Hotel Amaris, 31 Mei 2013.

Lokakarya rencana tata ruang pesisir kabupaten/kota se Provinsi Maluku ini dihadiri oleh kepala Bappeda Maluku, perwakilan Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, Akademisi Universitas Pattimura, perwakilan CTC dan WWF, TWP Banda, dan BPPP Ambon.

Lokakarya ini ditujukan untuk membahas rencana pembentukan jejaring kawasan konservasi perairan atau KKP di wilayah Laut Banda atau Inner Banda Arc MPA Network. Menurut Kepala Bappeda Maluku Antonius Silaloho, Maluku terdiri atas 92,6% laut dan hanya 7,4% daratan, potensi SDI (sumber daya ikan) Maluku sebesar 1,6 juta ton/tahun baru dikelola  40%, dibutuhkan  bantuan KKP pusat untuk mewujudkan program Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Menurut Arif, perwakilat Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KP3K, kegiatan ini perlu diapresiasi, CTC dan WWF Indonesia berhasil membangun konektivitas antara kawasan konservasi perairan (KKP) dengan Pemda Maluku. Dia juga memberi motivasi kepada pihak Pemda untuk membentuk KKP di daerahnya masing0masing segera setelah rencana zonasi terbentuk.

Pada kesempatan yang sama Akademisi Unpatti Ambon, James Abrahamzs, menyampaikan materi EAFM. dalam materi tersebut disampaikan pentingnya pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem. Johny Rohi dari Tim P4KKP Laut Sawu NTT juga memberikan sharing bagaimana KKP Laut Sawu berhasil berdiri dan tercatat selaku KKP pertama di Indonesia.

Hanya saja masih terdapat beberapa kendala dalam pembentukan KKP di daerah di antaranya belum adanya renstra pesisir di beberapa kabupaten, belum adanya rencana tata ruang wilayah, belum adanya rencana zonasi wilayah pesisir, yang kesemuanya menjadi syarat terbentuknya KKP. Menurut Yan, wakil WWF Indonesia, diperlukan jejaring kawasan karena populasi yang ada dalam satu kawasan berpeluang untuk beruaya atau bergerak ke wilayah lain yang jika bukan merupakan kawasan konservasi akan mengurangi tingkat keberhasilan konservasi di wilayah KKP yang sudah ada.

Menurut Agussalim, Widyaiswara KKP, dibutuhkan komitmen pimpinan daerah untuk terbentuknya kawasan konservasi perairan di daerahnya dan selanjutnya bisa membentuk jejaring KKP. Dan hal itu harus dimulai dengan menyamakan pola pikir tentang apa itu kawasan konservasi.  selain sharing pengelolaan (manajemen plan) juga diperlukan sharing business plan dari KKP, karena kendala utama pola pikir kita adalah sejauh mana untung ruginya jika KKP ini dibentuk.

Pada akhir acara dibentuk Tim Formatur yang akan bekerja membentuk Tim Jejaring Kawasan Konservasi Perairan se Provinsi Maluku. Formatur ini terdiri atas 5 orang perwakilan yaitu Robert dari Dinas KP Provinsi Maluku, Heidie Nikjuluw dari Dinas KP Kota Ambon, James Abrahamz dari Unpati Ambon, Bas dari WWF Indonesia dan Muhammad Korebima dari CTC. Diharapkan Tim Formatur ini akan bekerja dengan cepat membentuk Tim Jejaring KKP agar kawasan konservasi perairan di wilayah perairan Maluku segera terbentuk. Semoga…

Agussalim