrasi dan pentingnya penataan yang baik. Bahkan pada akhirnya akan muncul system administrasi yang semakin mudah, sehingga memudahkan penyelenggara dalam menatanya.

 

8.     Mengetahui sarana dan prasarana yang dibutuhkan diklat

 

Para penyelenggara diklat tentunya tidak akan asing dengan alat-alat yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan. Tetapi sejauh mana manfaat sarana dan prasarana tersebut belum tentu mereka tahu sebelum disampaikan misalanya melalui TOC. Selain manfaat, jenis pilihan alat dan kualitas alat juga kemungkinan tidak diketahui oleh karyawan diklat sebelum disampaikan melalui TOC.

Melalui pengetahuan tentang sarana dan prasarana diklat maka penyelenggara diklat akan mengoptimalkan manfaat dari sarana dan prasarana tersebut, termasuk penataan sarana dan prasarana tersebut. Prasarana yang ditata dengan baik akan menciptkan suasana kelas yang kondusif, sehingga memperlancar proses berlatih, juga menciptakan proses pembelajaran yang fun dan interaktif.

Melalui TOC pula penyelenggara diklat akan mengetahui bahwa sarana diklat punya efektivitas fungsi yang berbeda. misalnya media grafis, media visual, media audio-visual, multi media, benda nyata atau alat simulasi. Dengan pengetahuan itu penyelenggara akan memilih alat mana yang paling tepat digunakan pada pelatihan tertentu atau pada saat tertentu dalam proses pelatihan.

Berkat penataan sarana dan prasarana diklat juga para widyaiswara sangat terbantu melakukan proses berlatih. Widyaiswara akan mampu memilih metode belajar yang akan digunakan terkait dengan ketersediaan media. Atau sebaliknya widyaiswara leluasa menentukan metode berlatih karena ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang berbagai metode pengajaran yang akan dilakukan. Misalnya seorang widyaiwara tidak sebatas melakukan metode ceramah karena tersedia media audio visual sehingga dia bisa memilih memadukan ceramah dan penggunaan media tersebut.

 

 

 

9.      Mampu memberikan pelayanan prima dalam penyelenggaraan diklat secara dinamis

 

Pelayanan prima atau pelayanan yang berfokus pada kepuasan pelanggan sifatnya dinamis seiring dinamisnya kehidupan social masyarakat. Dengan demikian, standar pelayanan pun ikut berubah seiring berubahnya tuntutan konsumen. Sehingga pemberi layanan harus senantiasa mengupdate informasi tentang layanan yang diberikan dan kebutuhan konsumen penggunanya. Apalagi jika layanan tersebut disediakan dapat diperoleh konsumen bukan dari satu sumber layanan semata, maka pelyanan menjadi factor terkuat untuk memenangkan persaingan meraih hati konsumen.

Sebelum semua itu para karyawan harus lebih dahulu memahami bagaimana pelayanan itu sendiri dan hal yang mendasari dilakukannya pelayanan. Ada beberapa kata kunci dari pelayanan prima di antaranya produk. Produk yang dimaksud adalah barang atau jasa. Terdapat dua kategori produk, yakni istimewa dan defisien. Istimewa jika pelanggan puas dan defisien jika pelanggan kecewa. Contoh produk istimewa dalam diklat adalah widyaiswara yang professional, materi diklat yang menarik, sarana pelatihan yang lengkap. Contoh produk diklat yang defisien atau mengecewakan seperti widyaiwara yang berpenampilan buruk, panitia yang kurang tanggap, alat yang tidak berfungsi dengan baik, jadwal yang tidak tepat dan sebagainya. Ironisnya, konsumen cenderung akan mengingat hal-hl yang buruk dibanding yang baik.

Produk layanan haruslah bermutu bagus atau berkualitas tinggi. Menurut LAN (2003), ciri produk layanan yang berkualitas di antaranya: tepat waktu, akurat atau bebas dari kesalahan-kesalahan, sopan dan ramah (3s: senyum, salam, sapa), kemudahan mendapatkan layanan, kenyamanan terkait ruang atau informasi, atribut pendukung seperti ruangan ber AC dan lain-lain.

Layanan pada lembaga diklat sebagai lembaga yang produknya dinikmati oleh eksternal organisasi memiliki dua jenis pelanggan yakni internal dan eksternal. Secara internal penyelenggara diklat memberikan pelayanan prima terhadap sesama karyawan diklat misalnya antara tenaga pelatih dengan administrasi keuangan sehingga pihak yang dilayani di antara keduanya disebut pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternl adalah pengguna jasa diklat yakni peserta diklat atau instansi yang menggunakan jasa lembaga diklat dan sebagainya.

Training Officer Course memberikan pondasi dasar kepada karyawan diklat tentang pentingnya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan baik secara internal maupun internal dengan prinsip-prinsip pelayanan prima. Di antara prinsip pelayanan tersebut adalah :

          Mengutamakan pelanggan

          System pelayanan yang efektif

          Melayani dengan hati nurani

          Perbaikan pelayanan berkelanjutan

          Memberdayakan pelanggan.

Para penyelenggara diklat juga dilatih bagaimana teknik dan sikap dalam melayani pelanggan dengan memiliki pribadi prima. Pribadi prima senantiasa tampil prima, sopan dan penuh hormat, yakin, rapih, ceria, senang memaafkan, senang bergaul, senang belajar dari orang lain, senang pada yang wajar dan senang menyenangkan orang lain.

10. Mampu membuat laporan diklat sebagai bahan informasi, evaluasi dan referensi.

Laporan merupakan hal yang familiar di kalangan penyelenggara diklat. Tetapi seringkali dipahami hanya sebatas bukti dokumentasi sehingga kurang lengkap atau tidak tepat waktu bahkan kadang diabaikan. Dalam Training Officer Course (TOC) penyelenggara diklat kemudian diberitahu bahwa fungsi laporan bukan sebatas dokumentasi tetapi juga sebagai bahan pertanggungjawaban, laporan juga berfungsi pengawasan atasan ke bawahan atau instansi atas kepada instansi di bawahanya. Laporan juga berfungsi komunikasi yang memberikan informasi dan sebagai referensi. Laporan juga berfungsi sebagai bahan evaluasi yang menjadi umpan balik dalam penyelenggaraan diklat di masa yang akan datang.

Laporan sebagai komunikasi yang efektif paling tidak harus memenuhi enam persyaratan (Lamuddin Finoza dalam LAN, 2003). Enam syarat tersebut yakni lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif dan tepat waktu. Agar laporan jelas maka bahasa yang digunakan harus mudah dipahami, kalimat-kalimatnya sederhana, dan bila menggunakan singkatan maka harus ada penjelasan rinci tentang singkatan itu.

 

C. Kesimpulan

 

Lembaga diklat sebagai satu kesatuan institusi yang terdiri dari berbagai komponen yang harus bersinergi untuk memberikan layanan diklat bagi pelanggannya. Agar mampu professional dalam memberikan pelayanan yang prima maka segenap personil diklat harus membangun pondasi knowledge dan skill tentang segala aspek yang menjadi bagian sebuah institusi diklat agar mampu berattitude sebagaimana seharusnya penyelenggara diklat. Melalui pelatihan TOC (Training Officer Course) segenap karyawan akan mengetahui segenap fungsi dan peran masing-masing dan bersinergi untuk bekerjasama mencapai tujuan institusi sebagai tujuan bersama. Melalui TOC mereka juga dibekali tentang segenap pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi penyelenggara diklat yang professional. TOC merupakan sebuah keharusan bagi mereka.

Pelatihan P2MKP Upaya Pemberdayaan Masyarakat

P2MKP Santo Alvin TernateMindset tentang masyarakat dewasa ini banyak mengalami pergeseran ke arah yang lebih positif. Saat ini banyak digaungkan istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang semula hanya pasif dan bersifat menunggu pemberian dari pemerintah dan lembaga-lembaga donatur, kini banyak distimulasi untuk lebih aktif melakukan hal-hal yang maju. Pemberdayaan sebagian bermakna pelibatan secara aktif dalam melakukan sesuatu, bisa juga berarti pemberian kewenangan untuk melakukan sesuatu dan bertanggungjawab atas sesuatu itu, yang sifatnya berguna bagi diri dan masyarakat sekitarnya. Mindset tentang pemberdayaan ini lahir dari spirit bahwa yang paling tau tentang kebutuhan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat sisa dibekali dengan skill dan pengetahuan lalu pembiayaan dan pendampingan. Sehingga dari pemberdayaan itu bisa lahir philosofi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat bisa lebih cepat maju dan dan segala sumberdaya yang diarahkan untuk membangun masyarakat benar-benar tepat sasaran.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan akhir agar masyarakat yang bersangkutan bisa mandiri. Agar tujuan itu tercapai maka pemberdayaan tidak bisa lepas dari pendampingan. Yang bertugas melakukan pendampingan adalah lembaga yang diaggap kompatibel untuk membuat masyarakat tersebut mandiri. Lembaga itu bisa merupakan lembaga milik pemerintah, LSM, organisasi masyarakat, NGO, perguruan tinggi, atau pun lembaga keagamaan. Pendampingan dilakukan sebagai katalisator agar masyarakat tersebut lebih cepat melakukan sesuatu dengan benar. Melalui pendampingan pula terjadi transformasi skill dan pengetahuan kepada masyarakat secara efisien, karena tenaga yang dibuthkan untuk pendampingan cenderung jauh lebih kecil dibanding jika dilakukan sendiri oleh sebuah lembaga.

P2MKP atau singkatan dari Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan di Nusantara. Pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan difasilitasi untuk mandiri melalui pendampingan administrasi dan teknis serta didukung dengan biaya operasional yang kemudian disahkan menjadi P2MKP. Lembaga masyarakat ini kemudian menjadi mitra pemerintah, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk melaksanakan pelatihan seputar usaha yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan seperti usaha budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya.

Lembaga ini kemudian menjadi perpanjangan tangan dan membantu terdistribusinya pelatihan di wilayah kerja balai diklat perikanan milik Kementerian KP di seluruh Indonesia. P2MKP terdiri atas masyarakat yang memiliki usaha perikanan yang produktif dan bersedia membagi pengetahuan seputar usahanya termasuk proses-poses produksi dan manajemen usahanya kepada masyarakat di sekitarnya. Tujuannya adalah agar masyarakat di sekitarnya mampu membangun usaha yang sama dan turut berhasil. P2MKP melakukan pelatihan berdasarkan SK (Surat Keputusan) resmi dari Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP. P2MKP melaksanakan  pelatihan dengan pendampingan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) yang berada di bawah naungan Pusat Pelatihan KP, termasuk di antaranya BPPP Ambon.

Lukisan dengan Kulit KerangAsal muasal P2MKP lahir dari adanya unit usaha yang dibangun oleh pelaku utama (nelayan, pembudidaya, pengolah, pengrajin) yang menjalankan usahanya secara swadaya. Unit-unit usaha ini sudah menghasilkan produk-produk yang diterima di pasaran. Pengelolaan usaha ini dijalankan oleh satu atau beberapa orang termasuk pemilik utama usaha. Unit usaha ini diusulkan untuk  diangkat menjadi P2MKP seetelah melewati verifikasi beberapa persyaratan oleh BPPP yang akan menjadi pembinanya. Persyaratan tersebut di antaranya adalah tersedianya fasilitas belajar/berlatih, tersedianya unit produksi (alat-alat produksi) tersedianya tenaga pelatih dan beberapa persyaratan lainnya. Unit usaha calon P2MKP mengisi formulir dari BPSDM-KP dan mendapat rekomendasi dari Dinas KP tempat dimana usaha ini berada.

Dari upaya pendampingan masyarakat dalam rangka melakukan pelatihan diketahui banyak banyak hal positif dari pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan yang diprogramkan BPSDM-KP ini, di antaranya:

  1. Kegiatan pelatihan P2MKP membantu distribusi pelatihan bidang kelautan dan perikanan di Nusantara. Keberadaan P2MKP sangat membantu BPPP lingkup Puslat KP untuk mendistribusi pelatihan dengan cepat karena beberapa kegiatan pelatihan bisa berlangsung serentak di beberapa P2MKP dan hanya membutuhkan satu orang pendamping dari BPPP untuk tiap kegiatan.
  2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat terkait hal yang dilatihkan (budidaya, pengolahan ikan, penangkapan dan penanganan ikan, kerajinan kerang mutiara dan sebagainya). Slogan begitu dekat begitu nyata, tepat digunakan oleh P2MKP dalam rangka membangun pengetahuan, keterampilan dan motivasi usaha para lulusan pelatihan. Pelatih dan tempat mereka berlatih berada begitu dekat dengan mereka sehingga menjadi bukti utama kebenaran pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru saja mereka terima.
  3. Meningkatkan produksi dari unit produksi P2MKP bersangkutan karena para purnawidya (luaran pelatihan) ada yang langsung ikut berproduksi bersama P2MKP yang melatihnya. Beberapa P2MKP produknya sudah diminta konsumen dalam jumlah banyak baik di kios-kios ataupun swalayan dan supermarket. Dengan adanya purnawidya yang mau langsung ikut berproduksi akan membantu meningkatkan produksi. Di sisi lain para purnawidya tersebut bias langsung berpendapatan karena produk yang dibuatnya sudah memiliki pasar yang jelas.
  4. P2MKP menjadi tempat berkonsultasi (konsultan bisnis) yang dekat bagi masyarakat sehingga memudahkan masyarakat bertanya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha yang dikelola P2MKP bersangkutan.
  5. Pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan pelatihan sehingga sangat membantu proses peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Dalam setahun sebuah P2MKP bisa melatih lebih dari delapan angkatan. Sehingga pengulangan proses sesungguhnya membuat pengelola P2MKP menjadi familiar dengan kegiatan itu dan mampu membenahi kekurangan yang ada secara bertahap.
  6. Terjadinya sirkulasi pengetahuan  (sharing) tentang usaha perikanan antar P2MKP melalui mediasi  BPPP yang membinanya atau mediasi Pusat Pelatihan Kelautan Perikanan (Puslat KP). BPPP bisa memediasi pertukaran informasi melalui para supervisornya atau melalui pertukaran pelatih. Puslat memediasi sharing pengetahuan dan keterampilan bisa melalui pameran pelatihan.
  7. Meningkatkan pendapatan masyarakat baik pengelola P2MKP maupun para lulusan pelatihan. Kegiatan pelatihan di P2MKP berefek pada munculnya unit usaha baru pada masyarakat dan berkembangnya unit usaha yang sudah ada, sirkulasi pengetahuan juga melahirkan inovasi dan modivikasi baru yang semuanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.

Menyempurna melalui proses, seperti itulah yang dialami oleh unit usaha yang di SK-kan menjadi P2MKP. Kelengkapan fasilitas pelatihan, kecakapan administrasi pelatihan dan kecakapan melatih bagi para pelatih di P2MKP tentu saja tidak langsung sempurna. Tetapi hal itu dibenahi dari waktu ke waktu melalui kegiatan pelatihan yang terus dilakukan pada P2MKP. Dan hal ini menjadi tanggungjawab BPPP yang menjadi pembinanya.

Pelatih yang melatih masyarakat tempatnya berasal, dan bertempat tinggal, tentu sangat mengetahui  segala karakteristik masyarakat tersebut. Termasuk mengetahui potensi dan peluang sebuah usaha dikembangkan serta faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan suatu usaha di tempat itu. Dengan begitu konsep pelatihan yang dilakukan melalui P2MKP yang pelatihnya berasal dari masyarakat itu sendiri memiliki keunggulan dalam kemudahan komunikasi sehingga memudahkan transformasi pengetahuan.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, melibatkan masyarakat untuk langsung menjadi pelatih adalah hal yang sangat positif. Tinggal bagaimana meningkatkan kapasitas mereka agar lebih kompeten dalam menyampaikan materi. Mereka (para pelatih P2MKP) dituntut untuk mampu mentransformasi pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta pelatihan, tanpa melalui TOT terlebih dahulu.

Para pelatih P2MKP adalah orang-orang yang menguasai teknis pengoperasian alat produksi pada unit usaha yang dikelola. Mereka dengan mudah bisa menunjukkan cara pembuatan atau pengoperasian alat-alat tertentu yang berhubungan dengan unit produksi. Tetapi metodologi pelatihan tentu saja belum sempurna karena mereka tidak dibekali dengan training of trainer (TOT) bagaimana melatih. Sehingga aspek motivasi usaha, manajerial usaha dan beberapa hal penting yang dibutuhkan masyarakat yang menjadi peserta latihan menjadi mis (kurang). Out putnya adalah keluaran diklat yang tau cara membuat produk tetapi masih gamang tentang bagaimana memulai usaha dan bagaimana menghadapi kegagalan dalam berusaha, bagaimana mengakses permodalan dan bagaimana membangun jejaring usaha.

Para pelatih di P2MKP tersebut bukan tidak tau sama sekali tentang hal-hal tersebut, tetapi dalam penyampaiannya menjadi tidak sempurna disebabkan pengetahuan mereka tentang metodologi melatih sangat minim. Mengatasi hal tersebut adalah mudah. Cukup mengikutkan mereka pada pelatihan TOT bagaimana melatih masyarakat. Selain TOT, mereka bisa diikutsertakan pada pelatihan kewirausahaan atau manajemen usaha. Hanya saja kegiatan seperti itu belum dijalankan sehingga pembenahan itu belum berjalan maksimal. Apalagi mengingat bahwa supervisor atau pendamping yang berasal dari BPPP cenderung dominan mendampingi dalam administrasi dan pelaporan kegiatan.

Diharapkan output pelatihan yang dilakukan P2MKP akan meningkat kapasitasnya setelah para pelatih mengikuti TOT dan Diklat kewirausahaan.  Para pelatih akan mentransformasi kemampuan teknis dan menajerial sekaligus. Dan para luaran diklat selain mampu melakukan produksi, juga mampu membangun dan mengelola sebuah usaha.

Program pemberdayaan masyarakat semacam ini patut dijadikan contoh oleh lembaga lain yang konsen pada pengembangan kapasitas sumberdaya manusia. Pelatihan P2MKP adalah pelatihan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pihak BPPP hanya menjadi mentor dan supervisor untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan. Pada akhirnya para P2MKP tersebut akan mandiri melakukan pelatihannya sendiri bahkan bisa mengkomersilkan pelatihannya jika tidak mendapat bantuan dana pelatihan dari pemerintah lagi.

Ambon, Juni 2013

Agussalim

Sustainable Tourism with Triple Bottom Line: Economi, Ecology And Socio-Cultural

 A.     Dasar Pemikiran

Tourism atau pariwisata pasti tidak asing di setiap telinga, tetapi jika dipadukan dengan kata sustainable atau berkelanjutan, maka sebagian besar orang akan bertanya apa itu sustainable tourism atau apa itu pariwisata berkelanjutan. Dewasa ini berbagi konsep tentang pengelolaan berkelanjutan bermunculan sebagai solusi atas kekurangan dari pengelolaan konvensional.  Termasuk pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang di dalamnya terdapat keterlibatan masyarakat (community based management), sehingga ini merupakan konsep yang memadukan berbagai konsep pengelolaan.

SAWAI air BLANDAPariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang dapat meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan pariwisata bagi lingkungan alam dan masyarakat lokal, dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dengan tidak menimbulkan kerusakan bagi sumber daya yang menjadi tumpuan pariwisata ini.

Pariwisata merupakan salah satu industri global terbesar dengan sebagian besar pertumbuhan pasar terpusat pada lingkungan alam yang masih murni. Keberadaan lokasi wisata dirasakan semakin menarik minat pengunjung asing, serta warga setempat. Pariwisata dapat memberikan manfaat kepada masyarakat lokal dan pengunjung melalui penggenjotan pendapatan dan lapangan kerja. Namun, pariwisata juga dapat mengancam sumber daya yang terdapat di dalam wilayah dimana objek wisata tersebut berada jika pelaksanaannya menyebabkan kerusakan habitat, mengganggu satwa liar dan mempengaruhi kualitas dan daya dukung lingkungan. Pariwisata juga dapat mengancam masyarakat karena terjadinya pembangunan yang berlebihan, kebisingan yang bersumber dari kerumunan orang, dan mengganggu budaya lokal. Selain itu, pariwisata konvensional sering tidak menguntungkan masyarakat lokal karena adanya ‘kebocoran’ pendapatan yang diterima dari wisatawan yang jatuh ke tangan operator dari luar. Akibatnya, pariwisata dapat menghancurkan sumber daya yang sangat menjadi tumpuannya. Sebaliknya, pariwisata berkelanjutan dari awal sudah direncanakan untuk menguntungkan penduduk lokal, menghormati budaya lokal, melestarikan sumber daya alam, memberikan lebih banyak  keuntungan kepada masyarakat lokal dan KKP, dan mendidik baik wisatawan maupun penduduk lokal tentang pentingnya konservasi.

Sebuah objek menjadi objek wisata karena aspek keindahannya yang mengundang orang untuk melihatnya. Tetapi ketika pengunjung berdatangan, maka tidak ada jaminan bahwa keindahan itu akan bertahan dan senantiasa menarik minat pengunjung. Kedatangan pengunjung sedikit banyaknya akan berdampak secara ekologis terhadap potensi keindahan alam objek wisata. Ketika ambang batas toleransi dampak dan daya dukung lingkungan pada sebuah tempat terlewati maka kerusakan pasti mulai terjadi. Dan kerusakan itu akan berlangsung terus jika tingkat kerusakan melebihi kemampuan recovery (kemampuan memulihkan diri) sumberdaya.

Keberadaan sebuah objek wisata di suatu tempat tidak bisa menjadi jaminan bahwa masyarakat setempat mendapat keuntungan secara ekonomis dari kegiatan wisata. Jika sebuah objek telah dikontrak oleh sebuah perusahaan atau person maka peluang ekonomi untuk masyarakat lokal hampir tertutup dan hanya dikuasai oleh pihak pengontrak. Hal ini terjadi di beberapa objek wisata seperti halnya Ora Beach, Teluk Saleman di Seram Utara, Maluku Tengah. Padahal idealnya adalah keberadaan sebuah objek wisata harus dirasakan dampaknya secara ekonomis oleh seluruh masyarakat lokal.

Setiap objek wisata baik bahari maupun wisata alam pegunungan dan wisata lainnya, biasanya sangat berkaitan erat dengan kultur masyarakat setempat. Kultur masyarakat tersebut adakalanya tidak diketahui oleh pengunjung objek wisata disebabkan karena kurangnya sosialisasi baik oleh aparatur pemerintah setempat ataupun oleh masyarakat local atau tour guide yang memandu para pengunjung. Keberadaan objek wisata adakalanya menjadi factor yang mempengaruhi terdegradasinya nilai budaya local bahkan bisa menghilangkan nilai budaya masyarakat dan berganti dengan budaya para pengunjung yang cenderung asing.

Pengetahuan masyarakat tentang kegiatan pariwisata sejauh ini sebagian besar masih didominasi oleh pikiran konvensional dan sebatas pengetahuan tentang dampak jangka pendek yang bisa dirasakan tetapi belum mampu menganalisis dampak yang bisa timbul di kemudian hari. Sebagai Negara kepulauan Indonesia banyak memiliki potensi wisata bahari.  Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan sebuah objek yang menarik cepat atau lambat akan diketahui oleh masyarakat luas yang akan berdatangan untuk melihatnya dari dekat. Oleh karenanya konsep pengelolaan berkelanjutan harus secara dini telah dipikirkan sebelum sebuah objek tereksploitasi dan mengalamai degradasi. Konsep yang dimaksud diharapkan meminimalkan dampak dan meningkatkan pendapatan masyarakat local dengan tetap menjaga nilai budaya dan social masyarakat setempat untuk tetap lestari.

Melalui konsep pengelolaan berkelanjutan, maka diharapkan keberadaan sebuah destinasi wisata akan memberikan dampak ekonomis masyarakat, akan meminimalkan dampak ekologis bagi lingkungan sumberdaya alam dilokasi wisata dan sekitarnya serta menjaga kelestarian kultur masyarakat local yang secara social menjadi identitas dan pola hidup masyarakat tersebut serta telah dilaksanakan secara turun temurun. Dengan pengelolaan berkelanjutan juga diharapkan objek wisata tersebut akan eksis dalam jangka waktu yang sangat panjang.

B.     Seperti Tambang Emas

Keberadaan sebuah tempat yang secara estetika akan menarik minat orang untuk berkunjung sesungguhnya merupakan sebuah isyarat dari Tuhan bahwa sebuah anugerah besar Dia tempatkan disana sebagaimana Dia menempatkan sebuah tambang emas. Terdapat potensi ekonomi dalam jumlah tidak tak terhingga, tetapi sangat potensial untuk mensejahterakan masyarakat lokal dan sekitarnya.  Dalam perjalanan waktu kemudian, tangan manusia yang mengelolanyalah yang menjadi penentu berdampak positif atau tidaknya keberadaan objek wisata atau tambang emas tersebut.

Sebuah tambang emas yang telah diketahui keberadaannya akan mengundang minat banyak orang untuk dating menggali dan mencari emas atau menjual segala sesuatu yang dibutuhkan para penambang emas. Jika penambangan tersebut dibebaskan untuk dikelola secara sesuka hati para penambang maka akan semakin banyak orang yang berdatangan dan banyak pula yang mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, potensi tambang tersebut akan berkurang dan semakin habis. Pada saat itu tiba, maka para penambang akan meninggalkan tempat tersebut dan mencari lokasi tambang yang baru.  Lokasi bekas tambang akan tersisa menjadi seperti sarang-sarang binatang, dan jika itu terdapat pada sebuah pulau maka akan menjadi pulau hantu. Yang tersisa adalah bekas-bekas bangunan dan lobang-lobang tambang serta seperangkat alat tambang yng sudah tidak layak pakai, tanpa seorang manusia bahkan mungkin tanpa seekor binatang sekalipun.

Demikian halnya sebuah objek wisata berpotensi mengalami hal yang sama jika tidak dikelola secara benar yang memperhatikan kaidah-kaidah ekologis, ekonomis dan sosio-kultural. Sebuah objek wisata yang dulunya menarik dan dikunjungi banyak wisatawan bisa kehilangan daya tarik ketika sumberdaya alamnya rusak oleh pengunjung yang hanya tau menikmati dan meluapkan kesenangan berwisata, karena tidak adanya aturan main yang berlaku di tempat tersebut. Ketika sumberdaya yang menjadi pesona dan daya tarik wisata itu rusak maka tempat itu kemudian akn kehilangan pengunjung, dan para pelaku ekonomi pun akan beranjak karena tidak mendapatkan keuntungan apa-apa lagi. Yang tersisisa hanyalah jejak-jejak para wisatawan bersama sumberdaya yang telah rusak dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pemulihannya.

Perbandingan di atas bisa menjadi bahan renungan bahwa harus ada upaya preventif untuk mencegah kerusakan sumberdaya pada objek wisata. Tidak tepat jika konsep pengelolaan diharapkan muncul seiring dengan semakin banyaknya pengunjung yang semakin tak terbendung. Harus ada ambang batas tolerasi dampak yang ditimbulkan pengunjung pada objek yang sudah harus dianalisis dan ditetapkan lebih dini. Harus ada kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan bersama oleh segenap pemilik kepentingan (stakeholder) untuk mencegah terjadinya dampak negative. Dan harus ada manajemen pengelolaan sumberdaya alam yang sudah disiapkan sebelum objek tersebut benar-benar dibuka untuk pengunjung. Jika tidak demikian, maka efek penambang liar akan terjadi pada objek wisata yang kita miliki.

 

C.      Pariwisata konvensional versus pariwisata berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan sebagai sebuah konsep  yang lahir dari kebutuhan akan keberlanjutan aktivitas wisata memiliki beberapa perbedaan dengan pariwisata konvensional. Pariwisata konvensional sasarannya adalah keuntungan semata, sedangkan sasaran pariwisata berkelanjutan selain kentungan juga lingkungan dan masyarakat. Tentu saja dalam segi perencanaan pengelolaan pariwisata berkelanjutan lebih direncanakan dengan baik. Pariwisata konvensional lebih fokus pada penyediaan hiburan untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan cenderung dikontrol oleh pihak luar. Sedangkan pariwisata berkelanjutan berfokus pada pengalaman yang mendidik dan dikendalikan secara lokal. Masyarakat lokal dan upaya konservasi bukanlah prioritas bagi pariwisata konvensional, tetapi dua hal itu prioritas bagi pariwisata berkelanjutan. Pada akhirnya keuntungan pariwisata akan lebih banyak lari keluar pada pariwisata konvensional, tetapi sebaliknya akan dinikmati oleh masyarakat lokal jika dikelola dengan pengelolaan berkelanjutan.

1.      Pariwisata dan lingkunganPulau Sapalewa Seram

Berdasarkan perbedaan pola pengelolaan yang dilakukan terhadap sebuah objek wisata, maka akan berbeda dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan objek wisata tersebut dan sekitarnya. Pariwisata konvensional yang dikelola untuk mecapai keuntungan sebesar-besarnya akan cenderung menimbulkan berbagai masalah terhadap lingkungan antara lain :

–          Degradasi lingkungan sumberdaya alam. Pariwisata konvensional akan menurunkan kualitas lingkungan disebabkan besarnya tekanan pengunjung yang tidak terbatasi. Akibatnya sebagian sumberdaya berada pada tekanan yang tinggi dan mengancam kerusakannya bahkan kepunahannya secara lokal. Sumberdaya alam juga cenderung sensitive dan rentan terhadap perubahan disebabkan tekanan kegiatan wisata tersebut.

–          Polusi. Pariwisata konvensional akan berakibat pada peningkatan  polusi, emisi udara, dan limbah padat. Sampah akan menumpuk di lokasi wisata konvensional disebabkan tidak adanya pengelolaan sampah dan pembatasan pengunjung. Sampah dan polusi akan menurunkan kualitas lingkungan objek wisata.

–          Dampak fisik akibat adanya konstruksi dan pengembangan prasarana. Focus pada penyediaan sarana hiburan untuk pengunjung akan menyebabkan pertambahan jumlah konstruksi dan pengembangan prasarana. Hal tersebut tentu saja berakibat pada semakin sempitnya area untuk sumberdaya di lokasi wisata bisa tumbuh dengan baik.

Akan sangat berbeda dengan pariwisata yang dikelola dengan pengelolaan berkelanjutan. Pada pariwisata berkelajutan, yang prioritasnya pada masyarakat lokal dan upaya konservasi, yang diperoleh justru konrtibusi berupa :

–          Kontribusi keuangan. Kontribusi keuangan akan diperoleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung ketika pengunjung memanfaatkan jasa yang telah disiapkan oleh masyarakat lokal, sedangkan kontribusi tidak langsung diperoleh dari pengelolaan keuangan retribusi pengunjung yang sebagian di arahkan kepada pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lokal, PAD, dan konservasi (hal ini telah dilakukan di objek wisata  KKP Raja Ampat, papua Barat).

–          Manajemen yang baik. Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memiliki manajemen yang baik yang secara proporsional memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keuntungan ekonomi bagi masyarakat, dan terjaganya nilai social cultural dari masyarakat di lokasi objek wisata.

–          Kesadaran lingkungan. Pariwisata berkelanjutan yang berfokus pada pengalaman yang mendidik dan dikendalikan secara lokal akan membangun kesadaran lingkungan bagi para pengunjung dan masyarakat lokal. Sehingga pengujung dan masyarakat dengan kesadaran sendiri akan menjaga kelestarian lingkungan, karena yang akan merasakan dampak dari kelestarian itu adalah mereka sendiri.

–          Perlindungan dan kelestarian. Pariwisata berkelanjutan membuat upaya perlindungan dan kelestarian lingkungan tidak hanya berasal dari kesadaran masyarakat dan pengunjung tetapi juga dalam bentuk legislasi dan regulasi. Sehingga terdapat sanksi atas setiap pelanggaran terhadap upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya.

Dari perbandingan di atas terlihat bahwa kelestarian lingkungan pada objek wisata bahari akan lebih terjaga jika dikelola dengan pengelolaan berkelanjutan dibandingkan jika dikelola secara konvensional.

2.      Pariwisata dan ekonomi

Pariwisata yang dikelola secara konvensional pada umumnya dikendalikan dari luar, bukan dari lokal. Berbeda halnya dengan pariwisata berkelanjutan yang dikelola secara lokal.  Perbedaan itu secara ekonomi menimbulkan dampak yang berbeda pula. Pengelolaan konvensional cenderung berdampak :

–          Kebocoran keuntungan ekonomi. Karena dikelola dan dikendalikan oleh pihak luar, maka keuntungn ekonomi dominan dinikmati oleh pihak luar dan hanya sedikit saja yang dinimati oleh masyarakat lokal. Contohnya terjadi pada Ora Beach di Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah. Lokasi  Objek wisata Ora Beach telah dikontrak oleh seorang pengusaha dari Maluku yang berdomisili di Jakarta dan dikelola secara konvensional. Mulai dari transportasi (speed) menuju lokasi maupun resort telah dibuat dalam system paket yang keuntungannya masuk pada pengontrak. Masyarakat lokal hampir tidak ada sama sekali yang terlibat dan mendapat keuntungan secara ekonomis.

–          Biaya infrastruktur mengambil jatah dari kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan. Disebabkan karena keuntungan ekonomi dinikmati oleh pihak tertentu maka upaya pembangunan infrastruktur untuk wilayah di sekitar objek wisata biasanya berasal dari anggaran peruntukan lain seperti pendidikan atau kesehatan.

–          Kenaikan harga barang di sekitar lokasi wisata. Dampak ini sangat merugikan masyarakat secara umum. Hanya segelintir orang yang menikmati keuntungan kenaikan harga di sekitar objek wisata yang dikelola secara konvensional tetapi secara umum masyarakat akan dirugikan dengan kenaikan harga barang yang disebabkan tekanan oleh jumlah pengunjung yang semakin banyak.

Lain halnya dengan pengelolaan pariwisata berkelanjutan secara ekonomi akan berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). Pelibatan masyarakat lokal dan focus pemberdayaan masyarakat lokal akan menumbuhkan lapangan-lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hal tersebut secara otomatis akan berkontribusi pada ekonomi daerah. Selain itu akan tercipta jenis-jenis pekerjaan informal. seperti dicontohkan pada lokasi wisata di Raja Ampat, selain tour guide, juga dibutuhkan kayaking (pengemudi perhau kayak), guide selam, juru masak, kapten kapal, resepsionis dan lain-lain.

3.      Pariwisata dan Sosial Budaya

Kelangsungan nilai-nilai sosial dan kelangsungan budaya masyarakat lokal pada lokasi wisata akan sangat dipengaruhi oleh model pengelolaan. Pengelolaan secara konvensional akan mengakibatkan berubahnya atau bahkan hilangnya identitas dan nilai-nilai adat, pertentangan kebudayaan, dan tekanan sosial.

–          Berubah atau hilangnya identitas dan nilai-nilai adat Hal ini terjadi karena identitas dan nilai adat dianggap komoditas dan diadaptasikan dengan identitas dan nilai adat pengunjung.

–          Pertentangan kebudayaan yang berasal dari ketidaksetaraan ekonomi dan perbedaan perilaku. Tingkat ekonomi pengunjung yang cenderung lebih tinggi dibandingkan masyarakat lokal kerap menyebabkan hambatan dalam komunikasi antara pengunjung dan masyarakat lokal. Selain itu dalam perilaku pengunjung juga cenderung berperilaku yang tidak sesuai budaya lokal dan bahkan bisa dianggap negative oleh masyarakat lokal, misalnya cara bersikap, pakaian yang dikenakan, dan penghargaan terhadap nilai adat dan budaya lokal.

–          Tekanan sosial yang berasal dari pengaruh fisik. Sumberdaya yang terbatas yang digunakan bersama oleh pengunjung dan masyarakat lokal akan menimbulkan konflik penggunaan sumberdaya, yang bermuara pada kemunduran budaya masyarakat lokal. Misalnya pada pemanfaatan air bersih, terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya akan menurunkan nilai-nilai kearfian masyarakat lokal yang telah lama dijaga secara turun temurun hanya karena bersaing dengan pengunjung.

Kenyataan yang sebaliknya akan terjadi pada objek wisata yang dikelola secara berkelanjutan. Akan terdapat kontribusi sosial berupa terciptanya lapangan pekerjaan karena pelibatan masyarakat lokal. Dengan demikian, masyarakat yang cenderung melakukan emigrasi untuk mencari pendapatan di daerah lain justru akan memilih tetap tinggal karena adanya lapangan kerja baru dari pariwisata. Masyarakat juga akan merusaha meremajakan dan menghidupkan kembali budaya lokal karena hal itu menjadi salah satu sajian yang akan disuguhkan kepada para pengunjung. Dengan demikian, warisan nilai budaya lokal akan meningkat dan terlindungi.

 

D.     Wisata Bahari dan Kawasan Konservasi Perairan

Luasnya wilayah pantai dan banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan Indonesia sangat kaya dengan potensi wisata bahari atau laut. Keindahan itu telah dinikmati oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Sebagian bahkan telah turut dinikmati oleh masyarakat mancanegara karena sudah terkenal ke luar negeri seperti halnya Bali, Bunaken, Raja Ampat dan masih banyak lagi objek wisata bahari terkenal lainnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengetahuan, maka dirasakan pentingnya menjaga kelestarian sumberdaya, yang sesungguhnya sudah terdapat dalam kearifan lokal setiap daerah. Hal ini kemudian disadari ketika kenyataan menunjukkan bahwa telah banyak wilayah Indonesia yang mengalami degradasi lingkungan, dan disisi lain masih banyaknya warga masyarakat yang hidup kekurangan ditengah-tengah kelimpahan sumberdaya alam termasuk sumberdaya alam berpotensi wisata. Hal tersebut kemudian menumbuhkan semangat untuk memproteksi sumberdaya alam melalui seperangkat aturan-aturan yang disepakati bersama. Muncullah kemudian konsep perlindungan kawasan berbasis konservasi yang dikenal dengan kawasan konservasi perairan atau marine protected area (MPA).

Konsep perlindungan kawasan perairan ini lahir dan dibangun berdasarkan kearifan-kearifan lokal suatu wilayah atau daerah. Dan oleh pemerintah pusat kemudian dikuatkan melalui regulasi yang dikenal dengan KKP atau kawasan konservasi perairan. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama yakni membuat kawasan konservasi perairan daerah, dan meminta usulan untuk penetapan KKP di daerah yang belum terbentuk KKP. Sehingga saat ini sudah terdapat beberapa KKP dan KKPD di Nusantara, yang keberadaanya sedikit banyak telah membantu upaya pelestarian sumberdaya.

Keberadaan Kawasan konservasi perairan akan sangat tepat jika dimanfaatkan untuk pengelolaan pariwisata bahari. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh sekaligus jika dalam suatu kawasan konservasi dibangun pariwisata berkelanjutan. Pariwisata telah menjadi aktivitas ekonomi penting baik untuk wilayah di dalam KKP maupun sekelilingnya di seluruh dunia. Pariwisata berkelanjutan yang direncanakan dengan baik menciptkan peluang bagi pengunjung untuk belajar mengenai konservasi laut dan menghargai masyarakat lokal dengan budayanya. Pariwisata berkelanjutan dapat menghasilkan pendapatan untuk KKP dan masyarakat lokal. Setelah masyarakat lokal merasakan manfaat dari KKP maka mereka kemudian terdorong untuk ikut melestarikan sumber daya alam.

 

E.      Kesimpulan

Mengetahui perbedaaan pengelolaan secara konvensional dan pengelolaan berkelanjutan, menjadi jelas bahwa untuk melestarikan sebuah objek wisata maka sebaiknya dikelola secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan berkelanjutan, selain keuntungan ekonomi yang dinikmati tidak hanya segelintir orang, juga kelestarian lingkungan lebih terjaga karena adanya aspek pendidikan/penyadaran dan regulasi kepada pengunjung dan masyarakat lokal, juga menjaga kelestarian nilai sosial dan budaya lokal.

Perencanaan efektif dari pariwisata berkelanjutan berusaha untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat lokal dan meminimalkan biaya pada tingkat lokal, namun masih layak secara ekonomi. Demikian halnya dengan wisata bahari yang banyak di Indonesia, idealnya jika pariwisata bahari itu dikelola secara berkelanjutan dan mendorong terbentuknya kawasan konservasi perairan (KKP). Bagaimana mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk objek wisata di dalam KKP, kuncinya adalah dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan seperti kementerian terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenparekrap, Perhubungan, PU dll), dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, NGO, LSM, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat, operator wisata dan lain-lain. Dengan pelibatan segenap stakeholder akan lahir mekanisme pengelolaan yang tepat, regulasi yang sesuai dan menciptakan kesimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan pada masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan pariwisata dalam kawasan konservasi perairan ini kemudia bisa menjadi pilot project untuk pengelolaan pariwisata di daerah lain yang belum terbentuk KKPnya atau bahkan di objek wisata di darat sekalipun. Kuncinya pariwisata berkelanjutan tidak pernah lepas dari tiga komponen utama (triple bottom line) yaitu ekonomi, ekologi dan sosio-cultural. Dengan penerapan konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan diharapkan masyarakat akan semakin maju, lingkungan lestari, budaya luhur tetap terjaga dan bangsa kita semakin maju. Semoga…!

Ambon, Desember 2013

Agussalim

Pengelolaan Ekosistem Padang Lamun untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Daerah perairan pantai adalah wilayah perairan yang berada antara ujung paparan benua dengan kedalaman laut sekitar 200 m sampai pantai yang di dalamnya terdapat ekosistem mangrove, terumbu karang, estuari, padang lamun, sumberdaya hayati dan non hayati, serta fasilitas-fasilitas seperti pelabuhan dan pemukiman dan panorama pesisir. Baca selengkapnya di sini